Modul Sejarah Indonesia · h_Bab 8 Pembentukan Pemerintahan Awal Indonesia

23/08/2021 09:08:54

SMA 11 2013

Daftar Isi

a_Bab 1 Penjajahan Bangsa Eropa di Indonesia b_Bab 2 Perlawanan bangsa Indonesia Menghadapi penjajahan Eropa c_Bab 3 Dampak Politik, Budaya, Sosial, Ekonomi dan Pendidikan d_Bab 4 Sumpah Pemuda e_Bab 5 Pendudukan Jepang di Indonesia f_Bab 6 Peran Tokoh Nasional dan Daerah g_Bab 7 Proklamasi Kemerdekaan dan Maknanya bagiBangsa h_Bab 8 Pembentukan Pemerintahan Awal Indonesia i_Bab 9 Peran serta nilai nilai perjuangan proklamator Bung Karno dan j_Bab 10 Strategi mempertahankan kemerdekaan Indonesia

Halaman

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN AWAL

INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

KELAS

PENYUSUN

SUMARDIANSYAH PERDANA KUSUMA

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

iii

DAFTAR ISI

PENYUSUN

................................

.................

DAFTAR ISI

................................

...............

iii

GLOSARIUM

................................

..............

PETA KONSEP

................................

.........

PENDAHULUAN

................................

.......

Identitas Modul

................................

.............

Kompetensi Dasar

................................

.........

Deskripsi Singkat Materi

................................

..............................

Petunjuk Penggunaan Modul

................................

........................

Materi Pembelajaran

................................

.....

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

................................

...........

SIDANG PPK

I I

................................

..........

Tujuan Pembelajaran

................................

....

Uraian Materi

................................

................

Jepang Berubah Haluan

................................

..........

Pelaksanaan

Sidang PPKI I

................................

....

Rangkuman

................................

...................

Penugasan Mandiri

................................

........

Latihan Soal

................................

................

Penilaian Diri

................................

..............

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

................................

........

SIDANG PPKI II

DAN

III

................................

..................

Tujua

n Pembelajaran

................................

Uraian Materi

................................

..............

Sidang PPKI II

................................

...........................

Sidang PPKI I

................................

.........................

Rangkuman

................................

.................

Penugasan Mandiri

................................

......

Latihan Soal

................................

................

Penilaian Diri

................................

..............

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

................................

........

KNIP MENATA DAN MEMPERKUAT STRUKTUR PEMERINTAHAN

................................

Tujuan Pembelajaran

................................

Uraian Materi

................................

..............

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

Rangkuman

................................

.................

Penugasan Mandiri

................................

......

Latihan Soal

................................

................

Penilaian Diri

................................

..............

EVALUASI

................................

................

DAFTAR PUSTAKA

................................

..............................

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

GLOSARIUM

Istilah

Pengertian

Aklamasi

Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh

peserta rapat/sidang terhadap

sebuah usul, tanpa

melalui pemungutan suara

Chuo Sang In

Dewan pertimbangan yang memberi masukan

masukan kepada pemerintah, serta menjawab

berbagai pertanyaan terkait sosial

politik dan

menyarankan berbagai tindakan yang dianggap

perlu oleh Jepang

Demokrasi

Paham yang menjunjung tinggi aspirasi rakyat

dan berorientasi pada kepentingan rakyat

Gunseikan

Pemerintahan militer yang dibentuk oleh Jepang

Konstitusi

Seperangkat aturan yang dibuat oleh negara

berisikan panduan dalam menjalankan kehidupan

erbangsa dan bernegara

Maklumat

Pengumuman yang dikeluarkan oleh otoritas

resmi (pemerintah)

PETA

Pasukan Pembela Tanah Air yang dibentuk pada

masa Pendudukan Jepang

Proklamasi

Pernyataan bangsa Indonesia untuk lepas dari

penjajahan dan menjadi

Negara berdaulat

Piagam Jakarta

Pembukaan UUD 1945 yang disepakati oleh

Panitia 9 dalam sidang tanggal 22 Juni 1945

Republik

Konsepsi mengenai bentuk pemerintahan yang

dibangun dari rakyat dengan Presiden sebagai

Kepala Negaranya

Sekutu

Kelompok Negara

negara yang bergabung dalam

Blok Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Belanda,

dan Rusia dalam konstelasi Perang Dunia II

Sosialis

Paham yang berorientasi pada terpenuhinya

kepentingan orang banyak

Status quo

Satu kondisi mempertahankan

keadaan/kekuasaan dimasa peralihan dari Jepang

kepada Sekutu

Unitaris

Konsepsi mengenai bentuk negara Kesatuan

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

PETA KONSEP

Pembentukan

Pemerintahan

Awal Indonesia

Sidang PPKI I

Pengesahan UUD

1945

Pemilihan

Presiden dan

Wakil Presiden

Sidang PPKI II

Pembentukan 8

Provinsi

Pembentukan 12

Departemen

Pembentukan

Komite Nasional

Sidang PPKI III

Pembentukan

BKR

Pembentukan

PNI

KNIP

Maklumat Wakil

Presiden No. X 16

Oktober 1945

Maklumat

Pemerintah 3

November 1945

Maklumat

Pemerintah 14

November 1945

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

PENDAHULUAN

Identitas Modul

Mata Pelajaran

Sejarah Indonesia

Kelas

/Semester

XI / Genap

Alokasi Waktu

6 X 45 Menit (3 Pertemuan)

Judul Modul

Pembentukan Pemerintahan Awal Indonesia

Kompetensi Dasar

enganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik

Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan

kebangsaan Indonesia masa kini

enalar

peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal

kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini

dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah

Deskripsi Singkat Materi

Modul ini membahas mengenai

peristiwa pembentukan pemerintahan pertama

Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan

kebangsaan Indonesia masa kini

. Modul ini terdiri dari tiga kegiatan pembelajaran.

Pada

kegiatan belajar

pertama

sajikan materi

pembelajaran tentang

“

Sidang

PPKI I

”

. Lalu pada

kegiatan belajar

kedua, disajikan materi

pembelajaran tentang

“Sidang PPKI II dan III”. Kemudian pada kegiatan belajar ketiga, disajikan

materi pembelajaran tentang “KNIP”.

Petunjuk Penggu

naan Modul

Modul ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar mandiri yang

digunakan oleh guru dan peserta didik, secara pribadi maupun berkelompok dalam

kondisi khusus. Penggunaan modul ini bisa dilaksanakan secara daring, luring, atau

kombinasi

keduanya

(blended learning)

melalui petunjuk sebagai berikut:

Bangun komitmen dan kesadaran untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat

Baca dan pahami tujuan serta materi yang terdapat dalam modul ini

Ikuti seluruh tahapan pembelajaran yang tertulis

dalam modul secara cermat

dan berkelanjutan

Kerjakan semua penugasan atau latihan dalam rangka pencapaian kompetensi

Jika ada hambatan dalam belajar bisa segera dikonsultasikan dengan guru atau

orang tua

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi

kegiatan pembelajaran

dan

di dalam

nya

terdapat

uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama

Sidang PPKI I

Kedua

Sidang PPKI II dan III

Ketiga

: KNIP Menata dan Memperkuat Struktur

Pemerintahan

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

SIDANG PPKI I

Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan

kalian

dapat

melakukan penalaran

mengenai situasi Indonesia setelah

roklamasi dan kronologi Sida

ng PPKI I,

kemudian

mampu

menyajikan

hasil

penalarannya

dalam

bentuk

lisan/tulisan/media lain.

Uraian Materi

Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan anugerah da

ri Tuhan

Yang Maha Kuasa sebagai hasil perjuangan panjang dalam merealisasikan imajinasi

atau cita

cita untuk bebas dari belenggu penjajahan. Selain itu kemerdekaan juga

tidak lepas dari konstelasi dunia yang ikut berkontribusi melahirkan Indonesia

dalam p

anggung Negara

negara di dunia. Pasca dijatuhkannya bom atom di

Hirosima dan Nagasaki tanggal 8 dan 9 Agustus 1945, membuat Kaisar Hiro

ito

pada tanggal 14 Agustus 1945 menyerah dan menyerukan penghentian perang

melawan Sekutu. Tiga hari setelah itu, tangg

al 17 Agustus 1945 kita dihadapkan

pada beberapa peristiwa yaitu, jatuhnya kekuasaan Jepang di Indonesia dan

kemenangan Sekutu yang berencana masuk ke Indonesia. Diantara dua peristiwa

tersebut, tepat pada hari Jumat, pukul 10.00, tanggal 17 Agustus 1945,

bertepatan

dengan bulan Ramadhan, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, segenap rakyat

Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Lalu dari proklamasi itulah berdiri

Negara Indonesia, yang akan kita bela dan pertahankan kedaulatannya, sampai

kapanpun. Mr. Moha

mmad Yamin pernah mengungkapkan bahwa Negara Indonesia

dibentuk diatas asap reruntuhan kekuasaan senjata Jepang dan diatas abu

perumahan Kolonial Belanda.

Berita penyerahan Jepang dan Proklamasi Indonesia

Pembentukan Negara Indonesia yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil,

dan makmur pun mulai berlaku sejak proklamasi dibacakan. Panduan dalam

pembentukan Negara Indonesia secara historis bisa ditelusuri mulai dari Piagam

Jakarta tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian menjadi pembukaan Undang

dang Dasar (UUD 1945). Di dalam Piagam Jakarta juga berisikan kalimat

oklamasi kemerdekaan Indonesia, s

ehingga bisa dikatakan bahwa Piagam

Jakartalah yang melahirkan konstitusi dan proklamasi. Negara Indonesia

menurut pembukaan UUD 1945 mempunyai corak u

nitarisme, demokrasi, dan

sosialisme. Unitaristis, sesuai dengan kalimat proklamasi, yang menyatakan

“kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia”, serta sesuai dengan

kalimat Piagam Jakarta, yang berbunyi “suatu pemerintah Negara Indonesia yang

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

melin

dungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”,

kemudian selaras dengan Pasal I Konstitusi RI, yang menyebutkan “Negara

Kesatuan berbentuk Republik”. Prinsip

prinsip demokrasi di Negara Republik

Indonesia, juga sesuai dengan Piagam Jaka

rta yang menyatakan bahwa

“kerakyatan dan permusyawaratan” ialah dasar Negara Republik. Kemudian

Negara Republik Indonesia juga bercorak sosialisme yang terbatas, karena

kalimat pada pembukaan UUD 1945 yang menegaskan “kemerdekaan ialah hak

segala bangsa,

dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Lalu dalam Pasal 33 UUD 1945 turut dijelaskan “perekonomian sebagai usaha

bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Jepang Berubah

Haluan

Satu hari setelah proklamasi didengungkan oleh Sukarno

Hatta atas

nama bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri

bangsa sudah dihadapkan pada tuntutan agar segera membentuk pemerintahan

diatas Negara yang baru berdaulat. Tanggun

g jawab ini dijalankan secara kolektif

melalui PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan diketuai oleh

Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota PPKI berjumlah 21

orang mewakili unsur Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tengga

ra,

Maluku, dan Peranakan Tionghoa. Selanjutnya Sukarno berinisiatif menambah

anggota PPKI menjadi 9 orang tanpa sepengetahuan Jepang, namun 3 orang dari

unsur pemuda seperti Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana menolak bergabung,

karena masih menganggap bah

wa PPKI adalah aparat Jepang.

Gambar Anggota PPKI

No.

Nama

Unsur

Sukarno

Jawa

Mohammad Hatta

Jawa

Supomo

Jawa

KRT. Rajiman Widyodiningrat

Jawa

Raden Panji Suroso

Jawa

Sutarjo Kartohadikusumo

Jawa

K.H. Abdul Wahid

Hasyim

Jawa

Ki Bagus Hadikusumo

Jawa

Otto Iskandardinata

Jawa

10.

Abdul Kadir

Jawa

11.

Pangeran Suryohamijojo

Jawa

12.

Pangeran Purbojo

Jawa

13.

Mohammad Amir

Sumatera

14.

Abdul Abbas

Sumatera

15.

Teuku Mohammad Hasan

Sumatera

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

No.

Nama

Unsur

16.

Sam

Ratulangi

Sulawesi

17.

Andi Pangerang

Sulawesi

18.

A.H. Hamidan

Kalimantan

19.

I Gusti Ketut Puja

Sunda Kecil

20.

Johannes Latuharhary

Maluku

21.

Yap Tjwan Bing

Peranakan Tionghoa

22.

Ahmad Subarjo

Jawa (Tambahan)

23.

Sayuti Melik

Jawa

(Tambahan)

24.

Ki Hajar Dewantara

Jawa (Tambahan)

25.

Raden Arya Wiranatakusumah

Jawa (Tambahan)

26.

Kasman Singodimejo

Jawa (Tambahan)

27.

Iwa Kusumasumantri

Jawa (Tambahan)

Daftar Anggota PPKI

Suasana pembentukan pemerintahan awal masih

dibawah bayang

bayang tentara Jepang yang masih berjaga

jaga di Indonesia. Ironis, pasca Jepang

kalah dari Sekutu, Kolonel Nishimura, ajudan Gunseikan menerangkan kepada

Sukarno bahwa Jepang sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, posisi Jepang

hanyalah sebag

ai petugas polisi dari Sekutu. Jepang yang semula berjanji akan

memberikan kemerdekaan kepada Indonesia justru menjadi berbalik arah

tunduk kepada Sekutu untuk menyerahkan Indonesia kepada Sekutu dalam

keadaan status quo. Seketika itu juga Gunseikan mengel

uarkan perintah yang

melarang bangsa Indonesia mengganti pejabat

pejabat sipil atau mengadakan

perubahan dalam bentuk apapun juga di pemerintahan, seandainya ada

kekacauan terutama dari pemuda, maka Jepang menyatakan tidak segan untuk

menembak m

ereka.

Sete

lah menyimak materi pembelajaran diatas,

kalian

harus

dapat

memahami suasana kebatinan para pendiri bangsa dalam persiapan membentuk

pemerintahan pasca proklamasi dan s

ikap Jepang

yang berubah

dari semula

simpatik, mendukung kemerdekaan namun seketika berubah menjadi represif!

Pelaksanaan

Sidang PPKI I

Tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Chuo Sang

In, Jalan Pejambon,

Jakarta Pusat, PPKI mengadakan pertemuan perdana setelah Indonesia

dinyatakan merdeka melalui proklamasi. Sebelum sidang dimulai, atas inisiatif

Mohammad Hatta dikumpulkanlah beberapa orang seperti Sukarno, Ki Bagus

Hadikusumo, K.H. Ah

mad Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku

Mohammad Hasan, untuk mendiskusikan aspirasi dari saudara

saudara kita di

Indonesia Timur, mewakili kelompok non

Islam, bahwasanya mereka

berkeberatan dengan pencantuman tujuh kata pada pembukaan UUD (Piagam

Jakarta), yaitu “Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi

para pemeluk

pemeluknya”. Pada akhirnya permasalahan mengenai tujuh kata

dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 15 menit, dimana ini merupakan

suatu pembuktian bahwa para pemimp

pemimpin kita lebih mementingkan

persatuan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam pembukaan sidang PPKI I yang dimulai pukul 11.30 WIB, Sukarno

menegaskan agar panitia berkerja secara cepat, abaikan hal kecil, dan fokus pada

gagasan

gasan besar yang mengandung sejarah, seperti penyusunan UUD dan

memilih Presiden serta Wakil Presiden. Sukarno juga memberi arahan mengenai

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

penyusunan UUD, agar bisa mengikuti rancangan yang telah disusun oleh Badan

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (

BPUPK) pada sidang ke II, tanggal

16 Juli 1945.

Setelahnya, Mohammad Hatta tampil menyampaikan beberapa usulan

yang masuk ke panitia untuk dibahas, yaitu mengenai persoalan perubahan

pembukaan UUD dan pergantian pasal

pasal yang dianggap bertentangan

ngan cita

cita persatuan nasional. Berikut ditampilkan tabel mengenai

perubahan pembukaan UUD dan pergantian pasal

pasal pada UUD:

Tabel

Pembukaan UUD 1945

asil 22 Juni 1945 dan Pembukaan UUD

1945

asil 14 Juli 1945

Pembukaan UUD Pada

Pembahasan

22 Juni 1945 (Piagam Jakarta)

Pembukaan UUD Pada Pembahasan

14 Juli 1945

Alinea I

Pernyataan Kemerdekaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu

adalah hak segala bangsa, dan oleh

sebab itu maka penjajahan diatas dunia

harus dihapuskan,

karena tidak sesuai

dengan peri

kemanusiaan dan peri

keadilan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu

adalah hak segala bangsa, dan oleh

sebab itu maka penjajahan diatas dunia

harus dihapuskan, karena tidak sesuai

dengan peri

kemanusiaan dan peri

keadilan

Alin

ea II

Pernyataan Kemerdekaan

Dan

perjuangan

pergerakan

kemerdekaan

Indonesia

telah

sampailah kepada saat yang berbahagia

dengan

selamat

sentausa

mengantarkan

rakyat

Indonesia

kedepan

pintu

gerbang

negara

Indonesia, yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil,

dan makmur.

Dan

perjuangan

pergerakan

kemerdekaan

Indonesia

telah

sampailah kepada saat yang berbahagia

dengan

selamat

sentausa

mengantarkan

rakyat

Indonesia

kedepan

pintu

gerbang

negara

Indonesia, yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil, dan makmur.

Aline

a III

Pernyataan Kemerdekaan

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha

Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan luhur, supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaannya.

Atas berkat rahmat Allah Yang

Maha

Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan luhur, supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaannya.

Alinea IV

Mukadimah UUD 1945

Kemudian

daripada

itu

untuk

membentuk suatu pemerintah negara

Indonesia merdeka yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, dan untuk

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan

ikut melaksanakan keterti

ban dunia

yang

berdasarkan

kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial,

maka

disusunlah

kemerdekaan

Dengan nama Allah yang pengasih dan

penyayang. Untuk membentuk suatu

pemerintah negara Indonesia merdeka

yang

melindungi

segenap

bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia,

dan

untuk

memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan

bangsa

dan

ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial, maka

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

Pembukaan UUD Pada

Pembahasan

22 Juni 1945 (Piagam Jakarta)

Pembukaan UUD Pada Pembahasan

14 Juli 1945

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Hukum dasar Negara Indonesia yang

terbentuk dalam suatu susunan negara

Republik Indonesia yang berkedaulatan

rak

yat,

dengan

berdasar

kepada

Ketuhanan,

dengan

kewajiban

menjalankan

syariat

Islam

bagi

pemeluk

pemeluknya, menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia dan kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan

per

wakilan, serta dengan mewujudkan

suatu keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

disusunlah kemerdekaan kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu H

ukum dasar

Negara

Indonesia

yang

terbentuk

dalam suatu susunan negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat,

dengan berdasar kepada Ketuhanan,

dengan kewajiban menjalankan syariat

Islam

bagi

pemeluk

pemeluknya,

menurut dasar kemanusiaan yang adil

n beradab, persatuan Indonesia dan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan, serta dengan mewujudkan

suatu keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Tabel Pembukaan UUD 1945 hasil 18 Agustus 1945

Pembukaan UUD Pada Pembahasan 18 Agustus 1945

Alinea I

Pernyataan Kemerdekaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,

maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan peri

keadilan

Alinea II

Pernyataan Kemerdekaan

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat

yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke

depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang

merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur

Alinea III

Pernyataan Kemerdekaan

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaannya

Alinea IV

Pembukaan UUD 1945

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa

n bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu Undang

Undang Dasar negara Indonesia, yang

terbentuk dalam suatu susunan n

egara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang

adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan

mewujudkan

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

Tabel Pasal

Pasal Pembahasan Sidang PPKI 18 Agustus 1945

No.

Pasal

Penjelasan

Pasal 6, Alinea 1

Dari Presiden ialah orang Indonesia asli

yang beragama Islam, diubah

menjadi

Presiden ialah orang Indonesia asli

Pasal 29 Ayat 1

Negara

berdasar

atas

kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi para

pemeluk

pemeluknya,

diubah

menjadi

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha

Esa

Pasal 4

Presiden Republik

Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan, ditambah dengan

kata

kata menurut UUD

Pasal 4 Ayat 2

Dalam melakukan kewajibannya Presiden

dibantu oleh 2 orang Wakil Presiden, diubah

menjadi

dalam

menjalankan

tugasnya

Presiden dibantu oleh seorang Wakil

esiden

Pasal 5

Penambahan

satu

kalimat

agar

kedudukannya lebih jelas, yaitu Presiden

menetapkan Peraturan Pemerintah untuk

menjalankan undang

undang sebagaimana

mestinya

Pasal 6 Ayat 2

Perubahan

dari

wakil

menjadi

Presiden dan Wakil

Presiden dan lain

lain

Pasal 7

Perubahan menyesuaikan dengan kalimat

Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 8 Ayat 1 dan 2

•

Bagian kedua kalimat diganti dengan

Wakil Presiden, kesatunya dihilangkan,

dan seterusnya, sampai kalimat habis

waktunya

dihilangkan.

•

Ayat 2 dihilangkan

Pasal 9

Perubahan menyesuaikan dengan kalimat

Presiden dan Wakil Presiden

10.

Pasal 23 Ayat 3

Terkait

Badan

Pemeriksa

Keuangan,

ditambahkan satu kalimat mengenai, hasil

pemeriksaan itu diberitahukan kepada

Dewan Perwaki

lan Rakyat

11.

Pasal 24 Ayat 1

Ditambahkan menurut undang

undang

12.

Pasal 25

Dari syarat

syarat untuk menjadi hakim

ditetapkan oleh undang

undang, diubah

menjadi syarat

syarat untuk menjadi dan

untuk

diberhentikan

sebagai

hakim

ditetapkan dengan

undang

13.

Pasal 26

Peraturan mengenai peralihan berubah

sama sekali

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

Pembahasan mengenai rancangan pembukaan dan UUD 1945 yang

melahirkan kesepakatan bersama, berhasil disahkan dalam tempo kurang dari 2

jam. Sidang diskors pada pukul 21.50 WIB

dan dimulai kembali pada pukul 03.15

WIB. Ketika sidang akan dilanjutkan, Otto Iskandardinata memberikan

pandangan agar dibahas mengenai Pasal 111 dalam aturan peralihan yang

berbunyi “Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia

Per

siapan Kemerdekaan. Otto Iskandardinata juga mengusulkan agar pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi, dengan mengajukan

nama Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai calonnya. Semua peserta sidang

menerima usulan ini secara aklamasi samb

il menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dengan demikian pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia

memperoleh landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu UUD 1945,

yang mana didalam pembukaan UUD 1945 terkandung dasar Negara Pancasila,

serta kepemimpinan nasional dalam diri Presiden dan Wakil Presiden.

Rangkuman

Tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Chuo Sang In, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat,

PPKI mengadakan pertemuan perdana setelah Indonesia dinyatakan merdeka

melalui proklamasi

Saudara

saudara kita di Indonesia Timur, mewakili kelompok non

Islam,

bahwasanya mereka berkeberatan dengan pencantuman tujuh kata pada

pembukaan UUD (Piagam Jakarta)

Permasalahan mengenai tujuh kata dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari

15 menit, dimana ini

merupakan suatu pembuktian bahwa para pemimpin

pemimpin kita lebih mementingkan persatuan nasional diatas kepentingan

pribadi atau golongan

Hasil sidang PPKI I berhasil mengesahkan pembukaan dan UUD 1945, serta

menetapkan Sukarno

Hatta sebagai Presiden da

n Wakil Presiden

Penugasan Mandiri

Setelah

kalian

mempelajari materi diatas, maka berikanlah jawaban atas beberapa

pertanyaan berikut ini:

Mengapa bisa terjadi 3 versi pembukaan UUD 1945?

Buatlah perbandingan antara 3 versi pembukaan UUD 1945, kemudian lakukan

identifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan antara 3 versi tersebut!

Tuliskan mengenai hasil Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945!

.......................................................................................

..................

.....................................................................

.......................................................................................

.............

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

Latihan Soal

Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, Jepang

yang pernah berjanji

untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tidak dapat lagi memenuhi

janji tersebut, karena

... .

Jepang sadar bahwa janji tersebut akan membahayakan posisi Jepang

Sekutu memerint

ahkan kepada Jepang untuk menjaga status quo di

Indonesia

Sekutulah yang nantinya akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia

Jepang mengulur

ngulur janji tersebut sampai Indonesia berhenti berharap

Indonesia menjadi sadar arti penting kemedekaan dan menola

k diberi

kemerdekaan oleh Jepang

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut prinsip demokrasi.

Hal ini

tercermin dalam

isi

Pembukaan UUD 1945

yakni ... .

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

perjuangan kemerdekaan

Indonesia telah sampaiah kepada saat yang

berbahagia

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan luhur

maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya

terbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang berk

edaulatan

rakyat

Tujuh kata yang dihilangkan

dalam Piagam Jakarta, sesuai aspirasi dari

Indonesia Timur

adalah ... .

rakyat Inonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia

Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk

pemel

uknya

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah

Perhatikan pernyataan berikut !

engesahan UUD 1945

enetapan 8 provinsi

Indonesia

enetapan presiden dan wakil presiden

Pembentukan K

ementerian

Hasil sidang PPKI 1 ditunjukkan pada angka ... .

1 dan 2

1 dan 3

2 dan 3

2 dan 4

3 dan 4

Perubahan rancangan UUD 1945 yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 18

Agustus 1945

antara lain adalah ... .

Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi

Presiden ialah orang Indonesia asli

Presiden ialah orang Indonesia asli, diubah menjadi Presiden ialah orang

Indonesia asli

yang beragama Islam

Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi

Presiden ialah orang

yang tinggal di Indonesia

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

menurut

UUD

diubah menjadi

Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan

pemerintahan

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh

seorang

Wakil

Presiden, diubah menjadi dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu

oleh

orang Wakil Presiden

Dalam sidang PPKI I, diusulkan agar pemilihan presiden dan wakil pre

siden

dilakukan secara aklamasi dan usulan ini diterima oleh semua peserta sidang.

Tokoh yang memberi usulan tersebut adalah ... .

Mohammad Hatta

Otto Iskandardinata

Rajiman Widyodiningrat

Sukarno

Supomo

Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945

bangsa Indonesia

telah

memperoleh

landasan kehidupan berbangsa dan bernegara

. Pernyataan yang mendukung

kalimat tersebut adalah ... .

sidang PPKI I telah berhasil mengubah rancangan yang dihasilkan oleh

BPUPKI yang merupakan bentukan Jepang

hasil sidang

PPKI

merupakan kesepakatan bersama antara tokoh

tokoh

muda golongan tua

sidang PPKI I menetapkan

UUD 1945, yang terkandung dasar Negara

Pancasila

sidang PPKI berhasil mengubah pasal

pasal yang bertentangan dengan cita

cita persatuan

Sukarno

berhasil menambah 6 orang anggota PPKI tanpa sepengetahuan

Jepang

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

KUNCI

PEMBAHASAN

SKOR

Setelah kalah Perang Pasifik, Jepang yang pernah berjanji

akan memberikan kemerdekaan kepada

Indonesia tidak

dapat lagi memenuhi janji tersebut, karena Sekutu

memerintahkan kepada Jepang untuk menjaga status quo di

Indonesia, yang berarti Jepang tidak bisa lagi mengubah

status Indonesia

prinsip demokrasi Indonesia dapat dilihat dalam

kalimat

terbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat. Kalimat ini menegaskan bahwa yang

berdaulat/memerintah adalah rakyat.

Tujuh kata yang dihilangkan dalam Piagam Jakarta, sesuai

aspirasi dari Indonesia Timur yang non Islam

Ketuhanan

dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para

pemeluk

pemeluknya

Hasil sidang PPKI 1

adalah

pengesahan UUD 1945

dan

penetapan presiden dan wakil presiden.

Perubahan rancangan UUD 1945 yang diputuskan dalam

sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 antara lain :

Presiden

ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah

menjadi Presiden ialah orang

Indonesia asli

Dalam sidang PPKI I, diusulkan agar pemilihan presiden dan

wakil presiden dilakukan secara aklamasi dan usulan ini

diterima oleh semua peserta sidang. Tokoh yang memberi

usulan tersebut

adalah

Otto Iskandardinata

Dengan selesainya

Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945

berarti bahwa

bangsa Indonesia

telah

memperoleh landasan

kehidupan berbangsa dan bernegara

, karena dalam sidang ini

berhasil ditetapkan

UUD 1945, yang

didalamnya

terkandung

dasar Negara Pancasila

JUMLAH SKOR MAKSIMAL

NILAI

SKOR PEROLEHAN

X 100

SKOR MAKSIMAL

SKOR PEROLEHAN

X 100

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

Penilaian Diri

Silahkan

lakukan penilaian diri sebagai sarana refleksi atas pembelajaran

yang sudah berlangsung. Isi jawaban secara jujur menggunakan tanda centrang (√)

pada kolom yang disediakan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Apabila

jawaban an

da lebih banyak “Ya”, maka

anda dapat

lanjut ke materi

berikutnya.

Namun jika jawaban ada lebih b

anyak “Tidak” maka

anda harus

mengulang kembali

materi yang dianggap sulit.

Pernyataan

Tidak

Saya menyukai

pembahasan materi

PPKI I

Saya dapat menjelaskan

perubahan

–

perubahan yang

dihasilkan dalam Sidang PPKI I

Saya dapat

mengidentifikasi

pembentukan

pemerintahan awal Indonesia pada sidang PPKI I

Saya dapat menyimpulkan arti penting Sidang PPKI I

bagi bangsa Indonesia

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

SIDANG PPKI II

DAN

III

Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2

ini diharapkan

kalian

dapat

melakukan penalaran

mengenai kronologi Sidang PPKI II dan III, kemudian mampu menyajikan hasil

penalarannya dalam

bentuk lisan/tulisan/media lain

Uraian Materi

Sidang PPKI II

PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, Sukarno sempat membentuk 9 orang yang

tergabung dalam panitia kecil, yang ditugaskan untuk menyusun rancangan

berisikan hal

hal mendesak, yaitu masalah

pembagian wilayah Negara, kepolisian,

tentara kebangsaan, dan perekonomian. Keanggotaan tim kecil ini diketuai oleh

Otto Iskandardinata, dengan anggota Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Iwa

Kusumasumantri, Raden Arya Wiranatakusumah, A. A. Hamidan, Mohammad Am

ir,

Sam Ratulangi, dan I Gusti Ketut Puja. Pada sidang II PPKI, tanggal 19 Agustus 1945

yang dilaksanakan pukul 10.00 WIB, Sukarno juga meminta Ahmad Subarjo, Sutarjo

Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo untuk membentuk tim kecil membahas

mengenai bentu

k Departemen (Kementrian), tetapi bukan menyangkut orang

orang

yang akan duduk di

dalamnya.

Pada kesempatan pertama sidang, Otto Iskandardinata menyampaikan hasil

kerja tim berupa pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 Provinsi beserta

para calon

Gubernurnya, dan perlu juga dibentuk Panitia Kebangsaan Daerah

(Komite Nasional) untuk membantu tugas

tugas daerah. Mengenai kepolisian agar

susunan di pusat dan daerah segera dipindahkan kedalam kekuasaan pemerintah

Indonesia, dengan ditambah pimpinan dar

i bekas PETA dan pemimpin rakyat, serta

diberikan petunjuk

petunjuk sikap baru terhadap rakyat. Lalu terkait tentara

kebangsaan, panitia kecil ini menolak rencana pembelaan Negara yang diusulkan

oleh Panitia BPUPK sebelumnya. Panitia kecil juga mengusulkan

pembubaran PETA

di Jawa dan Bali, laskar rakyat di Sumatera, pemberhentian Heiho, serta segera

membentuk tentara kebangsaan Indonesia. Usulan

usulan yang disampaikan Otto

Iskandardinata tersebut, diterima secara aklamasi oleh sidang, dengan beberapa

catat

an, seperti pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian yang akan

dipersiapkan oleh Abdul Kadir, Kasman Singodimejo, dan Otto Iskandardinata

sendiri.

Tabel Pembagian Provinsi dan Gubernur awal Kemerdekaan

No.

Pembagian Provinsi

Gubernur

Jawa

Barat

Sutarjo Kartohadikusumo

Jawa Tengah

Raden Panji Suroso

Jawa Timur

Raden Mas Suryo

Kalimantan

Pangeran Mohammad Noer

Sumatera

Teuku Mohammad Hasan

Sulawesi

Sam Ratulangi

Sunda Kecil

I Gusti Ketut Puja

Maluku

Johannes Latuharhary

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.8 dan 4.8

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jend

ral PAUD,

DIKDAS dan DIKMEN

Hal menarik lainnya, Otto Iskandardinata juga memaparkan tentang

urusan rakyat, yaitu (1) pengumpulan bahan makanan dan pakaian untuk umum

dikerjakan oleh badan dibawah Komite Nasional dengan pengawasan dari

Kepala Daerah; (2) sement

ara waktu pengumpulan padi dari petani terpaksa

harus dijalankan dengan dikurangkan jumlah pembagiannya dan dinaikan harga

jualnya; (3) Zyugyo Bussi Koodan dan Syukuryo Kanri Kyoku yang menguasai

bahan logistic agar diserahkan ke pemerintah Indonesia; (4)

Kaum Romusha

yang masih diperlukan tenaganya agar dirawat dengan baik, dan sisanya

dikembalikan ketempatnya masing

masing; (5) dibentuk badan penerangan

umum sebagai alat komunikasi dan informasi; (6) diadakan kantor pusat untuk

menjalankan pemerintahan; (

7) menjaga kesehatan masyarakat dengan

menghimpun dan membagikan obat

obatan keseluruh daerah; (8) memberikan

amnesti kepada para tahanan politik; (9) segera menetapkan harga uang; (10)

alat

alat angkut dan perhubungan untuk kepentingan public diserahkan k

epada

pemerintah.

Setelah selesai pembahasan bagian pertama, agenda sidang dilanjutkan

dengan penyampaian Ahmad Subarjo mengenai usulan pembentukan 13

Departemen, namun setelah dilakukan pembahasan, forum memutuskan adanya

12 Departemen dan 1 Menteri Negar

a, ditambah 2 Ketua lembaga tinggi Negara,

1 Sekretaris Negara, dan 1 Jurubicara Negara. Adapun susunan Departemen pada

awal kemerdekaan yaitu:

No.

Nama

Jabatan

Raden Arya Wiranatakusumah

Menteri Dalam Negeri