IPS · Bab 7 Sistem Perekonomian Indonesia

Muh Nur Rohman

24/08/2021 13:02:39

SMP 8 KTSP

Daftar Isi

Bab 1 Lingkungan Indonesia Bab 2 Kebangkitan Nasional Bab 3 Penyimpangan Sosial Bab 4 Manusia sebagai Pelaku Ekonomi Bab 5 Peristiwa-Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi Bab 6 Pranata Sosial Bab 7 Sistem Perekonomian Indonesia

Halaman

Sistem Perekonomian

Indonesia

Bab

Standar Kompetensi

Memahami kegiatan perekonomian Indonesia.

Kompetensi Dasar

kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi, serta

peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya.

perekonomian Indonesia.

nasional.

terbentuknya harga pasar.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini kalian diharapkan mampu:

mendeskripsikan pengertian angkatan kerja dan tenaga

kerja,

mengemukakan masalah angkatan kerja dan tenaga kerja

di Indonesia,

menjela skan peran pemerintah d alam permasalah an

ketenagakerjaan,

me nje la sk an pe la ku -p el ak u e kon omi da la m sis te m

perekonomian Indonesia,

mengemukakan pengertian pajak,

menjelaskan fungsi dan jenis-jenis pajak,

mengidentifikasi unsur-unsur pajak,

menyebutkan berbagai pajak yang ditanggung keluarga,

menjelaskan pajak bumi dan bangunan, dan

10. menjelaskan permintaan dan penawaran serta terbentuknya

harga pasar.

158

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

Peta Konsep

Tenaga kerja

Sistem

perekonomian

Indonesia

Peranan pemerintah

dalam permasalahan

tenaga kerja

Pengertian pajak

Angkatan kerja

Perbaikan gizi dan kesehatan

Pemagangan

Pelatihan tenaga kerja

Masalah angkatan

kerja dan tenaga

kerja di Indonesia

Jumlah angkatan kerja yang tidak

seimbang dengan kesempatan kerja

Mutu tenaga kerja yang relatif rendah

Persebaran tenaga kerja yang tidak merata

Pengangguran

BUMN/BUMD

Koperasi

Badan usaha milik swasta (BUMS)

Fungsi pajak

Sebagai sumber pendapatan negara

Sebagai alat pemerataan ekonomi

Sebagai pengatur kegiatan ekonomi

Sebagai alat stabilisasi perekonomian

Jenis-jenis pajak

Unsur-unsur

pajak

Subjek pajak

Objek pajak

Tarif pajak

Pajak yang

ditanggung

setiap keluarga

Pajak penghasilan (PPh)

Pajak bumi dan bangunan(PBB)

Permintaan

barang dan jasa

Pengertian permintaan

Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan

Hukum permintaan

Kurva permintaan

Macam-macam permintaan

Penawaran

barang dan jasa

Harga

keseimbangan

159

Sistem Perekonomian Indonesia

A Angkatan Kerja

Penduduk

Usia Kerja

15 65 Tahun

Bukan Usia Kerja

Di bawah15 Tahun dan di atas 65 Tahun

Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja

Bekerja

Menganggur/sedang

mencari pekerjaan

1. Pelajar dan Mahasiswa

2. Ibu Rumah Tangga

3. Penerima Pendapatan (Pensiun)

Membicarakan angkatan kerja, sebenarnya berhubungan

erat dengan jumlah penduduk. Ukuran besar-kecilnya angkatan

kerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk

yang sudah memasuki usia kerja. De

nisi

angkatan kerja

adalah

penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah

bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut

ketentuan pemerintah Indonesia,

penduduk yang sudah

memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15

tahun sampai 65 tahun. Namun, tidak semua penduduk yang

memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Sebab penduduk

yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam

kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan

mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan).

Selain jumlah penduduk, pertumbuhan angkatan kerja

dipengaruhi pula oleh struktur penduduk berdasarkan: jenis

kelamin, usia penduduk, dan tingkat pendidikan. Makin

banyak komposisi jumlah penduduk laki-laki dalam suatu

negara, semakin tinggi pula angkatan kerja di negara tersebut.

Mengapa? Karena ibu rumah tangga tidak digolongkan sebagai

tenaga kerja. Sementara, usia penduduk berpengaruh terhadap

jumlah angkatan kerja dalam suatu negara. Semakin besar

jumlah penduduk yang berusia produktif, maka semakin tinggi

pula angkatan kerjanya. Selanjutnya, semakin rendah tingkat

pendidikan penduduk suatu negara, maka akan makin rendah

Bagan 7.1

Pembagian usia angkatan kerja dan bukan angkatan kerja

160

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

B Tenaga Kerja

Berkaitandengansyaratmemasuki

dunia kerja, selain tingkat pendidikan

terdapat kriteria lain yang ditetapkan

oleh perusahaan atau instansi dalam

menerima calon tenaga kerja, seperti:

jenis pendidikan,

keahlian khusus,

pengalaman kerja,

kesehatan, dan

sikap dan kejujuran.

Tenaga kerja

adalah penduduk yang telah memasuki usia

kerja, baik yang sudah bekerja maupun aktif mencari kerja, yang

masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga

kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi setiap

negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Dikatakan

demikian, karena meskipun suatu negara memiliki sumber daya

alam dan modal yang besar, ia tetap membutuhkan tenaga kerja

sebagai salah satu faktor produksinya.

Tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam yang merupa-

kan faktor produksi tidak hanya berperan penting dalam

peningkatan jumlah produksi, tetapi juga dapat mendorong

naiknya pendapatan nasional. Tingginya pendapatan nasional

memungkinkan terbentuknya tabungan, baik tabungan masya-

rakat, tabungan perusahaan, maupun tabungan pemerintah.

Tabungan merupakan sumber investasi untuk perluasan usaha,

sehingga akan membuka lapangan kerja baru. Banyaknya

Gambar 7.1

Bursa tenaga kerja yang selalu ramai dikunjungi

oleh pencari kerja

(Sumber: Encarta)

Agar dapat menyatukan keinginan perusahaan atau

instansi yang membuka kesempatan kerja dengan pencari kerja,

maka dibutuhkan media yang dapat mempertemukan mereka.

Media ini umumnya disebut bursa tenaga kerja. Di bursa tenaga

kerja akan diperoleh informasi mengenai lowongan kerja dari

beberapa perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, seperti

jabatan yang tersedia, spesialisasi, kuali

kasi, dan keahlian yang

dibutuhkan. Di Indonesia, badan atau lembaga yang bertindak

sebagai bursa tenaga kerja ialah Departemen Tenaga Kerja dan

perusahaan penggerak tenaga kerja.

pula angkatan kerjanya, karena saat ini tingkat pendidikan

merupakan salah satu syarat untuk memasuki dunia kerja.

161

Sistem Perekonomian Indonesia

1 Pelatihan Tenaga Kerja

2 Pem

agangan

angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sangat erat kaitannya

dengan produktivitas kerja. Jika kesejahteraan tenaga kerja baik,

maka produktivitasnya akan meningkat. Sebab pekerja akan

dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, sehingga tenaga dan

pikirannya akan terfokus pada pekerjaannya. Di lain pihak,

kesejahteraan tenaga kerja harus diimbangi dengan peningkatan

kualitas tenaga kerja itu sendiri. Hal itu perlu dilakukan

karena dengan kualitas tenaga kerja yang rendah peningkatan

produktivitas akan sulit dicapai akibatnya pendapatan pekerja

pun akan sulit untuk ditingkatkan lagi.

Berkaitan dengan itu, peningkatan kualitas tenaga kerja

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pelatihan

tenaga

kerja

adalah

keseluruhan kegiatan untuk memberi,

memperoleh,

meningkatkan,

serta

mengembangkan kompetensi, produkti-

vitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada

tingkat keterampilan dan keahlian tertentu

sesuai dengan jenjang dan kuali

kasi

jabatan atau pekerjaan.

Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja

yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga

pelatihan dengan bekerja secara langsung. Pemagangan tersebut

di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/

buruh yang sudah berpengalaman dalam proses produksi

barang/jasa di perusahaan. Upaya ini dilakukan dalam rangka

menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Gambar 7.2

Para calon tenaga kerja sedang

mengikuti pelatihan

(Sum ber: Encarta)

3 Perbaikan Gizi dan Kesehatan

Agar dapat mendukung ketahanan

sik dalam bekerja

dan meningkatkan kecerdasan tenaga kerja dalam menerima

pengetahuan baru dan meningkatkan semangat kerja, maka

diperlukan peningkatan gizi dan kesehatan bagi pekerja.

162

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

Jumlah Angkatan Kerja yang Tidak Seimbang dengan

Kesem

patan Kerja

C Masalah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja di

Indonesia

Pembangunan dalam berbagai sektor yang dilakukan

Indonesia sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki

keahlian dengan kuali

kasi tertentu. Namun, dalam prosesnya

ternyata pembangunan tidak hanya dihadapkan kepada ke-

terbatasan tenaga kerja ahli, melainkan masih banyak masalah

lainnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan banyaknya

masalah yang dihadapi ketenagakerjaan di Indonesia, di

antaranya sebagai berikut.

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu

faktor yang memengaruhi mutu tenaga kerja Indonesia. Karena

rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja

Indonesia minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi.

Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan rendah

sedangkan biaya produksi tinggi. Tingginya biaya produksi

mengakibatkan hasil produksi Indonesia sulit bersaing dengan

produk negara lain.

Selain itu, mutu tenaga kerja berpengaruh pula terhadap

tinggi rendahnya upah tenaga kerja. Upah buruh di Indonesia

Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan

kerja yang besar pula. Angkatan kerja yang besar jika dapat

dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan ke-

giatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Namun, hal itu baru dapat dicapai

apabila angkatan kerja seluruhnya terserap oleh kesempatan kerja.

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan

ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat.

Pernyataan tersebut dapat dilihat dari kondisi ketenaga-

kerjaan di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar

ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang

seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi

justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi

tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut tidak

diiringi oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Ini merupakan

penyebab utama terjadinya pengangguran.

2 Mutu Tenaga Kerja yang Relatif Rendah

163

Sistem Perekonomian Indonesia

3 Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata

4 Pengangguran

Di samping sumber daya manusia yang relatif masih

rendah, sektor ketenagakerjaan di Indonesia juga dihadapkan

kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata.

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa.

Sementara, di daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih

kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian,

perkebunan, dan kehutanan. Akibatnya, di Pulau Jawa banyak

terjadi pengangguran. Sementara, di daerah lain masih banyak

sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara

maksimal.

Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan

kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja

dapat diserap oleh lapangan kerja (pengangguran). Hal ini lebih

diperparah dengan banyaknya tenaga kerja yang kena pemutusan

hubungan kerja (PHK). Selain itu, pengangguran juga terjadi

karena angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang

diminta oleh dunia usaha.

Pengangguran dikelompokan menjadi dua, yaitu:

Pengangguran berdasarkan sifatnya

Pengangguran terbuka

adalah angkatan kerja yang tidak

bekerja dan tidak memiliki pekerjaan.

Setengah pengangguran

adalah tenaga kerja yang bekerja-

nya tidak optimum dilihat dari jam kerja. Dengan kata

lain, jam kerja dalam satu minggu kurang dari 36 jam.

Pengangguran terselubung

adalah tenaga kerja yang

bekerja tidak optimum karena kelebihan tenaga kerja.

Umpamanya, seorang petani yang menggarap sawah

sebenarnya cukup hanya dikerjakan oleh satu orang.

Namun, karena anaknya tidak punya pekerjaan ia

ikut menggarap tanah tersebut. Anak petani tersebut

termasuk penganggur terselubung.

Pengangguran berdasarkan penyebabnya

Pengangguran struktural

adalah pengangguran yang

disebabkan adanya perubahan dalam struktur per-

ekonomian, misalnya dari agraris menjadi industri.

Otomatis kondisi tersebut mengakibatkan tenaga

masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain,

seperti Serbia, Cina, Rusia, Singapura, dan Malaysia.

164

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

kerja yang memiliki keahlian di sektor

pertanian tidak terserap di sektor industri,

sehingga mereka akan menganggur.

Pengangguran

friksional

adalah

pengangguran

yang

disebabkan

pergeseran yang tiba-tiba pada pena-

waran dan permintaan tenaga kerja,

sehingga sulit mempertemukan pencari

kerja dengan lowongan kerja.

Pengangguran

musiman

adalah

pengangguran yang disebabkan oleh

perubahan musim. Contohnya, buruh

D Peranan Pemerintah dalam Permasalahan Tenaga

Kerja

Gambar 7.3

Kemajuan teknologi mendukung

terjadinya pengangguran

(Sumber: Encarta)

tani akan bekerja pada waktu panen, tetapi kalau sudah

habis masa panen ia akan menganggur.

Pengangguran

voluntary

. Pengangguran jenis ini terjadi

karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat

bekerja, tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja (minta

berhenti bekerja). Contohnya, seorang pegawai sebuah

perusahaan berhenti bekerja karena punya uang yang

banyak. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan, ia

memperoleh dari penghasilan uang yang didepositokan

atau dengan menyewakan rumah.

Pengangguran

teknologi

adalah pengangguran yang ter-

jadi karena adanya mekanisasi atau penggantian tenaga

manusia dengan tenaga mesin.

Pengangguran

asioner

disebabkan oleh pencari kerja

lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja

yang tersedia.

Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenaga-

kerjaan dan akan menimbulkan dampak negatif terhadap ke-

hidupan masyarakat. Dampak negatif tersebut seperti kualitas

hidup menurun, meningkatnya angka kriminalitas, dan ling-

kungan kumuh. Menurut

Keynes

, pengangguran tidak bisa

dihapuskan, tetapi hanya bisa dikurangi. Pengurangan angka

pengangguran dapat dilakukan dengan cara memperluas ke-

sempatan kerja dan menurunkan jumlah angkatan kerja.

Perluasan kesempatan kerja menurut

Prof. Sumitro

Djojohadikusumo

dapat dilakukan dengan jalan sebagai

berikut.

165

Sistem Perekonomian Indonesia

Pengembangan industrialisasi, terutama jenis industri yang

bersifat padat karya, yang lebih banyak membutuhkan

tenaga kerja.

Melalui berbagai proyek pekerjaanumum, seperti pembuatan

saluran air, pembuatan jembatan, dan perbaikan jalan.

Sedangkan penurunan angkatan kerja dapat dilakukan

melalui program Keluarga Berencana (KB) dan Wajib Belajar

(Wajar) sembilan tahun. Selain itu, untuk mengurangi angka

pengangguran dapat dilakukan usaha-usaha berikut.

Pemberdayaan angkatan kerja dengan cara mengirimkan

angkatan kerja dari daerah yang kelebihan ke daerah yang

kekurangan atau membutuhkan tenaga kerja.

Pengembangan usaha sektor informal dan usaha kecil,

seperti usaha pembuatan anyaman rotan, anyaman tikar,

dan usaha perkebunan inti rakyat (PIR), sehingga dapat

menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Pembinaangenerasi mudayang masuk angkatankerja, seperti

melalui pemberian kursus keterampilan, pembinaan industri

rumah (

home industry

), atau pembinaan kewirausahaan.

Mengadakan program transmigrasi.

Mendorong badan usaha-badan usaha untuk proaktif

mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidik-

an atau sekolah.

Mendirikan tempat pelatihan kerja, seperti Balai Latihan

Kerja (BLK).

Mendorong lembaga-lembaga pendidikan,mulai pendidikan

dasar sampai pendidikan tinggi untuk mengefektifkan

program

life skill

. Artinya, pelaksanaan pendidikan dengan

berorientasi kepada keterampilan, kecakapan, dan keahlian

hidup yang berpokok pangkal pada lingkungan masyarakat

sekitar sekolah, sehingga dapat menghasilkan lulusan-

lulusan yang mempunyai kompetensi atau kemampuan

dalam menghadapi segala tantangan.

Mengefektifkan pemberian informasi ketenagakerjaan me-

lalui lembaga-lembaga yang terkait dengan upaya perluasan

kesempatan kerja.

Masalah ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab

bersama, baik bagi pemerintah maupun bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, kita semua harus meningkatkan kepedulian

terhadap usaha pencarian jalan keluarnya. Termasuk kalian

sebagai pelajar. Sebagai pelajar usaha tadi dapat kalian lakukan

melalui rajin belajar, dan terus berusaha menambah ilmu

pengetahuan serta giat mengasah bakat yang dimiliki.

166

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

1 BUMN/BUMD

Demokrasi ekonomi memberikan kesempatan kepada setiap

orang atau lembaga untuk berperan serta dalam membangun

perekonomian. Lembaga apa saja yang berperan sebagai

pelaku utama perekonomian di negara kita, dan berapa besar

peranannya?

Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa pem-

bangunan ekonomi nasional kita dilakukan oleh tiga pelaku

ekonomi, yaitu negara (BUMN/BUMD), bandan usaha milik

swasta (BUMS), dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut

dikenal dengan sebutan Tiga Pilar Perekonomian Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi negara kita benar-

benar bertumpu pada ketiga pelaku ekonomi tersebut, dan dalam

prosesnya setiap pelaku memiliki peranan yang berbeda.

BUMN/BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh

negara yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara.

Dalam perekonomian Indonesia BUMN/BUMD memiliki peran

penting, yaitu:

melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945,

melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan

baik,

mencegah timbulnya monopoli swasta, dan

melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak diminati

oleh pihak swasta dan koperasi.

BUMN dan BUMD sebagai badan usaha memiliki kebaikan

maupun keburukan, yaitu sebagai berikut.

Kebaikan BUMN

Organisasi BUMN disusun secara mantap

Memiliki kekuatan hukum yang kuat

Permodalan yang pasti dan dialokasikan dari dana

pemerintah

Mengutamakan pelayanan umum

Keburukan BUMN

Organisasi sangat kaku dan sangat birokrasi

Pengambilan kebijakan sangat lamban karena di bawah

komando atasan

BUMN banyak yang rugi

i k

E Pelaku-Pelaku Ekonomi dalam Sistem

Perekonomian Indonesia

167

Sistem Perekonomian Indonesia

2 Koperasi

Penjelasan UUD 1945 menyatakan

bahwa

bangun

usaha

yang

sesuai

dengan kepribadian bangsa Indonesia

adalah koperasi. Koperasi merupakan

gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan

berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Inti dari koperasi ialah kerja sama, yaitu

kerja sama di antara anggota dan para

pengurus dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan anggota dan masyarakat

serta membangun tatanan perekonomian

nasional.

Sebagai

gerakan

ekonomi

rakyat, koperasi bukan hanya milik orang

kaya melainkan milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia terdiri

atas:

alat pendemokrasi ekonomi,

alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan

rakyat,

membantu pemerintah dalam mengelola cabang-cabang

produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak,

sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan

membantu pemerintah dalam meletakkan fondasi per-

ekonomian nasional yang kuat dengan menjalankan prinsip-

prinsip koperasi Indonesia.

Sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi merupa-

kan kekuatan ekonomi rakyat sehingga dapat dijadikan tiang

utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam praktiknya,

koperasi sama dengan bentuk usaha lainnya, yaitu memiliki

kelebihan dan kekurangan.

Kebaikan Koperasi

Dalam koperasi tidak ada majikan dan buruh yang

memiliki kepentingan yang berlawanan.

antara

anggota

dan

pengurus

bekerja

dan

bertanggung jawab bersama-sama.

Kekuatannya mengakar dan menyebar sehingga dapat

menjadi organisasi yang kuat.

Mengutamakan pemenuhan keperluan hidup bersama

di samping mencari keuntungan.

Gambar 7.4

Kantor koperasi simpan pinjam Rukun

Ikhtiar, Bandung

(Sumber: Dokumen Penerbit)

168

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

3 Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Kelemahan Koperasi

Bimbingan pemerintah membuat koperasi kehilangan

jati diri.

Kualitas sumber daya manusia masih rendah.

Permodalan yang terbatas.

BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh

pihak swasta atau perorangan. BUMS merupakan perusahaan

padat modal, dan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba.

Dalam perekonomian Indonesia, BUMS bertugas melaksanakan

aktivitas ekonomi dalam bidang usaha yang tidak menguasai

hajat hidup orang banyak. Bidang-bidang usaha yang dilakukan

BUMS pada umumnya dalam bidang yang dianggap paling meng-

untungkan, seperti industri, perdagangan, jasa, dan agraris.

Perusahaan swasta memiliki peranan penting dalam per-

ekonomian Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan

kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan

negara.

Membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan devisa

nonmigas.

Mitra pemerintah dalam rangka mengelola sumber daya alam

dan sumber daya lainnya untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi.

Menyediakan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti halnya BUMN dan koperasi, BUMS pun dalam

praktiknya memiliki kebaikan dan keburukan.

Kebaikan BUMS

Secara ekonomis

Meningkatkan pendapatan dan devisa negara

Menambah lapangan kerja

Mengalirnya devisa ke luar negeri

Nonekonomis

Meningkatkan standar keahlian dan alih teknologi

Merangsang sistem pendidikan dan latihan kerja

Keburukan BUMS

Secara ekonomis

Berkurangnya pendapatan negara karena ke-

ringanan pajak

169

Sistem Perekonomian Indonesia

F Pajak

Berkurangnya devisa negara karena keringanan

bea masuk

Nonekonomis

Menimbulkan ketegangan karena persaingan yang

tidak sehat.

Adanya kemungkinan penyalahgunaan potensi

sumber daya dan wewenang.

Kelancaran

dan

keberhasilan

pembangunan suatu negara tidak hanya

menjadi tanggung jawab pemerintah saja,

melainkan seluruh masyarakat. Salah satu

perwujudan tanggung jawab masyarakat

kepada negara ialah dengan membayar

pajak. Menurut Undang-Undang No. 6

Tahun 1983 tentang ketentuan umum

dan tata cara perpajakan Indonesia yang

telah disempurnakan dengan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2000,

pajak

adalah

iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak

berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluar-

an-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan

umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Pemerintah juga melakukan pungutan resmi selain pungutan

pajak, yaitu retribusi.

Retribusi

adalah pungutan yang dikenakan

kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan

oleh negara, masyarakat pun mendapatkan imbalan jasa secara

langsung.

Gambar 7.5

Petugas parkir sedang memungut retribusi

parkir

(Sumber: Dokumen Penerbit)

Tabel 7.1

Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Pajak

Retribusi

Masyarakat tidak menerima balas jasa

secara langsung atas pungutan yang

dibayarnya.

Masyarakat menerima balas jasa secara

langsung atas pungutan yang dibayarnya.

Pemungutan dapat dipaksakan dan bagi

mereka yang tidak membayar pajak

dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

Pemungutannya hanya dapat dipaksakan

kepada mereka yang menggunakan fasilitas

negara.

Setiap warga negara sesuai ketetapan

peraturan merupakan objek pajak.

Objek

retribusi

hanya

mereka

yang

menggunakan fasilitas negara.

Dipungut oleh pemerintah pusat.

Dipungut oleh pemerintah daerah.

170

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

Sebagai Sumber Pendapatan Negara

b. Sebagai Alat Pemerataan Ekonomi

Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Secara umum pajak memiliki empat peranan/fungsi dalam

pembangunan, yaitu:

Pajak sebagai sumber pendapatan negara merupakan salah

satu sumber penerimaan bagi kas negara. Sampai saat ini, sektor

pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan kas negara

kita selain penerimaan dari sektor lain. Dalam pemanfaatannya,

seluruh penerimaan negara dari sektor pajak digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan roda pemerintahan dan kegiatan

pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-Garis

Besar Haluan Negara (GBHN). Pajak dalam hal ini berfungsi

sebagai

budgeter

. Artinya, di satu sisi pajak berfungsi sebagai

pendapatan, di sisi lain berfungsi sebagai pengeluaran untuk

pembelanjaan/pembiayaan.

Pajak yang telah masuk ke kas negara

digunakan juga sebagai alat pemerataan

ekonomi untuk mencapai kesejahteraan

seluruh penduduk. Pemerataan ekonomi

tersebut disalurkan melalui pembangunan

yangdiarahkankepadaproyek-proyekjalan

raya, telepon umum, puskesmas, gedung

sekolah, dan jembatan penyeberangan.

Bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan

ekonomi melalui pajak dapat dilakukan dengan beberapa ke-

bijakan berikut.

Menaikkan pajak impor dan membebaskan pajak ekspor

dengan tujuan melindungi dan meningkatkan daya saing

produksi dalam negeri.

Melakukan pemungutan pajak penghasilan atas golongan

yang berpenghasilan tinggi untuk meningkatkan keadilan

sosial dengan jalan pemerataan pendapatan.

Gambar 7.6

Pembangunan jalan

(Sumber: 50 thn Indonesia Merdeka)

1 Fungsi Pajak

171

Sistem Perekonomian Indonesia

Sebagai Alat Stabilisasi Perekonomian

Tindakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian

salah

satunya

dapat

dilakukan

dengan

cara

mengatur

perpajakan. Contohnya, pemerintah melakukan kebijakan pajak

rendah saat perekonomian cenderung mengalami penurunan.

Hal itu perlu dilakukan karena dengan pajak yang rendah

para investor akan termotivasi untuk menemukan modalnya,

sehingga perekonomian akan kembali meningkat. Sebaliknya,

untuk menekan laju in

asi pemerintah menaikkan pajak atas per-

usahaan dan/atau pajak pribadi.

Memungut tarif pajak yang rendah bagi perusahaan yang

baru berdiri dan industri kecil agar dapat meningkatkan ke-

mampuan memperluas usaha dan menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan jenisnya, pajak dibagi tiga.

Berdasarkan

pihak yang menanggung

, pajak terbagi dua

yaitu:

Pajak langsung

adalah pajak yang pembayarannya

harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak

dapat dialihkan kepada pihak lain. Biasanya dikenakan

terhadap wajib pajak pribadi/perorangan dan badan

yang harus dibayar secara periodik berdasarkan surat

ketetapan pajak. Contoh pajak langsung ialah Pajak

Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak tidak langsung

adalah pajak yang pembayarannya

dapat dialihkan kepada pihak lain. Dikenakan terhadap

setiap peristiwa ekonomi dan dipungut tanpa surat

ketetapan pajak. Contohnya, pajak penjualan (PPn),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan Barang

Mewah (PPn-BM), Bea Materai dan Cukai.

Berdasarkan

pihak yang memungut

, pajak terbagi dua,

yaitu:

Pajak negara

atau

pajak pusat

adalah pajak yang dipungut

oleh pemerintah pusat. Pajak pusat diatur dalam suatu

peraturan undang-undang tentang perpajakan nasional.

Pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Contohnya, Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan

Nilai (PPN), Pajak Penjualan (PPn), dan Bea Materai.

2 Jenis-Jenis Pajak

172

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

Subjek Pajak

Unsur-Unsur Pajak

Objek Pajak

Pajak daerah

adalah pajak

yang dipungut oleh

pemerintah daerah. Pajak daerah diatur dalam suatu

peraturan daerah (Perda). Pelaksanaan pemungutan-

nya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh-

nya, iuran kebersihan, retribusi masuk terminal, pajak

tontonan, pajak reklame, retribusi parkir, dan retribusi

galian pasir.

Berdasarkan

sifatnya

, pajak terbagi dua, yaitu :

Pajak subjektif

adalah pajak yang memerhatikan kondisi/

keadaan wajib pajak yang berhubungan dengan

kemampuan membayar wajib pajak. Contohnya, pajak

penghasilan (PPh).

Pajak objektif

adalah pajak yang berdasarkan pada

objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Jenis pajak ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang

Mewah (PPn-BM).

Terdapat unsur-unsur penting yang harus dipahami dan

diketahui dalam setiap jenis pajak, yaitu:

Subjek pajak

disebut juga

wajib pajak

adalah orang atau

badan yang menurut ketentuan wajib membayar pajak kepada

negara. Menurut ketentuan setiap wajib pajak harus memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperoleh dengan cara

mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di

wilayah wajib pajak berkedudukan atau bertempat tinggal.

Selanjutnya, setiap tahun wajib pajak harus mengisi formulir

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan menyampaikannya

kepada Kantor Pelayan Pajak (KPP) di wilayah wajib pajak

bertempat tinggal. SPT merupakan perhitungan pajak terutang

dalam satu tahun pajak, biasanya selama 12 bulan.

Objek pajak

adalah semua penghasilan yang benar-benar

diterima atau diperoleh, baik dari kegiatan usaha maupun di

luar kegiatan usaha. Contohnya, laba usaha setelah dikurangi

dengan biaya-biaya, gaji, honorarium, hasil sewa, bonus, komisi,

dan bunga.

173

Sistem Perekonomian Indonesia

Tarif Pajak

Tarif pajak

adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang

harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi

tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%).

Secara umum, besar kecilnya tarif pajak yang dibayarkan

ditetapkan sebagai berikut.

Tarif proporsional

adalah tarif pajak yang persentasenya

tetap/sama untuk setiap jenis objek pajak. Semakin besar

pendapatan yang diterima wajib pajak, maka semakin besar

pula pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, jika penghasilan

kecil, maka pajak yang harus dibayar pun kecil. Contoh:

Dasar pengenaan pajak

Tarif pajak

Jumlah pajak

Rp 10.000.000

500.000

Rp 20.000.000

Rp 1.000.000

Rp 30.000.000

Rp 1.500.000

Rp 40.000.000

Rp 2.000.000

Dasar pengenaan pajak

Tarif pajak

Peningkatan tarif

Jumlah pajak

Rp 10.000.000

500.000

Rp 20.000.000

10%

Rp 2.000.000

Rp 30.000.000

15%

Rp 4.500.000

Rp 40.000.000

20%

Rp 8.000.000

Tarif progresif

adalah tarif pajak yang persentasenya semakin

besar jika objek pajak bertambah. Semakin besar pendapatan

yang diterima wajib pajak, maka semakin besar persentase

pajak yang harus dibayar. Contoh:

Dasar pengenaan pajak

Tarif pajak

Peningkatan tarif

Jumlah pajak

Rp 10.000.000

20%

Rp 2.000.000

Rp 20.000.000

15%

Rp 3.000.000

Rp 30.000.000

10%

Rp 3.000.000

Rp 40.000.000

Rp 2.000.000

Tarif degresif

adalah persentase tarif pajak yang semakin

rendah jika objek pajak semakin bertambah. Semakin tinggi

penghasilan wajib pajak justru semakin rendah persentase

pajak yang harus dibayarnya. Contoh:

174

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

Pajak yang Ditanggung Setiap Keluarga

Pajak Penghasilan (PPh)

Secara umum, pajak yang ditanggung oleh setiap rumah

tangga keluarga terdiri atas:

Pengertian

Pajak penghasilan

adalah pajak yang dikenakan kepada subjek

pajak untuk setiap objek pajak yang diterimanya.

Dasar pemungutan

Pungutan pajak penghasilan didasarkan pada Undang-

Undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang ini berisi tentang

subjek pajak, objek pajak, penghasilan tidak kena pajak (PKP),

dan tarif pajak.

Subjek pajak

Subjek pajak penghasilan

adalah orang atau badan yang

dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan. Adapun yang menjadi

subjeknya ialah:

orang pribadi atau warisan yang belum dibagi;

badan, seperti PT, CV, Firma, BUMN. BUMD, Perseroan,

Persekutuan, Koperasi, dan Yayasan; serta

bentuk usah tetap lainnya, yaitu tempat untuk

menjalankan usaha secara teratur yang didirikan

oleh badan/perusahaan di luar negeri, seperti kantor

perwakilan dan cabang perusahaan.

Objek pajak

Objek pajak penghasilan

adalah setiap penghasilan yang

diterima oleh subjek pajak.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak

adalah penghasilan yang akan di-

perhitungkan besar pajaknya setelah dikurangi dengan peng-

hasilan tidak kena pajak (PTKP). Besar PTKP per tahun menurut

UU No. 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut.

Rp 2.880.000 untuk wajib pajak orang pribadi.

Rp 1.440.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah.

Rp 2.880.000 tambahan untuk suami-istri yang berpenghasilan.

Rp 1.440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga se-

darah (misalnya, ibu, ayah, atau anak kandung) dan semenda

(misalnya, mertua atau anak tiri), serta anak angkat yang

menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak, paling banyak

3 orang untuk setiap keluarga.

175

Sistem Perekonomian Indonesia

Tarif pajak

Tarif pajak penghasilan dibedakan menjadi:

Wajib pajak pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000

Di atas Rp 25.000.000 s.d. Rp 50.000.000

10%

Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000

15%

Di atas Rp 100.000.000 s.d. Rp 200.000.000

25%

Di atas Rp 200.000.000

35%

Wajib pajak pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Lapisan Penghasil Kena Pajak

Tarif pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000

10%

Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000

15%

Di atas Rp 100.000.000

30%

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan

kepada subjek pajak atas kepemilikan tanah beserta bangunan

yang berdiri di atasnya.

Dasar pemungutan

Pemungutan PBB didasarkan pada UU No. 12 Tahun 1985

dan terakhir diubah dengan UU No. 12 tahun 1994.

Objek PBB

Objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah

permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya yang

meliputi tanah dan perairan di wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan

secara tetap pada tanah atau perairan.

Subjek PBB

Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara

nyata mempunyai hak kepemilikan atas tanah dan bangunan

serta memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan yang

dimilikinya tersebut.

176

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

G Permintaan Barang dan Jasa

1 Pengertian Perm

intaan

2 Faktor-Faktor yang Mem

engaruhi Perm

intaan

Ketentuan dalam perhitungan PBB

Ketentuan yang ada pada PBB adalah sebagai berikut.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah

surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

untuk memberitahukan besar pajak terutang kepada

wajib pajak.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata

yang diperoleh dari transaksi jual-beli.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP-TKP).

Setiap objek pajak PBB besarnya NJOP-TKP ditetapkan

sebesar Rp 8.000.000.

Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP). Dihitung

dengan cara NJOP dikurangi dengan NJOP-TKP.

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) ditetapkan minimal 20%

dan maksimal 100% dari NJOP.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan

besarnya 0,5% dari NJKP.

Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta ter-

bentuknya harga pasar.

Sepanjang perjalan hidup manusia tidak dapat dipisahkan

dengan berbagai keinginan untuk memuaskan kebutuhan. Mulai

dari anak sekolah yang membutuhkan buku pelajaran, seorang

ibu yang membutuhkan sabun cuci, karyawan membutuhkan

sepeda motor, sampai perusahaan yang membutuhkan tenaga

kerja untuk menjalankan usahanya. Semua kegiatan tersebut

secara tidak langsung menggambarkan bahwa untuk memuaskan

kebutuhannya manusia harus melakukan permintaan.

Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli

pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu.

Ketidaktetapan kemampuan manusia dalam memenuhi per-

mintaan akan barang dan jasa yang dibutuhkan dipengaruhi oleh

hal-hal berikut.

Harga barang itu sendiri

Pendapatan masyarakat

Selera masyarakat

177

Sistem Perekonomian Indonesia

3 Hukum

Perm intaan

Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan per-

mintaan barang dan jasa dengan harganya. Hukum permintaan

menyatakan, Makin rendah harga sesuatu barang, maka makin

banyak jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya makin

tinggi harga sesuatu barang, maka jumlah barang yang diminta

berkurang. Dengan kata lain, hubungan antara harang dengan

permintaan berbanding terbalik.

4 Kurva Perm

intaan

Kurva permintaan adalah suatu gra

k yang menggambarkan

sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa

dengan tingkat harganya dalam berbagai kondisi. Umumnya,

bentuk kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah.

Bentuk ini menandakan bahwa hubungan antara jumlah barang

yang diminta dengan harga barang yang bersangkutan bersifat

negatif atau berbanding terbalik.

5 Macam

-Macam

Perm

intaan

Permintaan terhadap sesuatu barang atau jasa dapat dibeda-

kan menjadi dua, yaitu:

Berdasarkan jumlah konsumen

Permintaan

individu

adalah

permintaan terhadap

sejumlah barang di pasar pada waktu dan harga tertentu

yang dilakukan oleh individu konsumen.

Permintaan pasar

adalah permintaan terhadap sesuatu

barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang

dilakukan oleh sekelompok konsumen.

Berdasarkan daya beli konsumen

Permintaan efektif

adalah permintaan yang disertai daya

beli dan sudah dilaksanakan. Artinya, permintaan ini

berasal dari konsumen yang memiliki kemampuan

untuk membeli suatu barang atau jasa dan langsung

melakukan transaksi.

Kualitas barang yang bersangkutan

Harga barang lain yang berkaitan

Waktu

Jumlah penduduk

Ramalan masa datang

178

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

H Penawaran Barang dan Jasa

2 Faktor-Faktor yang Mem

engaruhi Penawaran

1 Pengertian Penawaran

Kegiatan penawaran merupakan bentuk usaha produsen

dalam memenuhi kebutuhan konsumen atas barang dan jasa.

Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada

tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu.

Selain harga, ada faktor lain yang memengaruhi tinggi-

rendahnya kegiatan penawaran, antara lain:

Biaya produksi

adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan

untuk menghasilkan barang/jasa. Tinggi rendahnya biaya

produksi sangat berpengaruh terhadap jumlah barang atau

jasa yang akan ditawarkan di pasar. Jika biaya produksi

tinggi, umumnya produsen akan mengurangi kegiatan

produksi. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan pun

berkurang, dan sebaliknya.

Tingkat teknologi

yang digunakan dalam proses produksi

merupakan faktor penentu lain dari sebagian besar kuantitas

barang atau jasa yang dapat ditawarkan produsen. Semakin

tinggi teknologi yang digunakan dalam proses produksi,

maka akan semakin beragam dan banyak pula jumlah

barang/jasa yang dapat ditawarkan.

Harga barang lain

di sini adalah barang pengganti (substitusi).

Jika harga barang yang digantikan meningkat, produsen

akan menambah barang yang ditawarkan. Keputusan ini

dilakukan karena produsen memperkirakan akibat kenaikan

harga tersebut masyarakat akan beralih mengonsumsi

barang yang ia tawarkan karena harganya lebih murah.

Tujuan perusahaan

yang dianut, karena tidak semua per-

usahaan dalam pendiriannya ingin mendapatkan ke-

untungan yang lebih, tetapi ada juga yang hanya ingin

melayani kepentingan umum. Sehingga tujuan perusahaan

Permintaan potensial

adalah permintaan yang disertai

dengan kemampuan membeli, tetapi belum melakukan

transaksi.

Permintaan absolut

adalah permintaan yang tidak di-

dukung kemampuan untuk membeli.

179

Sistem Perekonomian Indonesia

Kondisi

Harga

Permintaan

Penawaran

Keterangan

Rp 85.000

200

750

Kelebihan penawaran

Rp 75.000

300

550

Rp 60.000

450

Harga keseimbangan

Rp 50.000

550

300

Kelebihan permintaan

Rp 35.000

750

200

tersebut berpengaruh terhadap penentuan tingkat produksi

barang atau jasa yang akan ditawarkan.

4 Kurva Penawaran

3 Hukum

Penawaran

Hukum

penawaran

menerangkan

adanya

hubungan

antara penawaran barang dan jasa dengan harganya. Hukum

penawaran menyatakan, Jika harga barang yang ditawarkan

naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah

dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang

yang ditawarkan pun akan berkurang.

Kurva penawaran adalah gra

k yang menggambarkan

sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang

ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Umumnya bergerak

naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kondisi tersebut menandakan

bahwa antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan

hubungannya positif. Artinya, makin tinggi harga suatu barang

semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan.

Harga Keseimbangan

Harga dan jumlah sesuatu barang yang diperjualbelikan

terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran terhadap

barang yang bersangkutan. Adanya permintaan dan penawaran

tersebut telah mendorong penjual dan pembeli melakukan proses

tawar-menawar untuk menentukan yang disepakati atau harga

keseimbangan. Dengan demikian dapat disimpulkan,

harga ke-

seimbangan

adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli

yang tercipta melalui proses tawar-menawar.

Untuk mempermudah memahaminya, perhatikan contoh

berikut!

180

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

Rangkuman

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja

(berusia 15 - 65 tahun), baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau

sedang mencari pekerjaan.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara pelatihan

tenaga kerja, pemagangan, serta perbaikan gizi dan kesehatan.

Masalah angkatan kerja dan tenaga kerja di Indonesia:

Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan

kerja

Rendahnya kualitas tenaga kerja

Persebaran tenaga kerja yang tidak merata

Peranan pemerintah dalam permasalahan tenaga kerja:

Memperluas

kesempatan

kerja,

seperti

pengembangan

industrialisasi, dan melalui berbagai proyek pekerjaan umum

Pengembangan usaha sektor informal dan usaha kecil,

serta

pemberdayaan angkatan kerja dengan cara mengirimkan angkatan

kerja dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan atau

membutuhkan tenaga kerja.

Menurunkan jumlah angkatan kerja melalui program Keluarga

Berencana (KB) dan Wajib Belajar (Wajar) sembilan tahun.

Pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, yaitu

BUMN/BUMD, koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan

norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya

tidak diterima secara langsung. Secara umum pajak memiliki empat

peranan/fungsi dalam pembangunan, yaitu: sebagai sumber pendapatan

negara, sebagai alat pemerataan ekonomi, sebagai pengatur kegiatan

ekonomi, sebagai alat stabilisasi perekonomian. Adapun unsur-unsur

dalam setiap jenis pajak, yaitu: subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak

Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai

tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Permintaan akan barang

dan jasa yang dibutuhkan dipengaruhi oleh harga barang, pendapatan

masyarakat, selera masyarakat , kualitas barang , harga barang lain yang

berkaitan, waktu, jumlah penduduk, dan ramalan masa datang

Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga,

waktu, dan tempat tertentu. Tinggi-rendahnya kegiatan penawaran

dipengaruhi oleh harga, biaya produksi, tingkat teknologi harga barang

lain tujuan perusahaan.

181

Sistem Perekonomian Indonesia

ji Kemampuan

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

Berburu rusa merupakan contoh kegiatan ....

konsumsi

distribusi

produksi

rekreasi

Usia kerja yang dimaksud ialah ....

usia 17 - 55 tahun

usia 7 - 18 tahun

usia 15 - 65 tahun

seumur hidup

Tenaga kerja adalah ....

orang yang melakukan kegiatan selama minimal 1 jam per hari selama

minimal satu tahun menghasilkan barang dan jasa

orang yang memperoleh penghasilan selama satu bulan

orang yang berusia kerja, sedang, atau melakukan pekerjaan untuk

mendapatkan penghasilan

orang yang sedang, atau akan melakukan pekerjaan guna menghasilkan

barang dan jasa

Berikut ini adalah beberapa hal yang diperhatikan perusaan terhadap calon

karyawannya,

kecuali

....

pendidikan

latar belakang keluarga

pengalaman kerja

sikap dan kejujuran

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut,

kecuali

....

meningkatkan pendapatan

pemagangan

pelatihan tenaga kerja

perbaikan gizi dan kesehatan

Mayoritas pengangguran di Indonesia berpendidikan ....

SMA

SMP

perguruan tinggi

Berikut ini usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja,

kecuali

....

pemagangan

memberikan modal usaha

pelatihan tenaga kerja

perbaikan gizi dan kesehatan

Contoh pajak langsung adalah ....

PPN

pajak impor

PPh

cukai tembakau

Berikut ini tiga pilar perekonomian Indonesia,

kecuali

....

penanaman modal asing (PMA)

koperasi

badan usaha milik negara (BUMN)

badan usaha milik swasta (BUMS)

182

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

10. Berikut ini penyebab terjadinya pengangguran,

kecuali

....

pemutusan hubungan kerja (PHK)

alih teknologi

upah minimum yang tidak sebanding dengan kebutuhan layak hidup

perusahaan asing yang memindahkan investasinya ke luar negeri

(relokasi)

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat!

Apa yang dimaksud dengan angkatan kerja?

Jelaskan yang dimaksud dengan pengangguran terselubung!

Apa yang dimaksud dengan pajak?

Apa perbedaan pajak dan retribusi?

Sebutkan Hukum Penawaran!

183

Sistem Perekonomian Indonesia

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

Siapakah tokoh yang mengusulkan dalam Sidang PPKI, agar yang menjadi

Presiden Republik Indonesia dan Wakilnya adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh.

Hatta?

Iwa Kusumasumantri

Otto Iskandardinata

Ahmad Rahardjo

Harsono Tjokroaminoto

Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diresmikan sebagai presiden dan wakil

presiden oleh PPKI pada .

17 Agustus 1945

19 Agustus 1945

18 Agustus 1945

20 Agustus 1945

Sejak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia

dibagi menjadi .

8 provinsi

15 provinsi

12 provinsi

21 provinsi

4. Gubernur pertama Provinsi Jawa Barat bernama .

Otto Iskandardinata

R.A.A. Wiranata Kusumah

Iwa Kusumasomantri

Soetardjo Kartohadikoesoemo

5. Partai politik yang dibatalkan sebagai partai tunggal saat sidang PPKI, yaitu .

Partai Indonesia

Partai Nasional Indonesia

Partai Komunis Indonesia

Partai Indonesia Raya

Dokumen yang dijadikan sebagai mukadimah UUU 1945 adalah ....

Magna Carta

Pancasila

Piagam Djakarta

teks Proklamasi

Perumusan naskah proklamasi dilaksanakan di rumah ....

Ir. Soekarno

Laksamana Tadasi Maeda

Bung Hatta

Ahmad Subarjo

Tokoh yang menyarankan naskah proklamasi hanya ditandatangan oleh Ir.

Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia adalah .

Laksamana Maeda

Sukarni

Moh. Hatta

Ir. Soekarno

9. Naskah proklamasi tulisan tangan Ir. Soekarno diketik oleh .

Sayuti Melik

Ahmad Subardjo

B. M. Diah

Miyoshi

10. Secara luas pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan naskah Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno di ....

Lapangan Ikada Jakarta

Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta

atihan Ulangan Umum

Semester

184

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

Jalan Medan Merdeka Utara 1 Jakarta

Jalan Kemayoran Lama 4 Jakarta

11. Dalam sidang PPKI disepakati bahwa bentuk negara Indonesia yaitu ....

Negara Indonesia adalah Negara Republik Serikat

Negara Indonesia adalah Negara yang bentuk negaranya mengikuti

bentuk negara Belanda

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik

Negara Indonesia akan mengikuti bentuk negara Kekaisaran Jepang

12. Keluarga berfungsi sebagai pembentuk sikap dan kepribadian seseorang dalam

menganggapi informsi yang kemungkinan bias digelutinya dalammasyarakat

adalah fungsi ....

ekonomi

kontrol

reproduksi

sosial

13. Dampak pendidikan terhadap kepribadian seseorang adalah ....

meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi

merangsang untuk menumbuhkan sikap demokratis

mengurangi pengawasan dan pengendalian dari orang tua

mempersiapkan peran dan status sosial yang diharapkan seseorang

14. Unsur terkecil dalam kelompok manusia adalah ....

rukun tetangga

keluarga

masyarakat

negara

15. Pertukaran secara timbal balik antara barang dan jasa yang diperkirakan

memiliki nilai yang sama disebut ....

resiprositas

redistribusi

konsumsi

pertukaran pasar

16. Suatu sistem terpadu yang terdiri atas keyakinan dan praktik yang

berhubungan dengan hal-hal suci dan kepercayaan adalah pranata ....

sosial

politik

agama

hukum

17. Perangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan

kekuasaan dan wewenang adalah pengertian pranata politik menurut ....

Montesque

Schoerl

Kamanto Soenarto

Kornbluma

18. Tokoh yang mengemukakan

trias politica

adalah ....

Montesque

Schoerl

Kamanto Soenarto

Kornbluma

19. Berburu rusa merupakan contoh kegiatan ....

konsumsi

distribusi

produksi

rekreasi

20. Berdasarkan perkembangannya, pranata sosial terdiri atas ....

Basic institution

dan

Subsidiary institution

Crescive institution

dan

Enacted institution

185

Sistem Perekonomian Indonesia

Coperative institusion

dan

Regulative institution

Approved institution

dan

Unsanction institution

21.

General institution

artinya ....

pranata sosial yang aturannya dikenal dan diketahui oleh seluruh anggota

masyarakat, baik penganutnya maupun bukan penganutnya

pranata yang kehadirannya ditolak oleh anggota masyarakat pada

umumnya

pranata yang kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat

pranata yang bertujuan mengawasi kebiasaan yang terjadi dalam

kehidupan measyarakat

22. Berikut ini adalah ciri-ciri pranata sosial,

kecuali

....

memiliki simbol tersendiri yang lahir dari pikiran perilaku dan dapat

terwujud dalam aktivitas kehidupannya

dalam satu generasi saja

memiliki tradisi yang merupakan gabungan dari beberapa unit budaya,

yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis

memiliki tata tertib sendiri, yang sebenarnya merupakan bagian dari

tradisi

23. Fungsi afeksi dalam sebuah keluarga antara lain .

memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian

mendidik anak untuk disiplin

membantu orang tua untuk mendapatkan penghasilan

memberi belaian kasih sayang

24. Sebuah keluarga menginginkan adanya keturunan untuk meneruskan

keluarganya, karena keluarga memiliki fungsi .

biologis

sosialiasi

afeksi

reproduksi

25. Sesuatu yang dijadikan sebagai sumber penyusunan pranata agama ialah .

gerakan dalam ibadah

kitab suci

seruan tokoh agama

contoh upacara ritual

26. Tenaga kerja adalah ....

orang yang melakukan kegiatan selama minimal 1 jam per hari selama

minimal satu tahun menghasilkan barang dan jasa

orang yang memperoleh penghasilan selama satu bulan

orang yang berusia kerja, sedang, atau melakukan pekerjaan untuk

mendapatkan penghasilan

orang yang sedang, atau akan melakukan pekerjaan guna menghasilkan

barang dan jasa

27. Berikut ini adalah beberapa hal yang diperhatikan perusaan terhadap calon

karyawannya,

kecuali

....

pendidikan

latar belakang keluarga

pengalaman kerja

sikap dan kejujuran

186

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

28. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut,

kecuali

....

meningkatkan pendapatan

pelatihan tenaga kerja

pemagangan

perbaikan gizi dan kesehatan

29. Mayoritas pengangguran di Indonesia berpendidikan ....

SMA

SMP

perguruan tinggi

30. Contoh pajak langsung adalah ....

PPN

pajak impor

PPh

cukai tembakau

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat!

1. Jelaskan upayaupaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia!

Jelaskan secara runtut peristiwa Rengasdengklok!

Jelaskan proses perumusan teks Proklamasi dan kemerdekaan!

Bagaimana sambutan proklamasi kemerdekaan pada tingkat pusat dan

daerah?

Jelaskan proses pembentukan kelengkapan negara!

Ceritakan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya pada awal

kemerdekaan!

Jelaskan yang dimaksud dengan keragaman hubungan sosial!

Apa yang dimaksud dengan pranata sosial?

Sebutkan ciri-ciri pranata sosial!

10. Apa fungsi pranata sosial?

11. Apa yang dimaksud dengan angkatan kerja dan tenaga kerja?

12. Jelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja?

13. Kemukakan masalah tenaga kerja di Indonesia!

14. Sebutkan peran koperasi dalam perekonomian Indonesia!

15. Sebutkan fungsi dan jenis pajak!

187

Sistem Perekonomian Indonesia

Glosarium

Alluvial

, jenis tanah yang terdapat pada lahan yang sering mengalami sedimentasi

dan banjir, umumnya memberi produksi padi yang baik.

Angkatan kerja,

penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah

bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan.

Emigrasi

, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain misalnya penduduk

Indonesia pindah Uzbekistan.

Herodianisme

, reaksi dengan taktis yang cerdik dengan cara mengikuti dan

menyadap informasi sebagai pengetahuan sebagai bekal untuk menindas

para penjajah.

Horizon O

, lapisan tanah yang paling atas, tersusun dari bahan organik dan

lempung dengan tekstur yang halus. Bagian ini umumnya berwarna hitam

atau kehitaman.

Hubungan sosial,

suatu pergaulan hidup manusia dari berbagai tipe atau

kelompok yang terbentuk melalui interaksi sosial yang berlainan dalam

kehidupan masyarakat.

Imigrasi

, masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya

penduduk Maroko pindah ke Indonesia

Imperialisme,

bangsa yang memiliki berbagai koloni di daerah lain, dan berupaya

menyatakan koloninya itu menjadi satu sistem usaha

Kelahiran hidup

sutu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam

kandungan dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Kelahiran mati

, kelahiran sseorang bayi dari kandungan yang berumur paling

sedikit 28 minggu, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Kolonialisme,

keinginan suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain dalam

bidang politik, ekonomi, eksploitasi ekonomi, serta penetrasi kebudayaan.

Litosol

merupakan tanah muda sehingga batuan induknya sangat dangkal (45 cm)

Migrasi,

perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan

untuk menetap.

Mobilitas sirkuler,

perpindahan penduduk yang dilakukan kurang dari enam

bulan

Objek pajak penghasilan,

setiap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak.

Pajak

, iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum

untuk membiayai pengeluar¬an-pengeluaran kolektif guna meningkatkan

kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Pedologi,

ilmu yang mempelajari tanah.

188

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

Penduduk

, sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah dalam waktu

tertentu.

Pranata sosial,

kesatuan sistem norma yang bertujuan untuk mengatur semua

tindakan anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok

selama hidup menjadi anggota masyarakat.

Redistribusi

, bentuk

pertukaran dan penyaluran barang yang masuk ke

suatu kawasan pasar, lalu disalurkan kembali kepada orang yang

membutuhkannya

Registrasi penduduk,

proses pengumpulan keterangan

mengenai peristiwa

kependudukan harian.

Regosol

, jenis tanah yang belum menunjukkan perbedaan lapisan tanah

Remigrasi

, kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal.

Resiprositas

, pertukaran secara timbal-balik antara barang dan jasa yang

diperkirakan memiliki nilai yang sama

Retribusi

, pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan

fasilitas yang disediakan oleh negara, masyarakat pun mendapatkan imbalan

jasa secara langsung.

Sensus de facto

, pencacahan yang dikenakan kepada penduduk yang ada di suatu

daerah ketika dilakukan sensus penduduk.

Sensus de jure

, artinya pencacahan yang hanya dikenakan kepada mereka yang

benar-benar tinggal di wilayah yang bersangkutan, dan

Sensus penduduk

, keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan dan publikasi

data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu

tertentu.

Suaka margasatwa,

suatu kawasan yang memiliki keunikan jenis satwa yang

langka untuk terus berlangsung hidup pada habitatnya.

Survei penduduk,

pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh

daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili.

Taman hutan raya,

kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi berbagai jenis

tumbuhan baik jenis dari habitat asli maupun bukan asli.

Taman nasional,

kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang

dikelola dengan sistem zonasi untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan

pariwisata.

Transmigrasi,

perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat

penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya.

Urbanisasi,

perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari

perbaikan hidup.

Zelotisme

, reaksi atau sikap menutup pintu wilayah mereka dari kekuasaan

asing.

189

Sistem Perekonomian Indonesia

Glosarium

Daftar Pustaka

Adiwikarta, Sudarja dan Akub Trisnasomantri. 1989.

Dasar-Dasar Geomorfologi,

Bandung: Adita.

Anita, Ganeri. 1995.

Ilmu Pengetahuan Bumi

. Semarang: Mandiri Jaya Abadi.

Arif. 1994.

Hutan dan Kelestarian Lingkungan

. Bandung: Adita.

Artur, Sthahler. 1973.

Introduction to Physical Geography

. New York: John Waley and Sonsine.

Arsyad, Sitanala. 1989.

Konservasi Tanah dan Air.

Bogor: IPB.

Baswir, Revrisond. 1997.

Koperasi Indonesia.

Yogyakarta: BPFE.

Daldjoeni, N. 1982.

Geogra

Kesejarahan

. Bandung: Alumni.

Daldjoeni, N.1999.

Geogra

Kota dan Desa

. Bandung: Alumni.

Darmanin, D, Paine. 1983.

System in Physical Geography.

Melbourn: he Macmilan.

George, W.Barclay. 1985.

Teknik Analisa Kependudukan.

Jakarta: Bina Aksara.

Gilarso, T. 1992.

Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro.

Jakarta: Kanisius.

Hermawan, Endang. 1996.

Batuan Pembentuk Kulit Bumi

. Bandung: Adita.

Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L. 1999.

Sosiologi Jilid 1,

Jakarta: Erlangga.

Hutagalung, Maidi P. 1988.

Kartogra

Iskandar, Johan. 2001.

Manusia, Budaya, dan Lingkungan: Kajian Ekologi Manusia.

Bandung: Humaniora Utama Press.

Jamulya dkk. 1991.

Evaluasi Sumber Daya Lahan.

Yogyakarta: Fakultas Geogra

UGM.

Koentjaraningrat. 1990.

Pengantar Ilmu Antropologi

. Jakarta: Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. 1996.

Pengantar Antropologi 1.

Jakarta: Rineka Cipta.

Lembaga Demogra

FEUI. 2004.

Dasar-Dasar Demogra

. Jakarta: FEUI.

Malik, Adam. 1979.

Mengabdi Republik: Angkatan 45 jilid 2

. Jakarta: Gunung Agung.

Mantra, Ida Bagus. 1985.

Pengantar Demogra

Yogyakarta: Nurcahaya.

Marbun, M.A. 1982:

Kamus Geogra

Medan: GI Press.

Mulyani, Nani dkk. 1997.

50 Tahun Indonesia Merdeka.

Jakarta: Citra Media Persada.

Negara dan Bangsa Jilid 1-9

Oxford University. 2002.

Oxford Ensiklopedi Pelajar

. Jakarta: Widyadara.

Pusat Bahasa Depdiknas. 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

. Jakarta: Balai Pustaka.

i, S. 1985.

Ilmu Tanah

. Bandung: Angkasa.

___________. 1995.

Meteorologi dan Klimatologi.

Bandung: Angkasa.

Ruhimat, Mamat, dkk. 2007.

Ilmu Pengetahuan Sosial: Geogra

, Sejarah, Sosiologi,

Ekonomi.

Bandung. Gra

ndo Media Pratama.

Rusli, Said. 1982.

Pengantar Ilmu Kependudukan.

Jakarta: LP3ES.

190

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

Sekretariat Negara. 1975.

30 Tahun Indonesia Merdeka.

Jakarta: Tira Pustaka.

Singarimbun, Masri. 1996.

Penduduk dan Perubahan.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 1987.

Sosiologi Suatu Pengatar

. Jakarta: Tira Pustaka.

Soemarwoto, Otto. 1983.

Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan.

Jakarta: Djambatan.

Sunarto, Kamanto. 1998.

Pengantar Sosiologi

. Jakarta: FEUI.

Tim Penyusun. 2003.

Album Pahlawan Bangsa

. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Tim Penyusun. 1990.

Ensiklopedi Nasional Indonesia.

Jakarta: Cipta Adi Pusaka.

Tim Penyusun. 1999.

Ilmu Pengetahuan Populer jilid 2.

Jakarta: Widyadara.

Tim Penyusun. TT.

Atlas Indonesia dan Dunia.

Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

Trisnosumantri, Akub. 1997.

Geologi Umum. Diktat kuliah. Tidak diterbitkan.

Valentine Fam, R.B. Bunnef. 2001.

Interactive Geography.

Singapore: Pan Paci

k Publication.

Van Hoeve. 1990.

Ensiklopedi Indonesia Seri Geogra

. Jakarta: Ichtiar Baru.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000.

Perpajakan Indonesia.

Jakarta: Salemba Empat.

Woods, Robert. 1982.

Theoritical Population Geography

. New York: Longman INC.

Koran, website dll.

Foto dokumen penerbit

HU Pikiran Rakyat, Bandung

Microsoft Encarta Premium 2006

Poster lukisan pahlawan

www.kompas.com

191

Sistem Perekonomian Indonesia

Indeks

Ahmad Dahlan, 59

Ahmad Subardjo, 120

Algmenene Middelbare

School

(AMS), 54

Alluvial, 12, 15

Andosol, 12

Angkatan kerja, 159

Approved institution

, 141

Aretictis binturang

, 9, 11

Artocarpus sp

, 8

communis

, 10

elasticus

, 10

heterophyllus

, 10

Aru Palaka, 45

Babyrousa babyrussa

, 10

Basic institution

, 141

Becker, 138

Berger, 83

Bioma, 6, 8

Biosfer, 7

Bossondaicus

, 10

Bouea macrophylla

, 10

Broken home

, 81

Buceros rhinoceros

, 10

Budgeter

, 170

Budi Utomo, 55

BUMD, 166

BUMN, 166

BUMS, 168

C. Hert Meeriem, 6

Cagar alam, 29

Caretta caretta

, 10

Casuarius casuarius

, 10

Central Sarekat Islam

, 58

Charles H. Page, 138

Chelonia mydas

, 10

Chondrophyton viridi

s, 10

Chung Hwa Hui, 65

Cipto Mangunkusumo,

Coercive

, 84

Coperative institusion

141

Cornelis Speeluran, 45

Crescive institution

, 140

Crocodylus novaeguinae

, 10

porosus

, 10

Dadang Hawari , 79

De Javashe Bank

, 127

Decerorhinus

sumatrensis

, 10

Dendrolagus ursinus

9, 10

Dipterocarpaceae

, 8, 9,13

Domei

, 122

Drybalanops aromatic

8, 13

Edwin M. Lemert, 82

Elephas maximus

, 10

eluviasi, 13

Emigrasi, 21

Emille Durkheim, 83

Enacted institution

, 141

Ernest Eugene Francois

Douwes Dekker, 58

Europeesch Lagere School

(ELS), 54

F. Wuz, 123

Fatahilah, 43

Fatimah Syarifah, 47

Fatmawati, 122

fertilitas, 18

Ficus sp

, 9

Fraundulens

, 85

Fuad Hasan, 78

gambut, 15

ombrogen, 15

pegunungan, 15

topogen, 15

gap generation

, 78

Garcinia dulcis

, 10

General institution

, 142

Gillin, 140

Gonyochepalus dilophus

Gonystylus bancanus

, 13

Govermen Besluit

, 60

Greenwich Mean Time

, 4

grumosol, 12

H.U.S. Cokroaminoto, 57

Hasannudin, 45

Herodianisme, 53

Hizbul Wathon, 61

Hogere Burger School

(HBS), 54

Hollandsch Indische

School

(HIS), 54

home industry

, 165

horizon, 12

Imigrasi, 21

Imperialisme, 42

Indische Partij

, 58, 65

Vereeniging

, 64

Inlandsche School

, 54

inovasi, 82

institusi sosial, 137

James Vander Zanden,

Javaansche Padvinders

Organisatie

(JPO), 61

Jayakarta, 43

Jenderal Kamakuci

Herada, 115

Jong Ambon, 68

Batak, 68

Islamieten Bond, 68

Java, 68

Minahasa, 68

Sumatranen Bond,

Juvenile Delinquency

, 78

Kamanto Seonarto, 152

Kapten Tack, 51

Kareang Galesung, 45

Kelahiran hidup, 18

mati, 18

Keterbatasan ekologis,

Keynes, 165

Ki Hajar Dewantara, 61

Ki Tapa, 48

Kolonialisme, 41

Kolonisasi, 21

Kompromitas, 82

Kompulsi, 84

Konservasi, 28

Koperasi, 67, 100

Kornblum, 147

Kuncaraningrat, 85

Kurva penawaran, 180

permintaan, 178

Lagerstroemia speciosa

, 10

Lasting resources

, 97

Laterit, 12

Latitude, 6

Latosol, 12

Lembaga eksekutif, 152

legislatif, 152

yudikatif, 152

Leovold von wise, 138

Leucopsar nothschildi

9, 11

Life skill

, 165

Lingkungan abiotik, 26

biotik, 26

Litosol, 15

Mac Iver, 138

Macrocephalon maleo

, 10

Mangifera indica

, 8

Manilkara kauki, 10

Marsekal Terauci, 118

Meer Uitgebreid Lager

Onderwijs

(MULO), 54

Metode canveser, 22

Metode house holder,

Migrasi, 20

Moh. Tabrani, 68

Mohammad Hatta, 65,

118

Montesque

, 152

Mortalitas, 19

Muhamadiyah, 59

Muhammad Yamin, 68

Multi round survey

, 23

Mycrohyerax latifrons

, 9

Myophoneus melurunus

Nasalis larvatus

, 10

Nasionalis Indonesische

Volks Partij

, 67

192

◊–Õ ÃªÆ∞øº ́ Û Õ”– ’ª¥ø≠ ◊◊◊

Natalitas, 18

Neda Indische Padvinders

Vereeninging

(NIPV), 61

Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP), 176

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP), 173

nuclear family

, 142

Nycticebus coucang

, 9, 11

Objek pajak, 173

Organosol, 15

Ostraisme

, 85

Pajak Bumi dan

Bangunan, 176

Pajak, 169

daerah, 172

langsung, 172

negara, 172

objektif, 172

penghasilan, 174

subjektif , 172

tidak langsung, 172

Pakubuwono I, 52

Pangeran Gusti, 47

Syarif Abdullah, 47

Pangium edule

, 10

Panthera pardus

, 10

tigris sondaicus

, 11

tigris sumatrae

, 10

Paradiseae sp

, 9

minor

, 10

Partai Indonesia, 64

Nasional Indonesia,

Pati Unus, 43

pedologi, 11

pedosfer, 11

Pemagangan, 161

Pendapatan perkapita, 25

Penghasilan kena pajak,

175

Perjanjian Bongaya, 45

Pertukaran pasar, 149

Perusahaan Jawatan, 99

Negara, 99

Perseroan, 99

Umum, 99

Phyton molurus

, 10

Piagam Djakarta, 116

Planchonia valida

, 10

podsolik, 12

Pometia pinnata

, 9,10

Pongo pygmaeus abelii

Pongo pygmaeus

pygmaeus

, 10

Pranata agama, 149

ekonomi, 147

pendidikan, 144

politik, 151

sosial, 137

Presbytis thomasi

, 9, 11

Probosciger aterrimus

, 10

Pterospermum javanicum

Raden Ajeng Kartini, 62

Dewi Sartika 63

Radermachera gigantea

Radjiman

Widyodiningrat, 116,

118

Raf

esia, 8, 11

arnoldi , 11

borneensis, 11

cilliata, 11

contleyi, 11

hors

lldii, 11

patma, 11

rochussenii, 11

Ratu Bagus Buang, 48

Rebellion

, 83

Redistribusi, 149

Regent bond

, 56

Registrasi penduduk,

Regosol, 12, 15

Regulative institution,

141

Religi, 149

Remigrasi, 21

Renaissance, 56

Renewable resource

, 97

Rengasdengklok, 120

Resiprositas

, 148

Restricted institution

, 142

Retribusi, 169

Rhinoceros sondaicus

, 11

Ritualisme, 82

Robert K. Merton, 82

Robert M.Z. Lawang, 77

Roucek, 83

Samanhudi, 57

Sam Ratulangi, 60

Samaun 58, 62

Sartono, 64

Scarcity

, 98

Schoerl, 152

Sekar Rukun, 68

Sekolah Kautamaan

Istri, 63

Sensus de facto, 22

de jure, 22

penduduk, 22

Shorea sp

, 8,13

single round survey

, 23

slum area

, 32

Sneevliet, 62

Soerjono Soekanto, 138

Soekarno, 63, 118

Spiloeus maculatus

, 9

Sterula foetida

, 10

Stovia (

School Toot

Opleiding van Inlandsche

Artsen

), 54

Suaka margasatwa, 29

Subjek pajak, 173

Subsidiary institution

141

Sultan Ageng Tirtayasa,

Agung, 48

Ali Mughayat Syah,

Baabullah, 42

Hairun, 42

Haji, 47

Iskandar Muda, 44

Zainul Ari

n, 47

Sumber daya alam, 97

Sumitro

Djojohadikusumo, 165

Sunan Amangkurat

I, 49

Supraptoharjo, 14

Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT),

176

Survei penduduk, 23

Suryatna Ra

i, 11

Sutowijoyo, 48

Suwardi Suryaningrat,

58, 61

Tablig, 60

Taman hutan raya, 29

Taman nasional, 29

Taman Siswa, 61

Tapirus indicus, 10

Tarif degresif, 174

pajak, 173

progresif, 174

proporsional, 173

Tarsius bancanus

, 9, 11

Tenaga kerja, 160

Tetrameles nudi

ora

, 10

Tetrastigma

, 8

Transmigrasi, 21

Trias Politica

, 152

Trias Vandeventer

, 55

Trunojoyo, 50

Tumbelaka, 60

Unrenewable resources

, 97

Unsanction institution

, 141

Untung Surapati, 50

Pangeran Purbaya, 50

Urbanisasi, 21

Usaha informal, 101

Van de Venter, 55

Varanus komodoensis

10, 11

Versailles

, 66

Vervasi, 84

Vervolksch School

, 54

Volksch School

, 54

Wahidin Sudirohusodo,

Wajib pajak, 173

Woodrow Wilson, 66

Zelotisme, 53

ª¥ø∂øÆ

∑¥≥ ́ ≠±≠∑ø¥ ∑ºª≤ ̈∑μ ºª≤πø≤ ≥ª≥∞ª¥ø∂øÆ∑ ≠ª∂øÆø∏ ∞ªÆøºøæø≤

≥ø≤ ́≠∑øÚ ‹ª≤πø≤ ºª≥∑μ∑ø≤Ù ≥ø≠ø¥ø∏ ≠±≠∑ø¥ ≥ ́≤Ω ́¥ ≠ª∂øμ ≠∞ª≠∑ª≠

≥ø≤ ́≠∑ø ∞ªÆ ̈ø≥ø ≥ ́≤Ω ́¥ º∑ ∞ªÆ≥ ́μøø≤ æ ́≥∑ ∏∑≤ππø ≠∞ª≠∑ª≠ ≥±ºªÆ≤

≠ª∞ªÆ ̈∑ ≠ªμøÆø≤πÚ

flºø ≠ø ̈ ́ ∏ø¥ ∞ª≤ ̈∑≤π ßø≤π ̈∑ºøμ ∞ªÆ≤ø∏ æªÆ ́æø∏ ºø¥ø≥ ∞ªÆμª≥æø≤πø≤

≠±≠∑ø¥ ≥ø≤ ́≠∑ø ºøÆ∑ ¶ø≥ø≤ μª ¶ø≥ø≤Ù ßøμ≤∑

Ú ”ø≤ ́≠∑ø

º∑æªμø¥∑ øμø¥ ºø≤ ∞∑μ∑Æø≤Ù ≠ª¥ø¥ ́ æªÆ ́∞øßø ≥ª≤πª≥æø≤πμø≤ ªμ≠∑≠ ̈ª≤≠∑≤ßø

́≤ ̈ ́μ ≥ª≤π ́ø≠ø∑ ºø≤ ≥ª≤πªμ≠∞¥±∑ ̈ø≠∑ ø¥ø≥ ≠ªμ∑ ̈øÆÚ Õøßø≤π≤ßøÙ º∑ ø≤ ̈øÆø

ªμ≠∞Æª≠∑ ≠±≠∑ø¥ ≥ø≤ ́≠∑ø ̈ªÆ≠ªæ ́ ̈ μªÆø∞ μø¥∑ øºø ßø≤π ∏ø≤ßø ºª≥∑

μª∞ª≤ ̈∑≤πø≤ π±¥±≤πø≤≤ßøÚ ”ªÆªμø æªÆ ́∞øßø ≥ª≥ª≤ ́∏∑ ø≥æ∑≠∑≤ßø ºª≤πø≤

≥ª≤π∑≤ ̈∑≥∑ºø≠∑ ∞∑∏øμ ¥ø∑≤Ú ”∑≠ø¥≤ßøÙ ≥ª≤π∑≤™ø≠∑ ≤ªπøÆø ¥ø∑≤ ≥ª¥ø¥ ́∑

°»°»®¿²¹¿²ô °»²¹ ̧¿²½«®¿² »¬²· ¬»®¬»²¬« «²¬«μ ³»²½«®· «³¾»® ¼¿§¿

ø¥ø≥≤ßøÙ ø ̈ø ́ ≥ªÆª≤ºø∏μø≤ ≥ø≤ ́≠∑ø ¥ø∑≤ ºª≤πø≤ ≥ª¥øμ ́μø≤ ∞Æøμ ̈ªμ

∞ªÆæ ́ºøμø≤Ú ◊≤∑¥ø∏ ≠∑≠∑ ∏∑ ̈ø≥ ≠ª∂øÆø∏ ∞ªÆøºøæø≤ ≥ø≤ ́≠∑ø ßø≤π ∞ªÆ≤ø∏

̈ªÆ∂øº∑ æªæªÆø∞ø øæøº ßø≤π ¥ø≥∞ø ́Ú

Õß ́μ ́Æ¥ø∏ Ù μ∑≤∑ ≥ø≤ ́≠∑ø æø≤ßøμ ßø≤π ≠ ́ºø∏ ≥ª≤ßøºøÆ∑Ù μªμªÆø≠ø≤

æ ́μø≤¥ø∏ ∂ø¥ø≤ ̈ªÆæø∑μ ́≤ ̈ ́μ ≥ª≤ßª¥ª≠ø∑μø≤ μ±≤∫¥∑μ ≠±≠∑ø¥Ú ”ø≤ ́≠∑ø øμø≤

¥ªæ∑∏ ≥ø∂ ́ ∂∑μø ≠ø¥∑≤π ≥ª≥æø≤ ̈ ́Ù ≠ø¥∑≤π ≥ª≤ßøßø≤π∑Ù ºø≤ ≠ø¥∑≤π

≥ª≤π∑≤πø ̈μø≤Ú Õª ̈ ́∂ ́μø∏ μø¥∑ø≤· fiø≤ßøμ ∞ªÆ≥ø≠ø¥ø∏ø≤ ≠±≠∑ø¥ ∞ª≤ ̈∑≤π

ßø≤π ∞ªÆ¥ ́ º∑≠ª¥ª≠ø∑μø≤ æªÆ≠ø≥ø ∞øºø ≠øø ̈ ≠ªμøÆø≤πÚ ”∑≠ø¥≤ßøÙ

ºø≤ ≥ø≠∑∏ æø≤ßøμ

¥øπ∑Ú

Õªæøπø∑ ≥øμ∏¥ ́μ ≠±≠∑ø¥Ù μø¥∑ø≤ ∞ ́≤ ∞ ́≤ßø ø≤º∑¥ ́≤ ̈ ́μ ≥ª≥∑μ∑Æμø≤

≥ø≠ø¥ø∏ ≠±≠∑ø¥Ú ◊ ̈ ́¥ø∏ ≠ªæøæ≤ßøÙ μø¥∑ø≤ ∞ªÆ¥ ́ ≥ª≤πª≤ø¥ æªÆæøπø∑ ø≠∞ªμ

≠±≠∑ø¥ ºª≤πø≤ ≥ª≥ª∞ª¥ø∂øÆ∑ ◊¥≥ ́ –ª≤πª ̈ø∏ ́ø≤ Õ±≠∑ø¥ ≠ªΩøÆø ̈ªÆ∞øº ́Ú

®¿¿ ¬·¼¿μ °«¿

fl∞ø

∞ªÆ≥ø≠ø¥ø∏ø≤ ≠±≠∑ø¥ ßø≤π ∞ø¥∑≤π μø≥ ́ ≠ ́μø∑·

μª≥∑≠μ∑≤ø≤

≠ªæøπø∑ ºø≥∞øμ μÆ∑≠∑≠ ªμ±≤±≥∑Ù ∞ª≤Ωª≥øÆø≤ ¥∑≤πμ ́≤πø≤ øμ∑æø ̈ øμ ̈∑™∑ ̈ø≠

∑≤º ́≠ ̈Æ∑Ù μÆ∑≠∑≠ ≥±Æø¥ ≥ø≤ ́≠∑ø øμ∑æø ̈ ºø≥∞øμ π¥±æø¥∑≠ø≠∑Ù

◊¥≥ ́

–ª≤πª ̈ø∏ ́ø≤

Õ±≠∑ø¥

Õ”– ºø≤ ”Ã≠Ú

fi ́μ ́ ∑≤∑ ̈ª¥ø∏ º∑≤∑¥ø∑ ±¥ª∏ fiøºø≤ Õ ̈ø≤ºøÆ “ø≠∑±≤ø¥ –ª≤º∑º∑μø≤ ̄fiÕ“– ̃ ºø≤ ̈ª¥ø∏

º∑≤ßø ̈øμø≤ ¥øßøμ ≠ªæøπø∑ æ ́μ ́ ̈ªμ≠ ∞ª¥ø∂øÆø≤ æªÆºø≠øÆμø≤ –ªÆø ̈ ́Æø≤ ”ª≤ ̈ªÆ∑

–ª≤º∑º∑μø≤ “ø≠∑±≤ø¥ Œª∞ ́æ¥∑μ ◊≤º±≤ª≠∑ø “±≥±ÆÊ ËÔ Ãø∏ ́≤ ÓË Ãø≤ππø¥ ÔÔ

‹ª≠ª≥æªÆ ÓË ̈ª≤ ̈ø≤π –ª≤ª ̈ø∞ø≤ fi ́μ ́ Ãªμ≠ –ª¥ø∂øÆø≤ ßø≤π ”ª≥ª≤ ́∏∑ ÕßøÆø ̈

’ª¥øßøμø≤ ́≤ ̈ ́μ ‹∑π ́≤øμø≤ ºø¥ø≥ –Æ±≠ª≠ –ª≥æª¥ø∂øÆø≤Ú

ÿøÆπø ¤ΩªÆø≤ ÃªÆ ̈∑≤ππ∑ ̄ÿ¤Ã ̃ Œ∞

10.535

ÙÛ

◊Õfi“ ÁÈËÛÁÈÁÛÍËÛ

ÍËÁÛÓ

̄“±Ú÷∑¥Ú‘ª≤πμø∞ ̃

◊Õfi“ ÁÈËÛÁÈÁÛÍËÛ

ÍÁÔÛÎ