Halaman
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
93
Akhirnya, Anda telah sampai pada materi pembelajaran bab terakhir di
kelas XII. Tentunya, pengalaman belajar Anda sudah makin lengkap setelah
mempelajari tiga bab sebelumnya. Semua itu harus Anda jadikan modal untuk
mempelajari materi pembelajaran pada bab terakhir ini. Perlu Anda ingat,
bab ini merupakan akhir dari semua rangkaian proses pembelajaran PPKn
yang Anda ikuti di jenjang SMA/SMK/MA/MAK. Artinya, tidak ada lagi
lanjutannya, karena Anda sebentar lagi akan dinyatakan lulus dari sekolah
masing-masing. Supaya Anda mendapat kemudahan dalam memahami materi
pembelajaran pada bab ini, alangkah baiknya Anda berdoa terlebih dahulu
kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta jangan lupa senantiasa bersyukur atas
setiap anugerah yang diterima.
Pada bab ini Anda akan diajak untuk menelusuri dinamika persatuan
dan kesatuan di Indonesia
.
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda
mampu mengevaluasi dinamika persatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan
mempertahankan NKRI.
Nah, sebelum Anda mempelajari materi pada bab ini, cermatilah terlebih
dahulu gambar di bawah ini.
Sumber: http://sefrian92.blogspot.com/2011/02/
Gambar 4.1
Slogan “NKRI Harga Mati”
Dinamika Persatuan dan
Kesatuan dalam Konteks
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Bab
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
94
Nah, setelah Anda mencermati gambar tersebut, tuliskan semua hal yang
Anda pikirkan atau pertanyakan dalam tabel di bawah ini!
No.
Pendapat atau Pertanyaan
1.
............................................................................................................
.............................................................................................................
2.
............................................................................................................
.............................................................................................................
3.
............................................................................................................
.............................................................................................................
4.
............................................................................................................
.............................................................................................................
5.
............................................................................................................
.............................................................................................................
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Konsep Negara Kesatuan
(Unitarisme)
Istilah negara kesatuan sudah
sangat sering Anda dengar sebab
nama negara kita adalah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi, istilah negara kesatuan sudah
tertanam dalam pola pikir kita
selaku warga negara Indonesia.
Akan tetapi, tahukah Anda makna
dan karakteristik negara kesatuan?
Menurut C.F Strong dalam
bukunya
A History of Modern
Political Constitution
(1963:84),
negara kesatuan adalah bentuk
negara dimana wewenang legislatif
tertinggi dipusatkan dalam suatu
badan legislatif nasional. Kekuasa-
an negara dipegang oleh pemerintah
pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada
daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap
berada di tangan pemerintah pusat.
Info Kewarganegaraan
Negara kesatuan sering juga disebut
sebagai negara
unitaris
,
unity
.
yaitu negara tunggal (satu negara)
yang
monosentris
(berpusat satu),
terdiri hanya satu negara, satu
pemerintahan, satu kepala negara,
satu badan legislatif yang berlaku
bagi seluruh wilayah negara
Hakikat negara kesatuan yang
sesungguhnya adalah kedaulatan
tidak terbagi-bagi baik ke luar
maupun ke dalam dan kekuasaan
pemeritah pusat tidak dibatasi.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
95
Pendapat C.F Strong tersebut dapat dimaknai bahwa
negara kesatuan adalah
negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya
ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan
sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah
pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam
negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan
menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan,
yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala
aspek pemerintahan.
Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi.
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh
pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah
dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang
membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri.
Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi
kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra).
Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah.
Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.
Bagaimana dengan NKRI?
Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut
sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini,
pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada
daerah otonom (provinsi dan kabupaten kota). Akan tetapi, ada kewenangan
yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang
politik luar negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan
fi
skal
nasional.
Tugas Kelompok 4.1
Bacalah buku sumber yang lain kemudian kerjakan tugas-tugas di bawah ini.
1. Identi
fi
kasi tiga pendapat para pakar tentang makna negara kesatuan.
No.
Nama Pakar
Makna Negara Kesatuan
1.
................................
......................................................................
2.
................................
......................................................................
3.
................................
......................................................................
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
96
2. Analisis persamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat tersebut!
3. Coba Anda rumuskan pengertian negara kesatuan menurut pendapat
sendiri!
4. Identi
fi
kasi negara-negara di dunia yang berbentuk kesatuan!
No.
Nama Negara
Nama Kepala Negara/Kepala Pemerintahan
1.
2.
3.
4.
5.
5. Identi
fi
kasi kelebihan konsep negara kesatuan.
No.
Kelebihan Konsep Negara Kesatuan
1.
2.
3.
4.
5.
2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami
karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut
penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia.
Oleh karena itu, pada bagian ini, Anda akan dibekali pengetahuan mengenai
karakteristik NKRI menurut UUD NRI Tahun 1945.
Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki
tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam
bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun konstitusi
atau UUD yang tertinggi dalam negara.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
97
Sumber:
Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka
Gambar 4.2
Sidang PPKI menetapkan UUD 1945 yang secara langsung menetapkan bentuk
negara Indonesia sebagai negara kesatuan.
Soepomo dalam Sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan
sejalan dengan paham negara
integralistik
yang melihat bangsa sebagai suatu
organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad
Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan
wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah
Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan
negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang
dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “dan
perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke
depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat adil dan makmur”
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia
sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun
1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi
negara federal.
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
98
Pasal 1 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 yang merupakan
naskah asli mengandung
prinsip bahwa ”Negara
Indonesia ialah negara
kesatuan, yang berbentuk
Republik.” Pasal yang
dirumuskan oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan
Indonesia tersebut merupakan
tekad bangsa Indonesia yang
menjadi sumpah anak bangsa
pada 1928 yang dikenal
dengan Sumpah Pemuda,
yaitu satu nusa, satu bangsa,
satu bahasa persatuan yaitu
bahasa Indonesia.
Wujud Negara Kesatuan
Republik Indonesia semakin
kukuh setelah dilakukan
perubahan dalam UUD NRI
Tahun 1945, yang dimulai
dari adanya ketetapan Majelis
Permusyarawatan Rakyat
yang salah satunya adalah
tidak mengubah Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 dan
tetap mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
sebagai bentuk
fi
nal negara
bagi bangsa Indonesia.
Kesepakatan untuk tetap
mempertahankan bentuk
negara kesatuan didasari
pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak
awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi
ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar
belakang (dasar pemikiran). UUD NRI Tahun 1945 secara nyata mengandung
semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam Pembukaan
maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara
Penanaman Kesadaran
Berkonstitusi
NKRI adalah harga mati. Pernyataan
tersebut mengandung makna yang
sangat dalam. Dalam pernyataan
tersebut tergambar ketegasan sikap
dan cita-cita bahwa negara Indonesia
diperjuangkan kemerdekaannya untuk
mewujudkan konsep negara kesatuan
diimplementasikan di bumi Indonesia.
Untuk mewujudkan hal tersebut telah
banyak pengorbanan yang dilakukan
para pahlawan mulai pengorbanan waktu,
tenaga, pikiran, harta bahkan nyawa.
Hal tersebut dilakukan karena mereka
mempunyai semangat kebangsaan.
Semangat itulah yang harus kita jaga dan
selalu mewarnai setiap perilaku kita. Di
dalam semangat kebangsaan terkandung
nilai-nilai yang dapat memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu:
1. Pro patria dan primus patrialis
yaitu mencintai tanah air dan
mendahulukan kepentingan tanah air.
2. Jiwa solidaritas dan setia kawan
3. Jiwa toleransi dan tenggang rasa
antaragama, antarsuku, antar
golongan dan antarbangsa.
4. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung
jawab
5. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang
tidak mengandung unsur dendam.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
99
Kesatuan Republik Indonesia dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal
18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan keberadaan lembaga-lembaga dalam UUD NRI
Tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu
“.... dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi
kewilayahan. Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh
undang-undang”. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan
untuk menggambakan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau
Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasi
fi
k dan Samudra Indonesia
serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut
juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-
budaya; 4) kesatuan ekonomi serta 5) kesatuan pertahanan dan keamanan.
Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau,
tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Tugas Kelompok 5.2
1. Coba Anda identi
fi
kasi keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuliskan
hasil identi
fi
kasimu pada tabel di bawah ini.
No.
Bidang
Keunggulan NKRI
1.
Ideologi
......................................................................
2.
Politik
......................................................................
3.
Ekonomi
......................................................................
4.
Sosial Budaya
......................................................................
5.
Pertahanan dan Keamanan
......................................................................
2. Dari keunggulan-keunggulan NKRI yang telah Anda identi
fi
kasi, keunggul-
an di bidang apa yang membuat Indonesia lebih maju dibandingkan negara
lain? Berikan alasan Anda!
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
100
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari
Masa Ke Masa
Proses mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan
kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI
ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Adakalanya persatuan dan
kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan
kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan
pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk
teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat
Indonesia. Akan tetapi, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut
tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh menunjukkan
eksistensinya kepada dunia.
Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari
masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan
serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan
bangsa.
1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan
(18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949)
Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan
adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala
pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang
dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial.
Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang
Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan
secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja
memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara
difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih
dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku,
namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para
menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tanggan pemerintah
pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia
terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas delapan
wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera,
Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
101
Kondisi di atas didasarkan pada Aturan Peralihan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa
untuk pertama kalinya presiden dan
wakil presiden dipilih oleh PPKI.
Dengan demikian, tidaklah menyalahi
apabila MPR/DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum
diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum
dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk
berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang
Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan menyatakan
bahwa
sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini,
segala kekuasaanya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite
Nasional.
Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 secara langsung memberikan
kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan
presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), menjalan
kekuasaan MPR dan DPR (legislatif) serta menjalankan tugas DPA.
Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada presiden hanya untuk
sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena
itu PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dua ayat Aturan
Tambahan yang
menegaskan bahwa:
a.
Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya,
Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
b.
Dalam enam bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk,
majelis itu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar.
Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda
untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara
terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia
internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat.
a. Maklumat Wakil Presiden Nomor X
(baca eks)
tanggal 16 Oktober 1945
yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari Presiden sebelum masa
waktunya berakhir (seharusnya berlaku selam enam bulan). Kemudian,
maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula
dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada
dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD
1945.
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
102
b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan
partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai
akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah
multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar Dunia Barat
menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi.
c. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, yang intinya mengubah
sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer.
Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD RI 1945 yang
menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintah
Indonesia.
Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap
sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November
1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita.
Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut
sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, presiden tidak lagi
mempunyai rangkap jabatan, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan
kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Kabinet dalam hal ini
para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR
yang kekuasaannya dipegang oleh BP KNIP.
Secara konseptual, perubahan ini diharapkan
akan mampu mengakomodasi semua kekuatan
yang ada dalam negara ini. Akan tetapi, pada
kenyataannya, sistem ini justru membawa
bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang
tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang
dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan
mosi tidak percaya dari DPR.
Sistem pemerintahan parlementer tidak
berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai
tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada
tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang
waktu itu, terjadi beberapa kali pergantian
kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh
Sutan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet
Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya kabinet
Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia-Belanda,
pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali (27 Juni 1947–3 Juli
1947). Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno
kembali membentuk Kabinet Parlementer, seperti berikut:
Sumber:
Buku 30 Tahun
Indonesia Merdeka
Gambar 4.3
Sutan Syahrir, perdana
menteri pertama di Indonesia
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
103
a. Kabinet Amir Syarifudin I: 3 Juli 1947-11 November 1947
b. Kabinet Amir Syarifudin II: 11 November 1947-29 Januari 1948
c. Kabinet Hatta I: 29 Januari 1948-4 Agustus 1949
d. Kabinet Darurat (Mr. Sjafruddin Prawiranegara): 19 Desember 1948-13
Juli 1949
e. Kabinet Hatta II: 4 Agustus 1949-20 Desember 1949
Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak
bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali
menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah
bangsa ini dan rakyat makin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik
Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar
yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27
Desember 1949.
Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis
dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI.
Adapun gerakan-gerakan tersebut di antaranya sebagai berikut.
a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang
dipimpin oleh Muso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin
mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan
Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan
aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan
pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30
September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh
TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto
(Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur) dan Kolonel Sungkono
(Panglima Divisi Jawa Timur) mengerahkan kekuatan TNI dan polisi
untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga
Muso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati.
b. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Daerah Jawa
Barat
Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmadji
Maridjan (SM) Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan
Negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk Negara Islam Indonesia
(NII) diwujudkan melalui Proklamasi yang dikumAndangkan pada
tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi
pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, Pasukan TNI dan
rakyat menggunakan Operasi Pagar Betis di Gunung Geber. Akhirnya,
pada tanggal 4 Juni 1962 Kantosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi
hukuman mati.
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
104
2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Republik Indonesia
Serikat (27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950)
Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember
1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan
sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949.
Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi
dengan 15 negara bagian.
Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri
republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Ir. Soekarno sebagai
Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Drs. Moh. Hatta sebagai
Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah
sistem parlementer kabinet semu
(quasi parlementer),
dengan karakteristik
sebagai berikut.
a. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh
parlemen sebagaimana lazimnya.
b. Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh Presiden. Hal itu
tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan menteri-menteri bersama-sama
merupakan pemerintah. Seharusnya, Presiden hanya sebagai kepala negara,
sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri.
c. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen.
d. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), namun harus melalui keputusan pemerintah.
e. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga
DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat
menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet.
f. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan.
Selain Presiden dan para menteri (kabinet), negara RIS juga mempunyai
Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas
Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua
badan, yaitu senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian
yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh dua
orang.
Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat, sebagaimana telah
diuraikan di muka, merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah.
Hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar, memang mengharuskan
Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Bagaimana
nasib negara serikat itu? Layaknya bayi yang lahir prematur, kondisi RIS juga
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
105
seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia
menuntut pembubaran Negara RIS dan kembali kepada kesatuan NRI. Maka
pada 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang
Darurat Nomor 11 Tahun 1950, yang isinya mengatur tata cara perubahan
susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut,
hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan NRI yang
berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, Negara RIS hanya memiliki tiga negara
bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur.
Bagaimana pengaruh kondisi seperti itu terhadap RIS sendiri? Kondisi itu
mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk negara
kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan
dalam piagam perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan undang-undang dasar
baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni konstitusi
RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUDS 1950.
Pemerintah Indonesia bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil
Presiden Mohammad Hatta sebagaimana diangkat sebagai presiden dan wakil
presiden pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada
tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang
Dasar Sementara Tahun 1950. Sejak saat itulah, pemerintah menjalankan
pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka
Gambar 4.4
Suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
106
Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan
separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, di antaranya:
a. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan
ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu
adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tenteram serta
memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah
untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki
tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950,
pasukan APRA menyerang Kota Bandung serta melakukan pembantaian
dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung
dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena
jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimenya.
Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat
sebagal menteri negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil
ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Siliwangi.
b. Pemberontakan Andi Azis di Makassar
Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar
diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April
1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok
masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak Negara Indonesia
Timur (NIT) segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu,
terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara
federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di
masyarakat.
Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8
April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 x 24 Jam Andi
Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk
menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama,
dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan
yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang.
Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah
didesak oleh Presiden NIT, Sukawati. Tetapi Andi Aziz terlambat melapor
sehingga ia ditangkap dan diadili, sedangkan pasukan yang dipimpin oleh
Mayor H. V Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan.
Pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa
perlawanan dari pasukan pemberontak.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
107
c. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr.
Christian Robert Steven Soumokil yang menolak terhadap pembentukan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan negara
Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin
merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena
menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan
geogra
fi
s untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya Gerakan
Republik Maluku Selatan (RMS) adalah masalah pemerataan jatah
pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan
daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer
yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang (Panglima Tentara dan
Teritorium Indonesia Timur). Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah
penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga
beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda.
3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Liberal
(17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)
Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal
17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS
yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah
RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950.
Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaan-
nya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan
pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah
republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh
seorang wakil presiden. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali mengisi
dua jabatan tersebut.
Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem
pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang
dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara
meliputi Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan
rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai
berlakunya UUDS RI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk
oleh presiden.
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
108
Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa
berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah
kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh
bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950-1959 telah terjadi 7 kali
pergantian kabinet.
a. Kabinet Natsir: 6 September 1950–27 April 1951
b. Kabinet Sukirman: 27 April 1951–3 April 1952
c. Kabinet Wilopo: 3 April 1952–30 Juli 1953
d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I: 30 Juli 1953–12 Agustus 1955
e. Kabinet Burhanudin Harahap: 12 Agustus 1955–24 Maret 1956. Pada masa
kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan
umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-
undang Pemilu Nomor 7 tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama
dua tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota
parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante.
f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II: 24 Maret 1956–9 April 1957.
g. Kabinet Djuanda (karya): 9 April 1957–10 Juli 1959.
Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak
berhasilnya badan konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru.
Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi
ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat
membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk
mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam
rangka kembali kepada UUD 1945.
Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka
Gambar 4.5
Partai-partai peserta Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama di Republik
Indonesia
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
109
Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal sementara disisi lain kondisi
negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan
wewenangnya yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959,
yang berisi di antaranya sebagai berikut.
a. Pembubaran konstituante
b. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS
1950.
c. Pembentukan MPR dan DPA sementara.
Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah di
antaranya:
a. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
1)
Daerah Sulawesi Selatan: Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan
dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh
Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi
Selatan ke dalam Iingkungan APRlS (Angkatan Perang Republik
Indonesia Serikat) dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan
APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama
dengan pasukannya melarikan diri ke hutan dan pada tahun 1952 ia
mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara
Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan
terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar
mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di
hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi, pada bulan Februari
1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar ditembak mati.
2)
Daerah Aceh: Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud
Beureuh yang merupakan mantan Gubernur Aceh. Pemberontakan ini
disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa
diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatra
Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Beureuh
sehingga pada tanggal 21 September 1953, ia mengeluarkan maklumat
tentang penyatuan Aceh ke dalam Negara Islam Indonesia pimpinan
Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas
pemberontakan ini di Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi
militer dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh, sehingga
pada tanggal 17-28 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah
Kerukunan Rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut, berhasil
dicapai penyelesaian secara damai.
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
110
3)
Daerah Kalimantan Selatan: Pemberontakan DI/TII di Kalimantan
Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan
sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, lbnu Hajar
secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk
sebagai panglima tertinggi TIM (Tentara Islam Indonesia). Pada tahun
1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini,
Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman
mati.
b. Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik
Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta)
Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan
oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan
oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut
menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat.
Selanjutnya, dibentuk gerakan dewan berikut.
1) Dewan Banteng di Sumatra Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad
Husein.
2) Dewan Gajah di Sumatra Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon.
3) Dewan Garuda di Sumatra Selatan.
4) Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan.
5) Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Ventje
Samual.
Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958,
Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat.
Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Djuanda harus
mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam. Setelah menerima ultimatum
tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan
secara tidak hormat Achmad Husein dan melakukan operasi militer pada
tanggal 12 Februari 1958. Di bawah pimpinan KSAD, A. H. Nasution
membekukan komando daerah militer Sumatra Tengah serta mengadakan
operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang
berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun, pada tanggal
15 Februari 1955, terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah
Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan
pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan
PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sapta Marga dan berhasil
melumpuhkan aksi dilakukan PRRI/Permesta.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
111
4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde Lama (5 Juli 1959
sampai dengan 11 Maret 1966 )
Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara
Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi
negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak
berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli
1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas:
a. Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh
Presiden dan 10 orang menteri.
b. Menteri-menteri
ex of
fi
cio,
yaitu pejabat-pejabat negara yang karena
jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf
Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua
Dewan Perancang Nasional dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
c. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang.
Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa
Indonesia, yang dipelopori Presiden Soekarno, yang memandang bahwa
pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat
mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, presiden Soekarno
mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi
terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Namun, lama kelamaan, bergeser menjadi
dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Maka, akhirnya segala
sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa dalam hal ini
pemerintah.
Sumber
:
Buku 30 Tahun
Indonesia Merdeka
Gambar 4.6
Dekret
Presiden 5 Juli 1959;
awal berlakunya
kembali UUD 1945
dan berlakunya sistem
demokrasi terpimpin
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
112
Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan UUD
1945, tetapi kenyataanya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan
UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan
demokrasi terpimpin.
a. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan
membentuk DPR Gotong Royong (DPRGR) yang anggotannya diangkat
dan diberhentikan oleh presiden.
b. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan
oleh presiden.
c. Penetapan Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS.
d. Membentuk Front Nasional melalui Penetapan Presiden No.13 Tahun
1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan
dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia.
e. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang
berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas
menjadi tiga unsur yang disebut
Trisila
, kemudian
Trisila
ini diperas lagi
menjadi satu unsur yang disebut
Ekasila. Ekasila
inilah yang dimaksud
dengan
Nasakom
(nasionalis, agama dan komunisme).
Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai
Komunis Indonesia (PKI). Hal tersebut dimasukkan dalam UU RI Nomor 18
Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di
dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh
PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi
anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan
posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang
kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang
menewaskan tujuh orang perwira TNI Angkatan Darat.
Tugas Mandiri 4.1
Peristiwa G30S/PKI telah memberikan pukulan yang cukup telak bagi
persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, coba Anda
lakukan studi kepustakaan dengan mencari berbagai sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan mengenai hal-hal berikut:
a. Faktor penyebab terjadinya peristiwa G30S/PKI.
b. Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut.
c. Dugaan terjadinya pelanggaran HAM.
d. Pengaruh peristiwa tersebut terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
113
e. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu untuk menangani
permasalahan tersebut.
f. Bukti keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghilangkan
ideologi komunis.
Rumuskan hasil studi kepustakaan Anda dalam bentuk laporan sederhana.
Presentasikan di depan kelas.
5. Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai
dengan 21 Mei 1998)
Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya, akhir-
nya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa
Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru, yang dikenal dengan sebutan
Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde
Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Prioritas utama yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru bertumpu
pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses
dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam
rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu jika terdapat
pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan
akan menindaknya dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu
maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi
terganggu maka pembangunan nasional tidak akan berhasil.
Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap
menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem
pemerintahan Orde Baru:
a. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada
tahun 1968 hanya 70 dolar Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai
lebih dari 1.000 dolar Amerika Serikat.
b. Suksesnya program transmigrasi.
c. Suksesnya program Keluarga Berencana.
d. Sukses memerangi buta huruf.
Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan
beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa
Pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan
Orde Baru adalah sebagai berikut:
a. Bidang ekonomi:
Penyelengaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal
33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi.
Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang
pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh
tekad untuk kepentingan individu.
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
114
b. Bidang Politik:
Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden
sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan
dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan
disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik
jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) biasa terjadi
yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat.
c. Bidang hukum
: Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi
kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang
terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat
ditegakan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak
pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa
dan konglomerat yang dekat dengan penguasa.
Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia
terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan
ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka
pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri.
Sebagai gantinya, B.J Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden,
dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J Habibie
berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang Umum MPR pada
tanggal 20 Oktober 1999.
6. Persatuan dan Kesatuan pada Masa Reformasi (Periode 21 Mei
1998-sekarang)
Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin
mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan
kehidupan bangsa dan negara.
Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan
sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang
konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah
konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:
a. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan
b. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa
Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang
Dasar 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat
konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari
yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak
empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan
Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia
tetap presidensial. Tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
115
presiden dan DPR. Jika dulu presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan
dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain, kini UUD
NRI Tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional (berimbang) terhadap
lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden
menjadi lebih ketat.
Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur
ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945
sebelum diubah maka UUD NRI 1945 terdapat penghapusan dan penambahan
lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-
perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu:
a. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar
(Pasal 1 ayat (2)).
b. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan
anggota DPD (Pasal 2 ayat (1)).
c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1)).
d. Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7).
e. Pencantuman hak asasi manusia (Pasal 28A-28J).
f. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara.
g. Presiden bukan mandataris MPR.
h. MPR tidak lagi menyusun GBHN.
i. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) (Pasal
24B dan 24C).
j. Anggaran pendidikan minimal 20% (Pasal 31 ayat (4)).
k. Negara kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37 ayat (5)).
1. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus.
Tugas Mandiri 5.2
Pada saat ini, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diganggu oleh munculnya
paham-paham radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan
kekerasan, tawuran, dan sebagainya. Berikatan dengan hal tersebut, tulis sebuah
artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut sebanyak tujuh sampai sepuluh
paragraf. Artikel Anda tulis setidaknya memuat analisis tentang upaya penanganan
yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
116
Setelah Anda mempelajari materi dinamika persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia, tentunya Anda makin paham akan petingnya menjaga dan
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena kecintaan
kepada negara harus senantiasa dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.
Renungkan seberapa besar kecintaan Anda terhadap tanah air. Tunjukkan
perilaku Anda yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air Indonesia.
Tulislah dalam tabel di bawah ini.
No.
Contoh Perilaku yang Sudah Dilakukan
1. Kata Kunci
Kata kunci yang harus Anda pahami dalam mempelajari materi
pada bab ini adalah
persatuan, kesatuan, unitarisme, dan negara
kesatuan
.
2. Intisari Materi
a. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan
untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam
maupun ke luar.
Re
fl
eksi
Rangkuman
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
117
b. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu
sentralisasi
dan
desentralisasi.
c. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah
dilakukan perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945, yang dimulai
dari adanya ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat yang salah
satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai bentuk
fi
nal negara bagi bangsa Indonesia.
d. Sejarah mencatat ada enam periode besar proses penyelanggaraan
negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal
tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian undang-undang
dasar, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember
1949, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950,
periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, periode 5 Juli
1959 sampai dengan 11 Maret 1966 (Masa Orde Lama), periode
11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 (masa Orde Baru), dan
periode 21 Mei 1998-sekarang (masa reformasi).
e. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pernah diuji kekokohannya
dengan munculnya beberapa gerakan separatis seperti pemberontakan
PKI di Madiun, Pemberontakan DI/TII, Pemberontakan APRA,
Pemberontakan Andi Azis, Pemberontakan Republik Maluku Selatan,
PRRI/Permesta, dan G 30 S/PKI. Akan tetapi semua gerakan tersebut
tidak berhasil menggoyang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
yang dibuktikan dengan tetap kukuhnya NKRI.
1. Penilaian Sikap
Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjamin,
apabila seluruh warga negaranya berperilaku nasionalis dan patriotik. Untuk
mengukur sejauh mana Anda telah berperilaku nasionalis dan patriotik dalam
kehidupan sehari-hari, isilah
daftar gejala kontinum
pelakonan di bawah ini
dengan membubuhkan tanda silang (x) pada kolom selalu, sering, kadang-
kadang, dan tidak pernah.
Penilaian Diri
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
118
No.
Sikap Prilaku
Selalu Sering
Kadang-
kadang
Tidak
Pernah
Alasan
1.
Berdoa untuk
kemajuan dan
keutuhan NKRI.
2.
Lebih bangga
memakai produk
dalam negeri
daripada memakai
produk luar negeri.
3.
Bangga atas
keberhasilan
prestasi para
atlet atau pelajar
dalam kejuaraan
internasional.
4.
Tidak cepat
menyerah jika
menemui kesulitan.
5.
Menghargai hasil
karya bangsa
sendiri.
6.
Belajar giat untuk
menyongsong hari
esok.
7.
Berusaha
mengatasi kesulitan
dengan gigih.
8.
Berani menyatakan
kebenaran
sekalipun pahit.
9.
Bersedia membela
negara jika
mendapat ancaman
musuh.
10.
Tidak berleha-
leha ketika liburan
sekolah.
2. Pemahaman Materi
Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan
mudah Anda pahami, ada juga yang sulit Anda pahami. Oleh karena itu,
lakukanlah penilaian diri atas pemahaman Anda terhadap materi pada bab
ini dengan memberikan tanda ceklis (
√
) pada kolom Paham Sekali, Paham
Sebagian, Belum Paham.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
119
No.
Sub-Materi Pokok
Paham
Sekali
Paham
Sebagian
Belum
Paham
1.
Hakikat Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
a. Konsep negara kesatuan
(unitarisme).
b. Karakteristik NKRI.
2.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Indonesia dari Masa ke Masa.
a. Persatuan dan Kesatuan
Bangsa pada Masa Revolusi
Kemerdekaan.
b. Persatuan dan Kesatuan Bangsa
pada Masa Republik Indonesia
Serikat.
c. Persatuan dan Kesatuan Bangsa
pada Masa Demokrasi Liberal.
d. Persatuan dan Kesatuan Bangsa
pada Masa Orde Lama.
e. Persatuan dan Kesatuan Bangsa
pada Masa Orde Baru.
f. Persatuan dan Kesatuan Bangsa
pada Masa Reformasi.
Apabila pemahaman Anda berada pada kategori paham sekali, mintalah
materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan Anda. Apabila
pemahaman Anda berada pada kategori Paham Sebagian dan Belum Paham,
bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, supaya
Anda cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau
belum memahaminya.
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
120
Mari Mengamati Wilayah
1. Coba Anda secara berkelompok berkunjung ke suatu tempat yang
merupakan batas wilayah/tempat yang memisahkan suatu tempat/wilayah
satu dengan wilayah lainnya.
2. Buatlah dokumentasi (gambar) yang merupakan tapal batas kedua wilayah
tersebut (seperti patok, gapura, sungai, dll).
3. Amati bagaimana kondisi masyarakat di daerah tersebut baik kehidupan
sosialnya maupun kehidupan ekonominya terutama yang berkaitan dengan
persatuan dan kesatuan yang terjalin di antara masyarakatnya.
4. Identi
fi
kasi solusi untuk menyelesaikan persoalan di daerah tersebut yang
dapat Anda ajukan.
5. Laporkan hasil pengamatan Anda secara tertulis dan presentasikan di
depan kelas.
6. Buatlah sebuah poster ukuran A3 tentang pentingnya mengedepankan
persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Jawablah soal-soal di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat.
1. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut,
berikan alasan yang mendukung bahwa negara kita tidak cocok dengan
bentuk negara serikat, tetapi lebih cocok dengan negara kesatuan!
2. Mengapa persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi keutuhan
sebuah negara?
3. Bagaimana cara bangsa Indonesia dalam memperkukuh persatuan dan
kesatuan di antara para warganya?
4. Uraikan secara singkat dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
dari masa ke masa!
5. Bagaimana cara Anda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia apabila dikaitkan dengan posisi Anda sebagai generasi muda?
Kontribusi seperti apa yang bisa Anda berikan kepada negara?
Uji Kompetensi Bab 4
Proyek Kewarganegaraan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
121
A
advokat 46-48, 62, 65, 68, 121, 128, viii
agresi 121
ancaman 26, 54, 69, 77-79, 100, 118,
121, 123
aturan 11, 18, 22, 34, 38, 42, 50-51, 55,
57, 59, 63, 101, 121, 125, viii
B
bangsa 121
D
dekret presiden 121
demokrasi 121
desentralisasi 121
diskriminasi 121
DPR 101-102, 104, 107, 112, 115, 121
E
eksekutif 121
etnis 121
F
Federalisme 104, 121
Federasi 121
federatif 121
G
Gangguan 121
globalisasi 75, 84, 87, 121
H
hak asasi manusia 3, 5, 19, 25, 28, 41,
43, 72-73, 83, 86, 114-115, 121, 123,
126, 128
hak konstitusional 121
INDEKS
hak warga negara 3, 6, 8-14, 17-20, 22-
23, 26, 28, 30, 32, 35, 114, 121
hambatan 121, 123
hedonisme 121
hukum viii, 3, 6, 9, 11, 18-19, 22, 24-25,
28, 33-47, 49-52, 55-60, 62-63, 65, 68,
72-74, 77, 81-82, 84-85, 99, 114, 121-
122, 124-127, 130, 138, v
I
ideologi 121
individu 67, 113, 121, 124
individualisme 77, 121
integralistik 97, 121
iptek viii, ix, 69, 71-73, 75-77, 79-88,
90-92, 121, vi
J
judical review
121
jujur 121
K
kabinet 121
kebebasan 7, 10-12, 15, 25, 48, 72, 75,
83, 87, 114, 121
kebudayaan 12, 20, 39, 121, 124, 135-
136, 139, ii
kekuasaan kehakiman 44-45, 62, 65,
121, 129
kesadaran 121
kewajiban asasi 121
kewajiban warga negara 1, 3-12, 14-15,
17-18, 22, 24-28, 30-32, 121, v
konstitusi 38, 45, 50, 95-96, 104-105,
107, 111, 114-115, 121, 124, 128
korupsi 25, 48, 121
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
122
L
legislatif 2, 121
lembaga negara 121
M
Mahkamah Agung 121
Mahkamah Konstitusi 44-45, 115, 121,
128
masyarakat viii, xi, 6, 8, 11-13, 15-18,
23-27, 31, 34-36, 38-39, 41, 44-46, 48-
52, 54-60, 62, 64-68, 70-73, 75-77, 79-
80, 84, 86-87, 92, 100, 106, 113-114,
120-121, 123, iii
N
negara xii, v, vi, viii, ix, x, xi, 1, 3-20, 22-
32, 34-35, 37-39, 41, 43-52, 57-60, 64,
66, 68-70, 73-75, 77-80, 82-85, 92-130,
136, iii
nilai dasar 5-6, 8, 15, 122, 124
nilai instrumental
5, 8, 15, 30,
122, 124-125
nilai ix, xi, 5-6, 8, 12, 15, 30, 33, 39, 54,
72-73, 75-77, 80-83, 86-87, 92, 98, 122,
124-125, iii
nilai praksis 122
norma 122
P
Pancasila iii, v, ix, x, 5-6, 8, 15, 21, 24-
25, 30, 69, 75, 80-81, 83, 86, 103, 112-
113, 122, 127, 134-136, ii
partai politik 72, 102, 122, 130
Partisipasi politik
122
penegakan hukum 19, 33-39, 41, 44, 46,
58, 60, 62, 65, 68, 122, 130, v
penegak hukum viii, 18-19, 24, 36, 38,
40-41, 43, 45-46, 50-51, 62, 65, 73, 114,
122, v
pengadilan 122
peradilan 122
perlindungan hukum 6, 35-36, 59, 62,
68, 122
persatuan dan kesatuan 7, 16, 69, 77, 83,
93, 98, 100, 104, 107, 109, 111-117, 119-
120, 122, vi
Polri 41, 122
R
radikalisme 75, 91, 115, 122
rakyat 104, 115, 122
S
sabotase 122
sanksi hukum 57, 62, 122
spionase 122
supremasi hukum
24, 37-38, 43,
62, 72-73, 84, 114, 122
T
terorisme 122
TNI 77-78, 103, 106, 109, 112, 122
U
Undang-undang 108, 122
Unitarisme 122
UUD NRI Tahun 1945 3, 8-9, 11-14, 19-
20, 32, 80, 96-99, 115, 117, 122, 127-128
W
warga negara v, viii, x, xi, xii, 1, 3-15,
17-20, 22-32, 34-35, 37-38, 45-46, 58,
60, 74, 92, 94, 96, 114, 116, 121-122,
125, 127, 136, iii
Y
yudikatif 122, 125
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
123
GLOSARIUM
ancaman
suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak
kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta
politik
asas
dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat)
bangsa
kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara
dekret
presiden
keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas
suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat
demokrasi
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
diskriminasi
pembedaan perlakuan terhadap sesama warga
eksekutif
kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
federalisme
ajaran, paham, atau kecenderungan yang menginginkan bentuk
negara serikat
gangguan
usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi
secara tidak konsepsional
hak
asasi
manusia
hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa
hambatan
suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan
melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional
hedonisme
pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan meteri
sebagai tujuan hidup utama
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
124
ideologi
kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang
memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup
independen
tidak tergantung kepada pihak lain
individu
manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan
idividualisme
faham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada
orang lain
judicial
review
proses uji materi suatu peraturan terhadap peraturan yang
tingkatannya lebih tinggi
kabinet
badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan
bersama para menteri
kebudayaan
semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia
kekuasaan
kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah
laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku
kewajiban
asasi
kewajiban dasar manusia
konstitusi
hukum dasar yang menetapkan dan mengatur pemerintahan
legislatif
kekuasaan untuk membuat undang-undang
negara
suatu organisasi kemanusian atau kumpulan manusia-manusia yang
berada di bawah suatu pemerintahan yang sama
nilai
harga; sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia
nilai
dasar
nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah), nilai-
nilai ini terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
nilai
instrumental
penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih kreatif
dan dinamis dalam bentuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
125
nilai
praksis
realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata
dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara
norma
aturan yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi segala
macam peraturan-peraturan yangterdapat dalam perundang-undangan
pengadilan
tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan
proses peradilan guna menegakkan hukum
peradilan
proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang
diselesaikan
politik
strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/
negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara
rakyat
kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan
bersama-sama mendiami suatu wilayah negara
republik
bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden
sabotase
menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja
spionase
penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data
ekonomi serta data politik negara lain; segala sesuatu yang berhubungan
dengan tindakan memata-matai pihak lain
tantangan
suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah
kemampuan
terorisme
praktik-praktik tindakan teror yang biasanya menggunakan
kekerasaan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai
tujuan-tujuan tertentu
unitarisme
ajaran, paham, atau kecenderungan yang menginginkan bentuk
negara kesatuan
yudikatif
kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
126
DAFTAR PUSTAKA
Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2008.
Hak Asasi Manusia (HAM).
Jakarta: Universitas Terbuka.
Asshiddiqie, Jimly. (2007).
Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk
Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis.
[Online]. Tersedia:
http://www.jimly.com. Html
[27 September 2013] .
__________. (2008).
Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi.
[Online].
Tersedia:
http://www.jimly.com. Html
[27 September 2013] .
Bakry, Noor Ms. 2009.
Pendidikan Kewarganegaraan.
Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Budiardjo, Miriam. 2008.
Dasar-dasar Ilmu Politik.
Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Budimansyah, Dasim. 2002.
Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio.
Bandung: Ganesindo.
Busroh, Abu Daud. 2009.
Ilmu Negara.
Jakarta: Bumi Aksara.
Gadjong, Agussalim Andi. 2007.
Pemerintahan Daerah;
Kajian Politik dan
Hukum.
Bogor: Ghalia Indonesia.
Kaelan. 2012.
Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan
Bernegara.
Yogyakarta: Paradigma.
Kansil, C.S.T.1992.
Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.
Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001.
Ilmu Negara.
Jakarta: Pradnya
Paramita.
Kantaprawira, Rusadi. 2004.
Sistem Politik Indonesia; Suatu Model
Pengantar.
Bandung: Sinar Baru Algesindo.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
127
Komalasari, Kokom. 2008.
Pendidikan Pancasila:
Panduan bagi Para
Politisi.
Surabaya: Lentera Cendikia.
Kusnardi, Mohammad dan Hermaily Ibrahim. (1983).
Pengantar Hukum
Tata Negara.
Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.
Marbun, B.N. 2010.
Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Latif, Yudi. 2012.
Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan
Aktualitas Pancasila.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Lemhanas. 1997.
Wawasan Nusantara.
Jakarta: Balai Pustaka.
______. 1997.
Ketahanan Nasional.
Jakarta: Balai Pustaka.
Lubis, Yusnawan. 2009.
Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap
Tingkat Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Muda.
Tesis pada
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia: tidak diterbitkan.
Marbun, B.N. 2007.
Kamus Politik.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
_________. 2010.
Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
MPR RI. 2012.
Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 Sesuai
dengan Urutan Bab,
Pasal dan Ayat.
Jakarta: Sekretariat Jenderal
MPR RI.
_________.2012 .
Bahan Tayangan Materi Sosialisasi UUD NRI Tahun
1945.
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
_________.2012.
Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
128
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran
pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Riyanto, Astim. 2006.
Negara Kesatuan; Konsep, Asas dan Aktualisasinya.
Bandung: Yapemdo.
Republik Indonesia. 2002.
UUD NRI Tahun 1945.
Jakarta: Sinar Gra
fi
ka.
_________. 1998.
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia.
[Online]. Tersedia:
http://www.mpr.go.id.Html
[12 September
2013].
_________. 1998.
Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
[Online].
Tersedia:
http://www.dpr.go.id.Html
[12 September 2013].
_________. 1999.
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id.Html
[12 September
2013].
_________. 1999.
Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id.Html
[12 September 2013].
_________. 2000.
Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.
go.id.Html
[12 September 2013].
_________. 2002.
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian NRI .
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id.Html
[12
September 2013].
_________. 2003.
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id.Html
[12 September 2013].
_________. 2003.
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id.Html
[12 September 2013].
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
129
_________. 2003.
Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id.Html
[12 September 2013].
_________. 2004.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara .
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id.
Html
[12 September 2013].
_________. 2004.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah .
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id. Html
[12 September 2013].
_________. 2004.
Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia .
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id. Html
[12
September 2013].
_________. 2006.
Undang-Undang RI 1 Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id. Html
[12 September 2013].
_________. 2009.
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id. Html
[12
September 2013].
_________. 2009.
Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
[Online].
Tersedia:
http://www.dpr.go.id. Html
[12 September 2013].
_________. 2009.
Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id. Html
[12 September 2013].
_________. 2009.
Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id. Html
[12
September 2013].
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
130
_________. 2009.
Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id. Html
[12
September 2013].
_________. 2009.
Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id.
Html
[12 September 2013].
_________. 2011.
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik
.
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id. Html
[12 September
2013].
_________. 2008.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara .
[Online]. Tersedia:
http://www.dpr.go.id. Html
[12 September 2013].
__________. 2008.
Buku Putih Pertahanan Tahun 2008.
Jakarta: Departemen
Pertahanan RI.
Sahrasad, Al Chaidar Zuk
fi
kar Salahudin Herdi. 2000.
Federasi atau
Disintegrasi; Telaah Wacana Unitaris Versus Federalis Dalam Perspektif
Islam, Nasionalisme, dan Sosial Demokrasi.
Jakarta: Madani Press.
Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. 2001.
Sistem Penyelenggaraan
Pemerintah NRI.
Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Soekanto, Soerjono. 2002.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum.
Jakarta: Raja Gra
fi
ndo Persada.
Strong, C.F. 1960.
Modern Political Constitutions.
London: Sidgwick
&Jackson Limited.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
131
Sumber Gambar
Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka
http://nankqute.blogspot.com/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://indonesiaexpat.biz/other/gotong-royong/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.elsam.or.id/article.php?id=408&lang=in
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://manadonyaman.wordpress.com/2012/05/19/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://4shorod.blogspot.com/2012/11/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.aktualpost.com/2013/11/17/5465
Diunduh tanggal 8 November 2015
www.mahkamahagung.go.id
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.setkab.go.id/berita-5246
Diunduh tanggal 8 November 2015
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://smagasukoharjojaya.blogspot.com/2013/12/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.komisiyudisial.go.id/
Diunduh tanggal 8 November 2015
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
132
http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/08/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.setneg.go.id
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.artileri.org/2013/03
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.tempo.co/read/news/2012/09/30/140432765/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.pikiran-rakyat.com/node/148034
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://visitpAndaan.wordpress.com/2011/03/23/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://jenisbudayaindonesia.blogspot.com/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.the-marketeers.com/archives/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.terasjakarta.com/portal/berita-26505-42
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://riau-global.blogspot.com/2012/06/
Diunduh tanggal 8 November 2015
www.seskab.go.id
Diunduh tanggal 8 November 2015
www.presidenri.go.id
Diunduh tanggal 8 November 2015
www.tamanmini.com
Diunduh tanggal 8 November 2015
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
133
http://jurnalpatrolinews.com/2014/05/05/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://beritajakarta.com/read/2092/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://himamanuny.wordpress.com/2014/03/22/
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://alumnimenwajatim.tripod.com/ppbn.html
Diunduh tanggal 8 November 2015
http://www.tempo.co/read/news/2014/10/29/078617811/
Diunduh tanggal 19 November 2014
www.beritajakarta.com
Diunduh tanggal 19 November 2014
MEMBANGUN
NEGERI
DE NGAN
PA JA K
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
134
Nama Lengkap : H. Mohamad Sodeli
Telp. Kantor/HP : 021-8615286/081318966713
E-mail : [email protected]
Akun Facebook : Mohamad Sodeli
Alamat Kantor : Jln. Delima 4 Perumnas Klender
Jakarta Timur
Bidang Keahlian: -
Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1.
Wakil Kepala sekolah Tahun 2007 – 2013 dan 2016
2.
Guru Mata Pelajaran PPKn
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1.
S2 : Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pasca Sarjana
Univ
ersitas Indraprasta PGRI Jakarta ( 2012 lulus 2015).
2.
S1: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Jurusan PMP-Kn IKIP Jakarta
(1990 – 1995).
Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. -
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1.
Pengaruh Minat Belajar dan Persepsi Siswa Pada Kompetensi Profesional guru
T
erhadap Prestasi Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Survei
pada SMA Negeri di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur )
Profi
l
Penulis
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
135
Nama Lengkap : Yusnawan Lubis
Telp Kantor/HP : (0265) 331359/0813 23251478
E-mail : [email protected]
Akun Facebook : https://www.facebook.com/yusnawan.lubis
Alamat Kantor : Jalan Mancogeh No.26 Kota Tasikmalaya
Jawa Barat
Bidang Keahlian: PPKn
Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1.
Guru Mata Pelajaran PPKn di SMKN 1 Tasikmalaya Tahun 2009 s.d sekarang
2.
Tutor Mata Kuliah Pembelajaran PKN di SD dan Materi/Pembelajaran PKn di SD
pada Program Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Bandung Tahun 2008
s.d sekarang
3.
Dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di
Puskom Amik Hass Tahun 2012 s.d sekarang
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1.
S2: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) – Sekolah Pascasarjana –
Univ
ersitas Pendidikan Indonesia (2007 – 2009)
2.
S1: Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKn) – Fakultas
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial – Universitas Pendidikan Indonesia (2002 –
2006)
Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1.
Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas I diterbitkan oleh PT
Ar
fi no Raya Tahun 2008
2.
Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas II diterbitkan oleh
PT Arfi
no Raya Tahun 2008
3.
Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas III diterbitkan oleh
PT Arfi
no Raya Tahun 2008
4.
Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas IV diterbitkan oleh
PT Arfi
no Raya Tahun 2008
5.
Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas V diterbitkan oleh
PT Arfi
no Raya Tahun 2008
6.
Memahami Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI diterbitkan oleh
PT Arfi
no Raya Tahun 2008
7.
Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK Kelas X diterbitkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2010
8.
Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK Kelas XI diterbitkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2010
9.
Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK Kelas XII diterbitkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2010
10. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Tahun 2014
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
136
11. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Tahun 2015
12. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX diterbitkan
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015
13. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Tahun 2016
14. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Tahun 2016
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1.
Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kesadaran Berkonstitusi Warga
Negar
a Muda (Studi deskriptif analitis terhadap siswa SMA di Kota Tasikmalaya)
Tahun 2009
2.
Upaya Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMK Melalui
Pembelajaran Berbasis Isu-Isu Kontoversial (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa
Kelas X Akuntansi 2, SMKN 1 Tasikmalaya) Tahun 2014
MEMBAYAR PAJAK
Bukti Cinta
Tanah Air
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
137
Nama Lengkap : Dr. Nasiwan, M.Si.
Telp. Kantor/HP : (0274) 586168 ext.247 / 081578007988
E-mail : [email protected]
Akun Facebook : Raden Nasiwan
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial UNY, Kampus Karangmalang,
Yogyakarta
Bidang Keahlian: Politik
Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1.
Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial UNY 2002-2016
2.
Reviewer Buku Ajar Puskurbuk 2005–2015
3.
Penelaah Buku PKn SMP SMA Puskurbuk 2015
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1.
S3: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (tahun masuk: 2007 – tahun lulus: 2014)
2.
S2: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (tahun masuk: 1999 – tahun lulus: 2001)
3.
S1: IKIP Negeri Yogyakarta (tahun masuk: 1990–tahun lulus: 1994)
Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):
1.
Teori-Teori Politik / Penerbit: Ombak Yogyakarta 2012
2.
Dasar-dasar Ilmu Politik / Penerbit: Ombak Yogyakarta 2013
3.
Filsafat Ilmu Sosial / Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY 2014
4.
Indigenousasi Ilmu Sosial / Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY 2012
5.
Seri Teori Sosial Indonesia / Penerbit: UNY Press 2016
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1.
Model Pengembangan Ilmu Sosial Profetik 2014-2015
2.
2. Dilema Transformasi Partai Keadilan Sejahtera 2015
3.
3. Pengaruh Diskursus Ilmu Sosial pada Dinamika Keilmuan Sosial di FIS
UNY2013-2014
Profi
l
Penelaah
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
138
Nama Lengkap : Dr. Dadang Sundawa, M.Pd
Telp. Kantor/HP : 022 2013163 / 08122171079
E-mail : [email protected]
Akun Facebook : [email protected]
Alamat Kantor : Jl. DR. Setiabudhi 229 Bandung
Bidang Keahlian: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1.
PNS ( Dosen UPI di Bandung ), dari tahun 1988 sampai sekarang
2.
Pengembang Kurikulum di Direktorat PSMP, dari tahun 2001 sampai sekarang
3.
Pengembang Panduan Tendik Berprestasi di Direktorat Tendik, dari tahun 2015
sampai sekarang
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1.
S3; Prodi PKn di SPS UPI Bandung, tahun masuk 2008 dan lulus tahun 2011
2.
S2; Prodi IPS Pendidikan Dasar IKIP Bandung tahun masuk 1995 dan tahun lulus
1997
3.
S1; Prodi PKn-Hukum IKIP Bandung, tahun masuk 1981 dan lulus tahun 1986
Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):
1.
Buku IPS SD tahun 2006
2.
PPKn SD tahun 2006
3. PPKn SMP
4. PPKn SMA
5.
PKn SMP Kurikulum 2013
6.
PKn SMA Kurikulum 2013
7.
Materi dan Pembelajaran PKn
8.
Konsep Dasar PKn
9.
PPKn SMP Kurikulum 2013
10. PPKn SMA Kurikulum 2013
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Dampak Sertifi
kasi Guru Melalui Jalur Penilaian Portofolio Terhadap
Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Guru Pkn Di Kota Bandung, 2009
2.
Penyuluhan Hukum Dan Ham Untuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam
Rumah Tangga Di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, 2009
3.
Membangun Kelas Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Laboratorium
Pendidikan Demokrasi, 2010
4.
Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (Awareness, Interest, Desire, Decision,
dan Action) Untuk Mengatasi Kekerasan A
nak di Kecamatan Rongga Kabupaten
Bandung, tahun 2013
5.
Metode Pembelajaran Klik Berbasis Mind Map dalam Memanfaatkan Cara Kerja
Otak Sebagai Mesin Asosiasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada
Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, tahun 2013
6.
Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (Awareness, Interest, Desire, Decision,
dan Action) Untuk Mengatasi Perilaku Menyimpang dalam Membuang Sampah
Pada Kalangan Siswa di Bandung, tahun 2014
7.
Metode Pembelajaran Klik Berbasis Mind Map dalam Memanfaatkan Cara Kerja
Otak Sebagai Mesin Asosiasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada
Mata Kuliah Hukum Pidana, 2014
8.
Persepsi Dan Pemahaman Guru Peserta Plpg Ips Terhadap Penerapan Pendekatan
Saintifi
k Pada Kurikulum 2013, 2014
9.
Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Constitution Dalam
Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Mahasiswa, 2015
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
139
Nama Lengkap : Muhamad Taupan, S.Pd
Telp. Kantor/HP : (022) 5403533/082316440896
E-mail : [email protected]
Akun Facebook : https://www.facebook.com/muhamad.taupan
Alamat Kantor : Jl. Permai 28 Nomor 100 Bandung 40218
Bidang Keahlian: geografi
, sosiologi, dan PPKn
Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1.
2007 – sekarang: Editor IPS di CV Yrama Widya
2.
2005 – 2007: Guru IPS Terpadu di SMP Pasundan 5 Bandung
3. Dst.
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1.
S1: Ilmu Pemerintahan UT Bandung (2016-sekarang)
2.
S1: Pendidikan Geografi UPI Bandung (2001-2007)
Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):
1.
Buku siswa PPKn untuk SMP/Mts. Kelas VII, Departemen Pendidikan dan
Kebuda
yaan
2.
Buku guru PPKn untuk SMP/Mts. Kelas VII, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan
3.
Buku siswa PPKn untuk SMA/MA Kelas XI, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan
4.
Buku guru PPKn untuk SMA/MA. Kelas XI, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan
5.
Buku siswa PPKn untuk SMA/MA Kelas XII, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan
6.
Buku guru PPKn untuk SMA/MA. Kelas XII, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan
7. Dst.
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. -
Profi
l
Editor
Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK
140
Dunia Indah
Tanpa NARKOBA!