Modul Sejarah · i_bab 9 Akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada

24/08/2021 13:52:29

SMA 11 2013

Daftar Isi

a_Bab 1 Kerajaan Maritim di Indonesia Masa Hindu Budha b_Bab 2 Kerajaan Maritim Indonesia pada Masa Islam c_Bab 3 Peristiwa di Eropa d_Bab 4 Pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi e_Bab 5 Hubungan perkembangan Paham-Paham Besar f_Bab 6 Pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II g_Bab 7 Respon Bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme h_Bab 8 Akar Nasionalisme Indonesia dan Pengaruhnya i_bab 9 Akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada j_Bab 10 Persamaan dan Perbedaan Strategi Pergerakan Nasional Nasional k_Bab 11 Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Zaman Pendudukan Jepang l_Bab 12 Pemikiran dalam Piagam PBB dan Proklamasi Kemerdekaan

Halaman

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9 dan 4.9

@2020, Direktorat SMA,

Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KAR

AKAR

DEMOKRASI

NDONESIA

DAN

PERKEMBANGANNYA PADA MASA KINI

SEJARAH

PENYUSUN

Ahmad Sugiyono, S. S.

SMA Negeri

Tamanan

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

DAFTAR ISI

PENYUSUN

................................

............

DAFTAR ISI

................................

..........

GLOSARIUM

................................

.......

iii

PETA KONSEP

................................

...

PENDAHULUAN

................................

Identitas Modul

................................

........

Kompetensi Dasar

................................

....

Deskripsi Singkat Materi

................................

.........................

tunjuk Penggunaan Modul

................................

...................

Materi Pembelajaran

................................

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

................................

.....

AKAR

AKAR DEMOKRASI DI INDONESIA

................................

...............

Tujuan Pembelajaran

................................

...............................

Uraian Materi

................................

...........

Rangkuman

................................

..............

D. Latihan Soal

................................

..............

Penilaian Diri

................................

...........

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

................................

.....

TAHAPAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

................................

..............

Tujuan Pembelajaran

................................

...............................

Uraian Materi

................................

...........

Rangkuman

................................

............

Latihan Soal

................................

...........

Penilaian Diri

................................

.........

EVALUASI

................................

..........

DAFTAR PUSTAKA

................................

........................

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

iii

GLOSARIUM

Hogere Burger

School(HBS)

salah satu sekolah yang dibangun Belanda di

Indonesia, setingkat SMA pada saat ini murid

muridnya adalah orang Belanda, namun ada

beberapa bumi putera yang sekolah disini. Ini

dikarenakan orang tuanya seorang pamong praja

yang memiliki kedudukan. Dibangun

pada tahun

1923 dengan arsitek J Gesber dan berlokasi di HBS

straat dengan nomor telepon Z993

Nekolim

Neo Kolonialisme, penjajahan bentuk baru yaitu

penguasaan di bidang politik, ekonomi dan budaya

Kabinet Formatur

seseorang atau tim yang ditunjuk untuk membentuk

susunan

cabinet

Volksraad

diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah

berarti “Dewan Rakyat”, adalah semacam dewan

perwakilan rakyat Hindia

Belanda. Dewan ini

dibentuk pada tahun 1917 oleh pemerintah

Hindia

Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur

Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan

Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan

Pleyte

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

PETA KONSEP

Demokrasi di

Indonesia

akar

akar Demokrasi

di Indonesia

Tahap Perkembangan

Demokrasi di

Indonesia

Periode Demokrasi

Liberal (1945

1959

)

Periode Demokrasi

Terpimpin (1959

1965)

Periode Demokrasi di

Era Orde Baru (1965

1998)

Periode Demokrasi di

Era Reformasi (1998

Sekarang)

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

PENDAHULUAN

Identitas Modul

Mata Pelajaran

Sejarah

Kelas

Alokasi Waktu

X 4

5 (2 Pertemuan)

Judul Modul

Akar

akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada

masa kini

Kompetensi Dasar

3.9

enganalisis akar

akar

demokras

i di Indonesia dan perkembangan

nya pada

masa kini

4.9 M

enyajikan hasil telaah tentang akar

akar demokrasi di Indonesia dan

perkembangannya pada masa kini dalam bentuk tulisan dan/atau media lain

Deskripsi Singkat Materi

Lahirnya

demokrasi di Indonesia

tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa

Indonesia. Sebelum mencapai kemerdekaan bangsa kita sudah menerapkan asas

demokrasi.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, demokrasi dipandang sebagai pilihan

terbaik oleh hampir seluruh n

egara.

agaimana

deng

an negara kita ?

hampir bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia

, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan juga menyatakan diri diri sebagai negara

yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Masih ingatkah Pembukaan Undang

Undang Dasar 1945 alenia keempat ? , yang menyatakan “...

disusunlah kemerdekaan

kebangsaan indonesia itu

dalam suatu Undang Undang Dasar negara, yang terbentuk

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasar ...”.

Modul ini kita akan mempelajari akar

akar demokrasi di Indonesia dan

perkembangannya. Bagaiamana lahirnya de

mokrasi di Indonesia dan bagaiamana kalian

dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari perkembangan demokrasi di negara kita

yang terjadi pada masa lalu.

Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk menggunakan modul ini, cermati petunjuk penggunaan modul berikut

Cermati semua konten pada modul ini dengan membaca daftar isi.

Pahamilah kompetensi dasar, materi pokok, dan tujuan pembelajaran yang harus

dicapai.

Mulailah dengan membaca pendahuluan/ apersepsi untuk menggali pengetahuan

atau informasi yang pernah kal

ian pelajari pada pertemuan sebelumnya.

Bacalah petunjuk penggunaan modul ini, pahami kompetensi dasar dan indikator

pembelajaran.

Selanjutnya, mulailah membaca dan memahami materi. Modul ini menyajikan dua

materi yakni Lahirnya demokrasi di Indonesia dan Perkembangan demokrasi di

Indonesia

Setelah membaca uraian materi, kerjakan latihan soal pada modul.

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Apabila setelah mengerjaka

n latihan

soal

ternyata masih kurang paham,

kalian

dapat mempelajari kembali materi dan mencoba mengerjakan ulang

latihan soal

Konsultasikan dengan guru, apabila

kalian

mendapatkan kesulitan dalam

mempelajari modul atau mencoba membuka internet untuk memperdalam

konsep.

Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 2

kegiatan pembelajaran

dan

di dalam

nya

terdapat

uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal ev

aluasi.

Pertama

akar

demokrasi di Indonesia

materi ini meliputi pengertian demokrasi,

akar

akar demokrasi pada

Volksraad,

dan akar

akar demokrasi pada Sumpah Pemuda

Kedua

Perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa kini

Pada

materi ini terdapat tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia

meliputi :

•

Periode demokrasi Liberal

•

Periode demokrasi Terpimpin

•

Periode Demokrasi

di era

Orde baru

•

Periode Reformasi

di era Reformasi

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KEGIATAN

PEMBELAJARAN 1

AKAR

AKAR DEMOKRASI DI INDONESIA

Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini

diharapkan

Anda

mampu menghubungkan

akar

demokrasi di Indonesia

dan menyajikan hasil telaah akar

akar demokrasi di

Indonesia

dengan benar

Uraian Materi

emokrasi berawal dari kata demos dan kratos yang memiliki makna pemerintahan

dari rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan

yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi

kedaulata

n tertinggi berada ditangan rakyat. Rakyat diwakili oleh wakil wakil rakyat

sehingga dapat disebut sebagai demokrasi perwakilan.

demokratis pertama kali muncul di Yunani Kuno. Sistem demokrasi yang terdapat di

Negara kota masa Yunani Kuno abad ke

6 sampa

i abad ke

3 SM merupakan demokrasi

langsung dimana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh

seluruh warga b

erdasarkan prosedur mayoritas.

Berdasarkan UUD

1945,

sistem yang

dianut oleh Indonesia adalah demokrasi. Perkembangan demo

krasi tidak terlepas dari

perjuangan bangsa. Jauh sebelum kemerdekaan kehidupan yang demokratis telah

dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari, hal ini terlihat dari munculnya berbagai

perkumpulan dan perserik

atan pada masa pergerakan

Pada masa kolonial

Belanda, praktik demokrasi di Indonesia dalam bidang

pemerintahan baru diterapkan secara terbatas pada tahun 1918 dengan dibentuknya

Volksraad

. Wewenang dalam

Volksraad

sangat terbatas. Keanggotaan Volksraad pun

didasarkan pada penunjukkan Gubernur Jendera

l bukan atas pilihan rakyat.

Keanggotaan

Volksraad

banyak banyak didominasi oleh wakil

wakil dari bangsa Eropa

walaupun penduduk pribumi juga dilibatkan.

Volksraad

sengaja didirikan, bukan sebagai

parlemen perwakilan rakyat Indonesia melainkan hanya sebagai

penasihat Gubernur

Jenderal Hindia

Belanda. Akan tetapi, beberapa aktivis pergerakan nasional

memanfaatkan

Volksraad

sebagai wadah perjuangan untuk membela kepentingan rakyat

Indonesia dan perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Bahkan salah satu organisasi

pergerakan nasional yang berhaluan kooperatif membentuk satu kesatuan aksi di

volksraad yang disebut Fraksi Nasional yang didirikan tanggal 27 Januari 1930

berdasarkan ide

Muhammad Husni Thamrin

ketua perkumpulam kaum Betawi.

Pada 15 Juli 1936 diajukan s

ebuah petisi yang dinamakan petisi Soetardjo yang isinya

mengusulkan kemerdekaan bagi Indonesia namun ditolak oleh pemerintah Belanda.

Dalam

Volksraad

praktik demokrasi yang dikembangkan oleh Soetardjo, M.H. Tamrin, dkk

mampu mendorong perkembangan demokras

i di Indonesia menjelang runtuhnya Hindia

Belanda. Beralihnya kekuasaan dari Belanda ke Jepang menyebabkan bangsa Indonesia

sulit mengembangkan pemikiran maupun praktik demokrasi

Salah satu tonggak demokrasi di Indonesia muncul pada kongres pemuda kedua ya

membuahkan hasil kesepakatan seluruh komponen pemuda Indonesia yang menyatakan

untuk bersatu

yang dikenal Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda adalah salah satu kejadian

penting dalam pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Sumpah atau ikrar sejumlah

pemuda ini

lah yang menjadi penyemangat bangsa demi cita

cita berdirinya negara

Indonesia. Para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat

kedaerahan tidak pernah memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan Indonesia karena

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

pergerakan seperti i

tu sangat mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Oleh sebab itulah

organisasi

organisasi pemuda ini sepakat untuk melebur menjadi satu dan membuat

pergerakan secara serentak untuk melawan penjajah. Dari kesepakatan inilah para

pemuda ini sepakat untuk men

gadakan kongres pemuda. Kongres ini bertujuan untuk

menyatukan organisasi

organisasi yang pada saat itu terpecah belah. Kongres pemuda

diadakan sebanyak dua kali, yakni Kongres Pemuda 1 yang berlangsung pada tanggal 30

April

–

2 Mei 1926. Sedangkan Kongres

Pemuda Kedua diadakan pada tanggal 27 dan 28

Oktober 1928.

Gambar :

Kongres Sumpah pemuda

https://map

bms.wikipedia.org/wiki/Sumpah_pemuda

Ada tiga rapat yang dihadiri oleh para pemuda di Kongres Pemuda Kedua ini. Rapat

pertama bertempat di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein

(sekarang Lapangan Banteng), hari Sabtu, 27 Oktober 1928. Rapat dibuka oleh Ketua

PPPI, Soegondo

Djojopoespito. Dalam sambutannya, Soegondo mengatakan bahwa ia

sangat mengharapkan kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan yang ada di

dalam hati para pemuda peserta kongres, dan seluruh Indonesia nantinya. Ia melanjutkan

dengan menjelaskan lima fac

tor yang bisa membuat persatuan Indonesia menjadi lebih

kuat, yakni sejarah, Bahasa, hukum adat, pendidikan dan kemauan yang kuat.

Rapat kedua bertempat di Gedung Oost

Java Bioscoop di tanggal 28 Oktober 1928.

Rapat kedua ini banyak membahas seputar pendi

dikan. Di hari kedua ini yang jadi

pembicara adalah Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro. Kedua pembicara ini

memiliki pendapat bahwa anak

anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu

mereka juga mengetengahkan pentingnya keseimbangan antara

pendidikan sekolah dan

di rumah.

Rapat ketiga, sekaligus menutup kongres mengambil tempat di gedung Indonesische

Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106. Di sini Sunario yang menjadi pembicara

memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi m

engiringi

gerakan kepanduan. Ramelan yang ikut menjadi pembicara di rapat ketiga ini mengatakan

bahwa gerakan kepanduan tidak boleh dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan

kepanduan yang ditanamkan sejak dini pada anak

anak bisa mendidik mereka untuk

menjadi disiplin dan mandiri. Kedua hal tersebut sangatlah dibutuhkan dalam perjuangan

menuju kemerdekaan.

Rangkuman

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Akar

akar demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari lahirnya berbagai perkumpulan

dan perserikatan, seperti

Volksraad

olksraad

sengaja didirikan, bukan sebagai parlemen

perwakilan rakyat Indonesia melainkan hanya sebagai penasihat Gubernur Jenderal

Hindia

Belanda.

Akan

tetapi,

beberapa

aktivis

pergerakan

nasional

memanfaatkan

Volksraad

sebagai wadah perjuangan untuk membe

la kepentingan rakyat

Indonesia dan perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia.

Salah satu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang sekaligus sebagai

tonggak demokrasi di Indonesia adalah

Kongres Pemuda II. Musyawarah yang

menyatukan semua organisasi p

emuda diberbagai daerah di Indonesia yang

membuahkan hasil ksepakatan penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa

Indonesia dengan lahirnya Sumpah Pemuda.

Latihan Soal

Pilihlah jawaban yang benar di bawah ini !

Negara yang mempelopori

munculnya paham demokrasi, adalah ...

Indonesia

Inggris

Perancis

Yunani

Italia

Dibawah ini yang bukan merupakan ciri

ciri paham demokrasi adalah ....

Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat

Menjalankan Konstitusi

Adanya Perwakilan Rakyat

Adanya Sistem K

epartaian

Digunakannya keputusan pemerintah

Perhatikan kasus

kasus di bawah ini !

Penyelenggaraan irigasi, pengairan hanya diperuntukkan bagi perkebunan

perkebunan milik Belanda.

Penyelenggaraan pendidikan, dibagi menjadi dua golongan. Pertama

golongan

anak

anak pegawai negeri, bangsawan dan orang

orang yang mampu. Kedua,

adalah golongan untuk rakyat biasa yang hanya diberi pelajaran membaca dan

menulis tingkat dasar yang setingkat dengan sekolah dasar kelas 2 (dua).

Perpindahan penduduk dari Jawa yang dipindahkan ke luar Jawa dengan

tujuan perkebunan

perkebunan Belanda dan swasta asing. Rakyat yang

mengikuti program ini akhirnya dijadikan sebagai kuli kontrak

Dari kasus

kasus di atas kita bisa melihat pelanggaran yan

g dilakukan oleh

pemerintah Kolonial Belanda pada masa ....

Politik Pintu Terbuka

Politik Tanam Paksa

Politik Ekonomi Liberal

Politik Etis

Politik Monopoli Perdagangan

Salah satu

ciri

pergerakan nasional yang bersifat kooperatif sehubungan dengan

dibentu

knya Volksraad oleh pemerintah kolonial Belanda adalah ....

menolak menjadi anggota Volksraad

ikut duduk sebagai anggota Volksraad

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

mendengarkan usulan anggota Volksraad

tidak mengikuti rapat anggota Volksraad

tidak setuju atas berdirinya Volksraad

Dengan adanya sumpah pemuda, setiap

organisasi

kedaerahan secara konsekuen

meleburkan diri ke dalam wadah yang telah disepakati bersama yaitu ...

Pemuda Indonesia Bersatu

Indonesia Merdeka

Bersatulah Pemuda Indonesia

Pemuda Indonesia

Indonesia Muda

Sumpah Pemuda memiliki arti penting

bagi

seluruh rakyat Indonesia baik pada

masa itu maupun masa kini. Makna Sumpah Pemuda bagi para pemuda pada saat

ini adalah ...

merupakan pendobrak lahirnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa

sumpah pemuda merupakan sej

arah awal lahirnya persatuan bangsa

merupakan tonggak sejarah yang malahirkan semangat nasionalisme

berloma

lomba untuk meningkatkan kesadaran berbuat yang lebaih baik

menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KUNCI

JAWABAN

PEMBAHASAN

Pengertian Demokrasi (ala Revolusi Perancis), ialah suatu

prinsip bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak yang

sama dalam kehidupan bernegara.Hak tersebut antara lain:

hak bersuara, mengemukakan pendapat, berserikat, dan

berkumpu

Adanya

keterlibatan

warga

negara

(rakyat)

dalam

pengambilan keputusan

politik, baik langsung maupun tidak

langsung (perwakilan) dalam pemerintahan

Tujuan politik etis adalah memajukan tiga bidang yakni

edukasi dengan

menyelenggarakan pendidikan, Irigasi

dengan membangun sarana dan jaringan pengairan, dan juga

Transmigrasi/ imigrasi dengan mengorganisasi perpindahan

penduduk

Dewan yang dibentuk 1918 oleh Belanda berperan sebagai

badan penasihat yang hanya

berhak memberikan usul

usul

kepada pemerintah Hindia Belanda, dijadikan media bagi

pergerakan nasional untuk melakukan perjuangan

organisasi pemuda yang diresmikan tanggal 31 Desember

1930 yang merupakan penggabungan antara organisasi Jong

Java,

Pemuda Indonesia dan Jong Sumatra

Dengan adanya sumpah pemuda maka generasi muda masa

kini bisa tahu bahwa kita adalah satu tanah air indonesia, satu

bangsa indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan

indonesia.

Memberikan makna untuk

mencintai indonesia

dengan segenap hati dan jiwa dan memberi penekanan agar

bangga menjadi bagian dari negara indonesia

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan

pertanyaan berikut

pada kolom Ya atau Tidak ,

dengan jujur

dan

bertanggungjawab!

Pertanyaan

Tidak

Apakah Anda

mampu

menjelaskan

makna

demokrasi yang sebenarnya?

Apakah Anda

mampu

meng

hubungkan

akar

akar demokrasi

di Indonesia

Apakah Anda dapat menerapkan nilai nilai

demokrasi dalam

kehidupan sehari hari ?

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama

pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran

berikutnya.

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

TAHAPAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini

diharapkan

Anda

mampu

membedakan tahap

pekembangan demokrasi

di Indonesia

dan menyajikan hasil telaah perkembangan

demokrasi di Indonesia

dengan benar

Uraian Materi

Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945,

demokrasi sengaja di pilih menjadi sistem yang diperuntukkan bagi pe

ngelolaan negara

dan

pemerintah

an. Dengan demokrasi, seluruh rakyat bisa turut serta dalam proses

pengelolaan negara dan pemerintahan. Dengan demokrasi, seluruh rakyat bisa turut

serta dalam proses pengelolaan negara.

Pada awal kemerdekaan ketika UUD 1945 menjadi hukum dasar

tertulis bagi setiap

bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi

pemikiran segenap pemimpin bangsa. Semula gagasan tentang peranan Negara dan

peranan masyarakat dalam ke

tatanegaraan lebih dikedepankan. Selanjut

nya dengan

lihat realita belum mungkin dibentuknya lembaga

lembaga Negara seperti

dikehendaki UUD 1945 sebagai aparatur demokrasi, muncullah gagasan organisme.

Gagasan tersebut memberikan legitimasi bagi tampilnya lembaga MPR, DPR, DPA untuk

sementara dilaksanakan Pr

esiden dengan bantuan Komite Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 1945 pemerintah telah mengeluarkan

Maklumat Pemerintah atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dalam Maklumat

Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban

Presiden kepada

MPR menjadi Presiden bersama

sama Menteri

menteri bertanggungjawab kepada

parlemen (Komite Nasional Pusat). Akibatnya sistem pemerintahan presidensiil berubah

enjadi si

stem pemerintahan parlementer tanpa harus mengubah UUD 1945. Presiden

idak lagi menjadi kepala pemerintahan melainkan hanya sebagai kepala negara.

Begitu kuatnya paham demokrasi pluralistik pada tahun 1945

1949 yang di tandai

system multi partai telah mampu meredam system politik politik yang otoriter dengan

dominasi peranan

pemerintahan Negara. Hal itu terbukti bahwa partai

partai p

olitik telah

mampu menjatuhkan k

abinet yakni Kabinet Syahrir I,II,III, Kabinet Syarifuddin sebagai

pengganti Kabinet Syahrir II.

Setelah penyerahan kedaulatan pemerintahan Belanda pada

tanggal 27 Desember

1949 (KMB), UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS. Negara RI berubah menjadi Negara

Serikat dengan system politik parlementer. Secara konstitusional pemerintahan dengan

system parlementer disebut sebagai parlementarisem konstitusional.

Selama berlakunya

Konstitusi RIS tidak banyak kejadian yang berkenaan dengan demokrasi dan peranan

Negara. Hal ini disebabkan karena masa pemerintahan RIS yang hanya 8 bulan saja.

Karena menunggu penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda.

Seiring berj

alannya waktu, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami banyak

perubahan.

Bangsa Indonesia seolah baru di

uji untuk mencari demokrasi seperti apa

yang paling pas dan cocok dengan karakter, budaya, dan kebiasaan bangsa Indonesia.

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Periode Demokrasi Li

beral (1945

1959)

Masa Demokrasi Liberal berlangsung kurun waktu 1950

1959. Pada kurun waktu ini

Indonesia menganut sys

tem pemerintahan parlementer. Si

stem parlementer adalah

system pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam

pemerintahan.

Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun

dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak

percaya.

Pada masa demokrasi Liberal sering disebut sebagai zaman pemerintahan part

partai. Banyaknya partai dianggap sebagai salah s

atu kendala yang mengakibatkan

abinet atau pemerintahan tidak berusia panjang. Pada kurun waktu ini partai politik

saling berebut pengaruh untuk memegang takpuk kekuasaan. Hal tersebut berdampak

pada ter

ganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan, baik politik, social,

bud

aya, maupun pertahanan keamanan. Sistem multi partai di Indonesia diawali dengan

munculnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dengan tujuan untuk

memperkuat perju

angan revolusi. Dengan munculnya banyak partai baru kemudian

system pemerintahan Indonesia diganti dari presidensial menjadi parlementer. Sistem

parlementer diawali dengan munculnya kabinet Sjahrir dengan Sutan Sjahrir sebagai

Perdana Menterinya.

Gambar

: Sjahrir Perdana Menteri saat

masa Demokrasi Liberal

https://www.zenius.net/blog/11441/biografi

sutan

syahrir

Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang

Undang Dasar Sementara (UUDS) atau juga disebut Undang

Undang Dasar 1

950.

Berdasarkan UUD tersebut pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya

parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya suatu

kabinet bergantung pada dukungan anggota parlemen.

Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah

sering bergantinya kabinet. Hal ini

disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang

memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai

berdasarkan hasil usaha pembentukan partai ( kabinet forma

tur ). Bila dalam

perjalanannya kemudian salah satu partai pendukung mengundurkan diri dari kabinet,

maka kabinet akan mengalami krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang (

umumnya ketua partai ) untuk membentuk kabinet, kemudian setelah berhasil

embentukannya, maka kabinet dilantik oleh Presiden.

Sistem kabinet

parlementer menunjuk

kan adanya persaingan antarpartai politik

untuk menduduki kursi terbanyak dalam parlemen. Pada masa Demokrasi Liberal telah

terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh ka

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Periode Demokrasi Terpimpin(1959

–

1965)

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante dan

rentetan peristiwa

peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959,

akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk

sampai kepada kesimpulan bahwa telah

muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas

kesimpulannya tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara

resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai p

embubaran

Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem

demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin.

Soekarno Berpidato di Depan Pejabat Tinggi Negara pada Masa

Demokrasi Terpimpin

https://tirto.id/kabinet

dwikora

kabinet

100

menteri

zaman

sukarno

ed23

Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959

mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu

itu sangat

menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya

berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak

dalam dukungan yang diberikan oleh unsur

unsur penting negara lainnya

, seperti

Mahkamah Agung dan KSAD.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada

tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden

Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djua

nda bertindak sebagai

menteri pertama.

Kehidupan Soekarno menyokong pemikiran Soekarno. Kemiskinan dalam kehidupan

Soekarno melahirkan buah

buah pemikiran bijaksana yang berjalan sesuai dengan

norma

norma masyarakat. Proses pendidikan Soekarno yang beririn

gan dengan tekanan

kehidupannya membuat Soekarno berbeda dari peserta didik lainnya. Soekarno

merupakan murid yang cerdas dan pandai dalam pendidikan. Kapasitas intelektual

tersebut semakin hari semakin meningkat ketajamannya. kemudian pendidikannya

dilanj

utkan ke Hogere Burger School (HBS) Surabaya, sebenarnya sekolah ini adalah

sekolah yang sangat sulit dimasuki oleh para pribumi, namun karena Soekarno mampu

membayar mahal, maka Soekarno pun masuk sekolah ini dan kemudian di sekolah ini

Soekarno mengenal

teori marxisme dari seorang gurunya, yaitu C. Hartough yang

menganut paham sosial demokrat.

Demokrasi dalam pandangan Soekarno merupakan sistem yang paling ideal ubtuk

memerintah Indonesia. Walaupun Soekarno menghendaki satu partai saja, Soekarno

tetap me

mberikan perhatian Terhadap masalah demokrasi. Namun perlu ditekankan lagi

demokrasi yang Soekarno maksudkan bukanlah demokrasi Barat yang menurut Soekarno

hanya menjamin hak rakyat pada persamaan bidang politik, sedangkan hak

hak untuk

persamaan ekonomi s

ama sekali ditinggalkan. Soekarno menganggap demokrasi barat

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

tidak cocok dengn Indonesia. Sehingga sikap antipatinya itu bukan asal sikap yang tidak

menggunakan pertimbangan sama sekali.

Bentuk pemerintahan Indonesia Pada masa diberlakukan Undang

Undang Dasar

Sementara (UUDS) 1950, menganut sistem demokrasi liberal. Demokrasi ini Merupakan

sistem politik Secara tidak langsung kedaulatan rakyat disalurkan melalui partai

partai.

Kebijakan mu

ltipartai yang tertancap di Indonesia mendapati sisi negatif. Sistem

demokrasi liberal dan kabinet parlementer berakibat pada pemerintahan tidak

stabil atau sering terjadi pergantian kabinet, pemerintah tidak sempat melaksanakan

program ker

janya, sebab setiap kabinet hanya mempunyai masa kerja pendek dan

kedudukan pemerintah tidak kuat karena sewaktu

waktu dapat dibubarkan apabila tidak

mendapat persetujuan DPR. Terdapat empat partai besar yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI.

Partai partai itulah

mengirimkan wakil

wakil rakyat dalam DPR (parlemen), sehingga

disebut dengan sistem kabinet parlementer.

nurut

rno

jal

mokr

jak

hun

1950,

bukti

wa d

mok

i b

i kond

si di

sia

tun

uta

tun

utan m

upun dukung

n untuk

mbali

1945

makin

melu

mem

suki

tahun

1959.

siden

rno,

a dibalik

sikap pol

n duku

n dikelu

n d

rit me

ntuk

n ideolo

lah

jal

untuk

men

robos

ndiri

n p

slam

jelis

Konstituante

umu

1950

men

inkan

isi

digantikan

rta s

ta dic

ntu

lam und

ru.

rno

rus

umpu

luruh

tan

pol

g s

ng b

mok

rpimpin

jal

turut

memb

ntu

men

mban

n k

juan

sional.

a men

ideolo

g men

luruh

a n

a memb

dukun

a di

oleh

ian dokt

rti M

nipo

Usd

kom.

lam

mend

tkan duku

luas untuk

mpa

lan

a di

ris

sia,

ia me

sia

lah

pinan

“

tan

umbuh”

dunia,

rtuju

untuk

ghi

n p

ruh

kol

olon

kolon

s d

s).

lamb

ng d

ri b

karno

sud

men

sional

tasi

n pol

tem D

mokr

si T

rpimpin.

presiden selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan

penting. Pertama, Undang

Undang Dasar 1945; kedua, Sosialisme ala Indonesia; Ketiga,

Demokrasi Terpimpin; keempat, Ekonomi Terpimpin; dan yang terakh

ir kelima,

kepribadian Indonesia. Dengan mengambil huruf pertama masing

masing gagasan itu

maka muncullah singkatan USDEK. “Manifesto politik Republik Indonesia” disingkat

“Manipol”, dan ajaran baru itu dikenal dengan nama “Manipol

USDEK”.

Manipol

USDEK benar

benar memiliki daya pikat bagi banyak masyarakat politik.

Masyarakat politik ini, yang didominasi pegawai negeri, sudah lama mendukung apa

yang selalu ditekankan presiden mengenai kegotong

royongan, menempatkan

kepentingan nasional diat

as kepentringan golongan dan kemungkinan mencapai

mufakat melalui musyawarah yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Ada dua sebab

mengenai hal ini pertama, keselarasan dan kesetiakawanan merupakan nilai yang

dijunjung masyarakat

masyarakat Indonesia. Dan k

edua, bangsa Indonesia benar

benar

menyadari betapa berat kehidupan yang mereka rasakan akibat keterpecahbelahan

mereka dalam tahun

tahun sebelumnya. Selain itu, banyak yang tertarik kepada gagasan

bahwa apa yang diperlukan Indonesia dewasa ini adalah oran

orang yang berpikiran

benar, berjiwa benar dan patriot sejati. Bagi anggota beberapa komunitas Indonesia,

terutama bagi orang

orang Jawa, mereka menemukan makna yang sesungguhnya dalam

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

berbagai skema rumit yang disampaikan presiden itu ketika mengupas ca

ra pandang

secara panjang lebar Manipol

USDEK.

Periode Demokrasi di Era Orde Baru (1965

1998

)

Setelah meletusnya peristiwa 1965, kondisi politik semakin kacau karena antara PKI

maupun TNI saling tuduh tentang siapa yang berada di balik peristiwa Gerakan

September. Akan tetapi, karena semakin terdesak akhirnya kekuatan PKI berhasil

dihancurkan. Namun demikian, gejolak politik ini menjadi pekerjaan rumah karena telah

memorak

porandakan kehidupan politik secara global. Oleh karena itu, program utama

yang

diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik. Di depan sidang pleno

DPRGR pada 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera

memberikan keterangan tentang tanggung jawab Kabinet Ampera dalam hal pemciptaan

kodnsisi mental

/psikologis bagi keperluan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Hal yang

paling awal dilakukan untuk mengatasi kondisi politik adalah pembubaran PKI dan

pembersihannya di segala aspek. Di bidang politik luar negeri, pemulihan hubungan

dengan Malaysia d

ilakukan dan Indonesia aktif kembali di PBB terhitung sejak 28

September 1966.

Setelah Soeharto mejabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan

Kabinet Pembangunan. Tugas pokok kabinet inisebagaimana dalam Ketetapan MPRS No

XLI/MPRS/1968 dise

but sebagai Pancakrida. Rinciannya adalah sebagai berikut. a.

Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya

pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum; b. Menyusun dan

melaksanakan Rencana Pembangunan Lima

Tahun; c. Melaksanakan Pemilihan Umum

selambat

lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971; d. Mengembalikan ketertiban dan

keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa

sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan,

penyelewengan, serta pengkhiatan terhadap Pancasila dan

Undang

Undang Dasar 1945;

dan e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur

negara baik di tingkat pusat maupun

di tingkat rendah.

Dalam kabinet yang pertama ini, Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi.

Reformasi dilakuka

n dengan menyederhanakan dan penggabungan departemen. Pada

masa itu, hanya terdapat 5 menteri negara dan 18 manteri/pimpinan departemen yang

duduk di dalam kabinet. Sebagai tindak lanjut Pancakrida, pada 3 Maret 1969 dibentuk

Komando Operasi Pemulihan Keam

anan dan Ketertiban (Kopkamtib). Lembaga ini

bertugas (1) memulihkan keamanan dan ketertiban dalam hubungan dengan sebab akibat

pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan

kegiatan eksterm dan subversi lainnya; dan (2)

mengamankan kewibawaan pemerintah dan alat

alatnya dari pusat sampai dengan

daerah, untuk menjamin kelangsungan hidup Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945.

Dari sini benih

benih kekuasaan militer semakin mengemuka dan menjadi pendukung

utama Orde Baru

Sepanjang periode Orde Baru, berhasil disen

ggarakan pemilihan umum sebanyak

enam kali. Pemilihan umum pertama dilakukan pada 1971. Selanjutnya pemilihan

dilakukan secara rutin setiap lima tahun semenjak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pada pemilihan umum pertama tahun 1971, peserta sejumlah 10 pa

rtai

politik/organisasi. Peserta ini merupakan yang terbanyak selama Orde Baru.

Pemungutan suara dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Pada pemilu ini, partai

partai politik

mendapat 124 kursi di DPR dan Golongan Karya mendapat 261 kursi. Sementara itu, ABRI

men

dapat 75 kursi.

Pada pemilu kali ini untuk pertama kalinya Golongan Karya berpartisipasi dan secara

luar biasa berhasil keluar sebagai pemenang. Keluarnya Golongan Karya sebagai

pemenang Pemilu disebabkan larangan bagi pegawai negeri untuk bergabung dalam

partai politik s

ebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

tahun 1969. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah

Nomor 6 tahun 1970 dan Kepres Nomor 82 tahun 1971 yang melarang seluruh pegawai

negeri termasuk ABRI terlib

at dalam kegiatan partai, dan menuntut loyalitas tunggal

terhadap pemerintah.

Dengan demikian, suara pegawai negeri tertampung di dalam Golongan Karya

(Golkar) sebagai organisasi non

partai politik. Masyarakat desa diajak untuk apolitik dan

tidak terikat

secara ketat pada organisai

organisasi politik. Akibatnya, aspirasi politik

mereka ditampung melalui organisasi profesi fungsional. Dalam konteks ini, Golkarlah

yang kemudian mengambil peran karena lebih leluasa bergerak melalui Karakterdes

(Kader Penggera

k Teritorial Desa). Inilah yang membedakan Golkar dengan partai politik

lain. Pembatasan gerak partai bertujuan untuk memudahkan tercapainya stabilitas politik

yang menjadi prasyarat pembangunan pada masa Orde Baru

Perolehan Suara pada Pemilu Orde Baru (

Marwati Djoned, Poesponegoro & Nugroho Notosusanto &, 2010

Hasil dari desain perpolitikan ini telah menjadikan Golkar selalu unggul dalam

pemilihan umum sejak 1977

1997.

Periode Demokrasi di Era Reformasi (1998

Sekarang)

Runtuhnya Orde Baru

ditandai dengan adanya krisis kepercayaan yang direspon oleh

kelompok penekan (pressure group) dengan mengadakan berbagai macam demonstrasi

yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, lembaga swadaya masyarakat, politisi, maupun

masyarakat.

Runtuhnya kekuas

aan rezim Orde Baru telah memberikan harapan baru bagi

tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masa peralihan demokrasi ini merupakan masa yang

sangat rumit dan kritis karena pada masa ini akan ditentukan kearah mana demokrasi

akan dibangun. Langkah yang harus d

ilakukan dalam transisi Indonesia menuju

demokrasi sekurang

kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar, yaitu:

Reformasi konstitusional

(

constitutional reform

) yang menyangkut perumusan

kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem

politik.

Reformasi kelembagaan

(

institutional reform and empowerment

), yang

menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik

Pengembangan kultur atau budaya politik

(

political culture

) yang lebih

demokratis. Masa demokrasi di Era Reformasi berusah

a mengembalikan

perimbangan kekuatan antar lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif dan

yudikatif.

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Gambar: Pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI

https://kumparan.com/kumparannews/pelantikan

presiden

indonesia

dari

masa

1s5eZHMZ3Te/full

Demokrasi Indonesia telah dimulai dengan te

rbentuknya DPR

MPR hasil Pemilu

1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga

lembaga tinggi yang lain. Masa Reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang

demokratis antara lain dengan dikeluarkannya:

Undang

Undang No

. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, memberikan ruang dan

gerak lebih luas untuk mendirikan partai politik yang memungkinkan

berkembangnya multipartai. Hal ini dapat dilihat dalam Undang

Undang No.

Tahun 2002 Pasal 2 ayat1yang menyatakan "partai pol

itik didirikan dan

dibentuk oleh sekurangkurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah

berusia 21 tahun dengan akta notaris"

Undang

Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu memberikan kebebasan

kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secar

a langsung untuk

memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota maupun DPD.

Bahkan pemilihan presiden dan wakilnya juga dilaksanakan secara langsung.

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, berwibawa

bertanggung

jawab

dibuktikan

dengan

keluamya

ketetapan

MPR

No.IX/MPR/1998 dan ditindak lanjuti dengan UndangUndang No. 30 Tahun 2002

tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

sebagainya.

Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai keberan

ian

untuk melakukan fungsi kontrol terhadap ekskutif, sehingga terjadi check and

balance.

Lembaga tertinggi negara MPR berani mengambil langkah

langkah politik dengan

adanya sidang tahunan dan menuntut kepada pemerintah dan lembaga negara

lain untuk menyam

paikan laporan kemajuan (progress report).

Adanya kebebasan media massa tanpa ada rasa takut untuk dicabut surat ijin

penerbitannya.

Adanya pembatasan masa jabatan presiden, yaitu jabatan presiden paling lama

adalah 2 periode masa kepemimpinan.

Amandemen U

UD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV.

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Rangkuman

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

mengalami sejarah yang panjang

. Semenjak

Indonesia merdeka, demokrasi dipilih sebagai sistem yang diperuntukkan bagi

pengelolaan negara dan pem

erintahan. Perkembangan

emokrasi di Indonesia

diawali paada periode

Demokrasi Liberal,

periode

Demokrasi T

erpimpin dan

periode

Demokrasi

Orde baru

, serta periode demokrasi di era R

eformasi.

Latihan Soal

Pilihlah jawaban yang benar di bawah ini !

Pada tahun 1955 diadakan pemilu untuk pertama kalinya dan dimenangkan oleh PNI

dengan suara terbanyak. Siapakah perdana menteri kabinet pada tahun tersebut yang

berhasil melaksanakan pemilu

Juanda

Burhanudin Harahap

M. Natsir

Ali Sastroamijoyo

Sutan Sjah

rir

Salah satu ciri dari demokrasi parlementer adalah seringkali terjadinya perubahan

kabinet, mengapa hal ini dapat terjadi

banyaknya kepentingan partai yang dibawa masuk ke dalam birokrasi parlemen

para anggota kabinet banyak yang belum menguasai cara

kerja di parlemen

adanya perbedaan cara berpikir yang terjadi antara Soekarno dan Moh. Hatta

jarang terjadi kata mufakat antara anggota dalam sidang kabinet

peran Sukarno yang hanya sebatas kepala negara

Setelah berkeinginan untuk menerapkan pemikiranny

a dalam demokrasi di

Indonesia, Sukarno selaku presiden ingin mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar

hukum

Negara pada saat itu. T

okoh militer yang mendukung dan berperan dalam

mengusung kembalinya UU

D tersebut adalah ...

Jendral Soedirman

Abdul Haris Nasuti

Bambang Soepeno

Soeharto

Muldoko

Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan komando

konfrontasi secara militer

dengan sebutan Trikora. Alasan p

residen mengeluarkan

komando Trikora ter

sebut ...

mengembalikan Irian Jaya

ke dalam NKRI

menyerang pihak Belanda dengan kekuatan militer

untuk mendapatkan simpati dari Negara blok timur

kegagalan mengusir Belanda sepenuhnya di Indonesia

supaya bisa meluaskan arena NKRI

Salah satu dari enam agenda reformasi adalah

Bubarkan PKI

Pembubaran DPR

MPR

Pemberlakuan Undang Undang Darurat Militer

Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Pembangunan lima tahun

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Presiden Soeharto mengucapkan pi

dato pengunduran diri sebagai presiden pada

tanggal...

12 Mei 1998

21 Mei 1998

1 Januari 1997

30 September 1965

5 Juli 1959

Manakah agenda reformas

i dibidang politik militer...

Penguatan badan pertahanan Nasional

Menaikkan anggaran pertahanan

Pemisahan peran TNI dan Polisi

Menghapus Dwi Fungsi ABRI

Memperbanyak senjata keamaan nasional

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KUNCI

JAWABAN

PEMBAHASAN

program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap, hasil yang

paling

menonjol

adalah

ketika

mampu

menyelenggarakan

pemilihan umum

untuk yang pertama

kalinya di Indonesia.

Pemilihan Umum pertama yang

diselenggarakan di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 29

September 1955, untuk memilih anggota DPR, dan pada

tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggot

konstituante

Penyebab utama sering terjadinya pergantian kabinet dalam

masa demokrasi parlementer adalah perselisihan antara

partai politik, kekuatan partai politik hampir berimbang

dalam parlemen yang memiliki kekuatan sama

Terdapat tiga kekuatan besar pada masa demokrasi

terpimpin, yaitu militer, partai politik sekuler nasional dan

partai politik keagamanan yang saling memperebutkan

pengaruhnya kepada presiden

latar belakang dikeluarkannya trikora karena

Belanda tetap

tidak

mau

menyerahkan

Irian

barat

dan

malah

memperkuatnya

nam agenda reformasi ; Pengadilan terhadap Soeharto dan

pengikutnya, amandemen UUD 1945, otonomi Daerah,

menghapus Dwifungsi ABRI, menghapuskan Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme, d

an menegakkan Supremasi Hukum

Pembahasan : Presiden Soeharto didampingi wakilnya, BJ

Habibie, membacakan pidato pengunduran dirinya sebagai

Presiden RI pada 21 Mei 1998. Soeharto yang telah menjadi

presiden Indonesia selama 32 tahun mundur

setelah

runtuhnya dukungan untuk dirinya.

Pengadilan terhadap Soeharto dan pengikutnya, amandemen

UUD 1945, otonomi Daerah, menghapus Dwifungsi ABRI,

menghapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan

menegakkan Supremasi Hukum

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan

pertanyaan berikut

pada kolom Ya atau Tidak,

dengan jujur

dan bertanggungjawab!

Pertanyaan

idak

Apakah Anda dapat menguraikan perkembangan

demokrasi di Indonesia ?

Apakah

Anda

dapat

membedakan

tahap

perkembangan demokrasi di Indonesia ?

Apakah Anda bersyukur Indonesia sebagai

negara demokrasi ?

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama

pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua

jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran

berikutnya.

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

VALUASI

Pilihlah jawaban yang benar di bawah ini !

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos dan Kratos. Demos artinya ...

Rakyat

Kekuasaan

Manusia

Raja

Pemerintah

Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi

pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui

tindakan...

mengusulkan pembentukan

Volksraad

(dewan raky

at) bagi pribumi

memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera

pembentukan organisasi wanita putri mardika

memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia

penerbitan majalah bulanan Goeroe Desa

Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia menganut si

stem Parlementer dengan

kabinet ...

Ampera

Dwikora

Karya

Pembangunan

Parlementer

Banyaknya partai partai politik pada masa demokrasi Liberal menimbulkan ... antar

golongan partai.

Kerjasama dan perdamaian

Persaingan dan pertentangan

Perdamaian dan persatuan

Pertentangan dan pertikaian

Kerjasama dan persatuan

Salah satu penyebab sering terjadi pergantian

abinet pada masa demoktasi Liberal

adalah ...

Banyaknya kepentingan partai yang dibawa masuk ke dalam birokrasi parlemen

Para anggo

ta kabinet banyak yang belum menguasai cara kerja di parlemen

Adanya perbedaan cara berfikir yang terjadi antara Ir. Soekarno dan Drs. Moh.

Hatta

Jarang terjadinya kata mufakat antar anggota dalam sidang cabinet

Peran Sukarno yang hanya sebatas kepala Nega

Kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia masa Demokrasi

Terp

impin, maka sistem pemerintahan

adalah ...

diktator

monarki

kepartaian

parlementer

Presidensil

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Sejarah perkembangan budaya demokrasi di Indonesia ditinjau dari segi peristiwa,

dekrit presiden

terjadi pada

periode demokrasi

...

Liberal

erpimpin

era O

rde Baru

era Reformasi

Pancasila

Proses perumusan UUD 1945, para pendiri negara menyadari pentingnya

enjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan dasar negara

Indonesia yaitu sila pertama dan kedua Pancasila memiliki makna ...

hak asasi manusia menjadi dasar dalam UUD 1945

Sebuah kebebasan beragama menjadi salah satu permasalahan di negara

Indonesia

menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menentukan agama

UUD 1945 memuat peraturan tentang kebebasan beragama bagi warga

negara yang menentukan salah satu agama sebaga

i agam

a wajib bagi setiap

warga negara

Kebijakan Orde Baru dibawah ini bukan merukan indicator pengekangan hak politik

...

Melarang PNS mendirikan partai

Melarang PNS ikut pemilu

Memperbolehkan militer terlibat dalam politik

Hanya tiga kontestan dalam

pemilu

Golkar merupakan organisasi sosial politik

10.

di bawah ini bukan merupakan agenda reformasi ...

Bubarkan PKI

Otonomi daerah

Amandemen UUD 1945

Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Menurunkan presiden Soeharto

Kunci

jawaban :

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

10.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Sejarah Kelas XI KD 3.9

dan 4.9

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto (ed). 2010.

Sejarah

Nasional Indonesia VI

. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.

Rickl

fs,

2005.

arah

Indo

sia

120

2004

media

ustaka

Ririn Darini. dkk, 2016.

Buku Guru, Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XI Kurikulum 2013

Jakarta : Cempaka Putih

Suryanegara, Ahmad Mansur. 2010.

Api Sejarah 2.

Bandung: Salamadi Pustaka

Semesta

https://map

bms.wikipedia.org/wiki/Sumpah_pemuda

, diunduh pada tanggal 11

September 2020

https://www.zenius.net/blog/11441/biografi

sutan

syahrir

. diunduh pada tanggal

11 September 2020

https://tirto.id/kabinet

dwikora

kabinet

100

menteri

zaman

sukarno

ed23.

diunduh pad

a tanggal 11 September 2020

https://kumparan.com/kumparannews/pelantikan

presiden

indonesia

dari

masa

1s5eZHMZ3Te/full

. diunduh pada

tanggal 12 September 2020