PPKn · BAB 3 Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara

Salikun, Rapii Pramedya, Yusnawan Lubis, dan Asep Sutisna Putra

22/08/2021 09:40:52

SMA 12 K-13

Daftar Isi

BAB 1 Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia BAB 2 Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman BAB 3 Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara BAB 4 Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran BAB 5 Peran Indonesia Dalam Hubungan Internasional BAB 6 Strategi Indonesia Dalam Menyelesaikan Ancaman

Halaman

PPKN71Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia Selamat ya, kalian akan mempelajari Bab 3 dari buku ini� Setelah mempelajari dua bab sebelumnya, tentunya pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat� Hal tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku kalian yang semakin baik� Pada bab ini kalian akan diajak untuk menganalisis perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara.Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah� Dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya�Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian�Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota�Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh kepala daerah) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)�Pemerintah pusat dan daerah bekerja menjalankan berbagai programnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara�

72Kelas XII SMA/MTsMasih ingatkah kalian akan cita-cita dan tujuan negara kita, Indonesia tercinta? Coba kalian baca Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian identifikasi cita-cita dan tujuan negara yang terdapat dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945�Tuliskanlah pada tabel di bawah ini�Cita-cita NegaraTujuan Negara��A.Tujuan Negara Republik Indonesia1. Teori Tujuan NegaraSetiap manusia mempunyai tujuan dalam kehidupannya� Kalian sebagai siswa juga mempunyai tujuan, ketika kalian mempelajari sesuatu� Begitupun dengan negara selaku organisasi manusia, mempunyai tujuan ketika didirikannya�Dengan kata lain, setiap negara yang tumbuh dan berkembang

PPKN73di dunia mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan menjadi motivasi dari didirikannya negara yang bersangkutan�Tujuan negara sangat berhubungan dengan organisasi negara yang bersangkutan�Tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya�Sumber: http://fadlysutrisno.wordpress.com Gambar 3.1 Pembangunan fisik harus berlandaskan pada tujuan negaraPada saat ini terdapat berbagai macam perspektif mengenai tujuan negara�Berkaitan dengan hal tersebut para ahli mengemukakan rumusan tujuan negara yang berbeda satu dengan yang lainnya�Berikut ini dipaparkan teori mengenai tujuan negara yang dikemukakan para ahli�a� Teori PlatoTeori Plato menyatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial�b� Teori Negara KekuasaanAda dua tokoh yang menganut teori Negara Kekuasaan , yaitu Shang Yangdan Nicholo Machiavelli�Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya�Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin dan bersedia menghadapi segala kemungkinan sehingga negara akan kuat� Sebaliknya, rakyat harus lemah sehingga tunduk kepada negara�Senada dengan Shang Yang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan dan kesejahteraan rakyat�

74Kelas XII SMA/MTsc� Teori Teokratis (Kedaulatan Tuhan)Menurut teori Teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan�Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya� Di antara para filusuf yang menganut teori ini adalah Thomas AquinasdanAgustinus�d� Teori Negara PolisiMenurut teori Negara Polisi, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya� Untuk mencapai hal itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat�Di sisi lain, negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya�Teori ini digulirkan oleh Immanuel Kant�e� Teori Negara HukumDalam pandangan teori Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedom-an pada hukum�Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alat peme-rintahannya didasarkan atas hukum� Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu�Teori ini digulirkan oleh Krabbe�f� Teori Negara Kesejahteraan Tujuan negara menurut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum� Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang didalamnya terdapat kebahagian, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut� Pencetus teori ini adalah Mr� Kranenburg�Tugas Mandiri 3.11� Setelah mempelajari teori-teori tujuan negara tersebut coba kalian identifikasi persamaan dan perbedaan teori-teori tersebut.

PPKN75PersamaanPerbedaan��2� Dari sekian banyak teori tujuan negara sebagaimana diuraikan sebelumnya, menurut kalian teori mana yang relevan dengan kondisi Indonesia? Berikan alasannya� ��

76Kelas XII SMA/MTs2. Rumusan Tujuan Negara Republik IndonesiaSebagai bangsa dan negara yang beradab, Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan dalam melaksanakan kehidupan kenegaraannya�Tujuan negara kita akan menjadi ciri khas dari negara kita yang membedakannya dengan negara lain�Untuk mengetahui tujuan negara kita, kalian dapat menelaah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4� Di dalam pembukaan tersebut terdapat pernyataan sebagai berikut�Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial......Pernyataan di atas merupakan penegasan mengenai tujuan negara kita sekaligus tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yakni sebagai berikut�1)Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia2)Memajukan kesejahteraan umum3)Mencerdaskan kehidupan bangsa 4)Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosialJika diperhatikan keempat tujuan negara kita, kemudian kita kaitkan dengan teori mengenai tujuan negara maka kita termasuk negara yang menganut teori Negara Kesejahteraan (welfare state). Hal ini dikarenakan keempat tujuan di atas semuanya menekankan pada aspek kesejahteraan rakyat�Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I, Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan belaka� Semakin jelaslah bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila�Dengan demikian, jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya, Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan�

PPKN77Tugas Mandiri 3.2Coba kalian identifikasikan cara-cara untuk mewujudkan tujuan negara kita. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini. Komunikasikanlah hasil identifikasi kalian kepada teman-teman yang lain.NoTujuan NegaraCara untuk Mewujudkannya1�Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia��2�Memajukan kesejahteraan umum��3�Mencerdaskan kehidupan bangsa ��4�Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial��

78Kelas XII SMA/MTsB.Pengelolaan Kekuasaan Negara di Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451. Lembaga-Lembaga Pemegang Kekuasaan NegaraProses pengelolaan kekuasaan negara di Republik Indonesia sangat dinamis�Berbagai perubahan mewarnai pelaksanaan pengelolaan negara di Indonesia� Perubahan tersebut tentu saja dilakukan agar negara Indonesia dapat lebih maju yang ditandai dengan terwujudnya cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945�Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara�Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif�Hal tersebut dikarenakan kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan eksekutif saja, tetapi terdapat pula kekuasaan legislatif dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya�Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis�Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula� Perkembangan lembaga-lembaga negara di Indonesia dapat kalian lihat dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia�Berikut ini struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan�UUD NRI 1945MPRDPRMPRD PABPKPresiden

PPKN79Keteterangan:MPR: Majelis Permusyawaratan RakyatDPR: Dewan Perwakilan RakyatMA: Mahkamah AgungDPA: Dewan Pertimbangan AgungBPK: Badan Pemeriksa KeuanganSumber: Diolah dari berbagai sumberBagan 2.1: Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahanStruktur di atas berubah setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945� Berikut ini struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan perubahan�Sumber: Bahan tayangan sosialissasi UUD NRI Tahun 1945 Bagan 2.2. Struktur Ketatanageraan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan

80Kelas XII SMA/MTsNah, sebelum melanjutkan pembahasan materi pada bagian ini, coba kalian analisis perbedaan dari kedua bentuk struktur ketatanegaraan Republik Indonesia�Kemudian, berikan pendapat kalian mengenai keefektifan dari kedua bentuk struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia?Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah dilakukan perubahan, secara tegas disebutkan tiga kekuasan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintahan negara, dan kekuasaan kehakiman�Ketiga kekuasaan tersebut dipegang dan dikelola oleh lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia�Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan proses pengelolaan ketiga jenis kekuasaan negara tersebut�a� Kekuasaan membentuk undang-undangKekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif�Kekuasaan tersebut secara teoretis dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)�Akan tetapi, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden, DPR hanya memberikan persetujuan saja� Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk undangundang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) ditegaskan bahwa Tiaptiap undangundang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR mempunyai kekuasaan yang kecil dalam proses pembentukan undang-undang�Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara�DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang� Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk UndangUndang.Perubahan ketentuan ini menyebabkan DPR mempunyai kekuasaan yang besar dalam proses pembentukan suatu undang-undang, bahkan apabila sebuah rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tidak disahkan oleh Presiden setelah 30 hari, undang-undang tersebut dengan sendirinya berlaku dan wajib diundangkan�

PPKN81Selain pembentukan undang-undang, pada saat ini DPR begitu besar kekuasaannya dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah� Kekuasaan tersebut terlihat dari hak-hak yang dimiliki oleh DPR seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat� Dengan ketiga hak tersebut, DPR menjadi lembaga penyeimbang sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dikendalikan dan dipastikan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat�b� Kekuasaan pemerintahan negaraKekuasaan pemerintahan negara disebut juga kekuasaan eksekutif�Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sehingga Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan�Hal ini dikarenakan, Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ciri utamanya memposisikan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan�Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan Presiden Republik Indonesia begitu besar� Pada awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif�Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR dan MA belum terbentuk�Kekuasaan Presiden masih tetap besar, meskipun lembaga-lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terbentuk� Dalam diri Presiden melekat berbagai kekuasaan berikut�1)Kekuasaan pemerintahan, Pasal 4 ayat (1)2)Kekuasaan membentuk undang-undang, Pasal 5 ayat (1)3)Panglima tertinggi angkatan bersenjata yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Pasal 10Selain itu, Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menentukan keanggoatan MPR dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, utusan golongan dan utusan daerah dengan mengeluarkan suatu keputusan Presiden� Presiden juga berhak memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi kepada seorang terpidana�

82Kelas XII SMA/MTsSetelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia masih tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia�Akan tetapi, ada beberapa perubahan berkaitan dengan kekuasaan Presiden di antaranya sebagai berikut�1)Presiden tidak lagi berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang� Hal ini sebagai konsekuensi dari dialihkannya kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR�Dalam proses yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, Presiden berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undangan, memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang�2)Presiden tidak lagi berwenang untuk mengangkat anggota MPR dari utusan golongan, utusan daerah maupun unsur TNI�3)Presiden mesti memperhatikan pertimbangan DPR ketika akan memberikan amnesti dan abolisi, dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ketika akan memberikan grasi dan rehabilitasi�c� Kekuasaan kehakimanKekuasaan kehakiman disebut juga kekuasaan yudikatif� Sebelumdilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang ada di bawahnya� Hal ini ditegaskan dalam Pasal24 ayat (1) yang menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lainlain badan kehakiman menurut undangundang.Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi�Pasal 24 Ayat (2) menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyebabkan perubahan fundamental dalam pengelolaan kekuasaan kehakiman�Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan tersebut�Terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai mitra dalam menyelegarakan kekuasaan kehakiman�Hal tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap warga negara untuk mencari keadilan dan kepastian hukum�

PPKN83Tugas Kelompok 3.11� Selain Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di negara kita juga terdapat lembaga negara lainnya sebagai pengelola kekuasaan negara yang sesuai dengan kewenangannya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Indonesia� Berkaitan dengan hal tersebut, lakukanlah analisis proses pengelolaan kekuasaan negara oleh setiap lembaga negara tersebut!2� Selain memiliki lembaga-lembaga negara yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di negara kita juga terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersinggungan dengan kekuasaan negara� Organisasi-organisasi tersebut seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa� Coba kalian analisis peran dari organisasi-organisasi tersebut dalam mengontrol atau mendukung proses pengelolaan kekuasaan negara�Tuliskan hasil analisis kalian dalam tabel di bawah ini�NoJenis Kekuatan PolitikPeranContoh Organisasi1Partai Politik��2Kelompok Penekan��

84Kelas XII SMA/MTs3Kelompok Kepentingan��4Media Komunikasi Politik��2. Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan NegaraBerbicara mengenai peran pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang fungsi negara itu sendiri�Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri� Pe-merintah pusat yang tugas dan kewenangannya diatur dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya merupakan aktor utama dilaksanakannya fungsi Negara Republik Indonesia�Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia Penanaman Kesadaran BerkonstusiFungsi negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia� Oleh karena itu, pengamalan Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia merupakan salah satu faktor terwujudnya berbagai jenis fungsi Negara Kesatu-an Republik Indonesia�

PPKN85yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...� Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa fungsi negara Indonesia adalah sebagai berikut�a� Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Negara Indonesia hendaknya melindungi seluruh wilayah Indonesia dan juga melindungi seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia� Negara berfungsi melindungi seluruh wilayah Indonesia, artinya negara menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia� Negara berfungsi melindungi seluruh warga negara Indonesia, artinya negara menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negaranya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, baik warga negara yang berada di dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, misalnya para tenaga kerja Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, para duta besar dan konsul di negara asing, atau para wisatawan Indonesia di luar negeri�b� Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Negara Indonesia hendaknya mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya baik lahir maupun batin� Segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, tidak hanya rakyat yang mampu akan tetapi juga yang tidak mampu� Bagi warga negara yang fakir miskin, negara hendaknya memberikan bantuan kesejahteraan�Fungsi negara Indonesia untuk mensejahterakan warga negaranya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 34 sebagai Ayat (1), (2), dan (3) berikut�Pasal 33(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan�(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara�(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

86Kelas XII SMA/MTsoleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat�Pasal 34 (1)Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara�(2)Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan�(3)Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak�c� Mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia Negara Indonesia hendaknya berupaya mencerdaskan warga negaranya�Untuk itu, negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan dasar� Fungsi negara dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut�(1)Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan�(2)Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya�(3)Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang�(4)Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional�(5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia�

PPKN87Sumber: http://smagasukoharjojaya.blogspot.com/2013/12/ Gambar 3.2 Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layakd� Aktif melaksanakan ketertiban duniaNegara hendaknya turut serta mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, sejahtera� Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi anggota dan aktif dalam beberapa organisasi regional maupun internasional, misalnya PBB, ASEAN, OKI, APEC dan sebagainya�Disamping itu, Indonesia menyelenggarakan hubungan dengan negara-negara lain di dunia�Hubungan yang dilakukan biasanya disebut hubungan diplomatik�Hubungan antarnegara tersebut dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan�Tugas Kelompok 3.2Bacalah berita berikut ini�Mencermati Angka Kemiskinan di IndonesiaJakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan Indonesia setiap tahunnya� Selain itu, instansi ini juga mengukur indeks kedalaman kemiskinan (IKK) dan indeks keparahan kemiskinan di dalam negeri�Kepala BPS Suryamin mengatakan indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,75% (Maret 2013) menjadi 1,89%� Kemudian, indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43% (Maret) menjadi

88Kelas XII SMA/MTs0,48%� Artinya, menurut Suryamin tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin parah� Sebab, berada jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar�“Artinya dari indeks ini, menyebutkan adanya kecenderungan semakin menjauh dari garis kemiskinan, ya semakin dalam dan parah,” ungkapnya dalam konferensi pers di kantor pusat BPS, Kamis (2/1/2014)�Ia mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase� Karena ada dimensi lain, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan�Tentunya akan membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan�“Karena selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan,” jelasnya�Apabila dibandingkan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan�Tercatat secara kedalaman perkotaan sebesar 1,41% dan pedesaan jauh lebih tinggi, yaitu 2,37%� Sementara nilai indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,37% sementara di daerah perdesaan sebesar 0,60%�Ia menuturkan, sumber data utama dari survei ini adalah data Susenas bulan September 2013� Jumlah sampel ±75�000 rumah tangga sampai ke tingkatan provinsi�Sebagai tambahan adalah Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD)�Sumber: http://finance.detik.com/read/2014/01/02/152910/2456793/4/Setelah kalian membaca berita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini�1� Apa saja yang menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia?2� Mengapa indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan?3.Coba identifikasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia dan analisis tingkat keberhasilannya�4� Coba bandingkan angka kemiskinan di Indonesia dengan negara lain di wilayah Asia Tenggara�

PPKN89C.Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451. Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di IndonesiaPada pembelajaran di kelas XI kalian sudah diinformasikan tentang wilayah dan warga negara Republik Indonesia� Kalian tentunya sudah mengetahui betapa luasnya wilayah negara kita dan warga negara kita semakin tahun semakin bertambah�Dapatkah kalian membayangkan apakah mungkin dengan kondisi wilayah dan warga negara seperti itu dapat dijaga dan dijamin kesejahteraanya hanya oleh pemerintah pusat�Jawabannya tentu saja tidak�Oleh karena itu, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah�Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah� Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa wilayah negara kita dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota�Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten/kota tersebut mempunyai suatu pemerintahan daerah yang berperan sebagai pengelola kekuasaan negara di daerah�Apa sebenarnya pemerintahan daerah itu?Sumber: http://www.setneg.go.id Gambar 3.3 Wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota

90Kelas XII SMA/MTsPemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945� Dengan demikian, ujung tombak pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah dan DPRD�Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekuasaan negara di daerah oleh pemerintah daerah� Sama halnya dengan pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat, pengelolaan kekuasaan negara di daerah pun begitu dinamis, baik ditinjau dari landasan hukumnya, susunan pemerintahan daerah maupun kewenangan pemerintah daerah itu sendiri� Oleh karena itu, berikut ini dipaparkan secara singkat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia�a� Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerahSejak awal kemerdekaan sampai sekarang, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara oleh pemerintahan daerah telah mengalami banyak perubahan� Hal tersebut menunjukkan problematika pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia begitu fluktuatif dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi politik yang terjadi�Selain konstitusi Republik Indonesia Serikat, semua perubahan konstitusi yang terjadi di Republik Indonesia menuntut untuk dilahirkannya peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah seperti berikut ini�1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri3)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah4)Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah5)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah6)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

PPKN917)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah8)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah9)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah10)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerahb� Susunan pemerintahan daerahPerubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah�Perubahan-perubahan tersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah� Hal tersebut dapat kalian lihat dalam tabel di bawah ini�Tabel 3.1Perkembangan Susunan Pemerintahan Daerah di IndonesiaNoUndang-UndangSusunan Pemerintahan Daerah1Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945a� Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah�b� Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari�c� Kepala daerah merupakan ketua lembaga legislatif di daerah�2Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948a� Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

92Kelas XII SMA/MTsb� Pemerintah daerah yang dipilih dan bertanggungjawab kepada kepala daerah yang diangkat oleh Presiden untuk provinsi, Menteri Dalam Negeri untuk kabupaten, dan kepala daerah provinsi untuk desa�3Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1957a� Dewan Perwakilan Rakyat Daerahb� Dewan Pemerintah Daerah (DPD)1)Dipilih oleh dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilanberimbang dari partai-partai politik dan diketuai oleh kepala daerah (ex-officio).2)Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat�3)DPD dan kepala daerah bertanggung jawab secarakolegial kepada DPRD�3Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) �a� Kepala Daerah 1)Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bupati/walikotamadya oleh Menteri Dalam Negeri dan Oto-nomi Daerah�2)Pengangkatan kepala daerah berasal dari calon yang diajukandari DPRD yang bersangkutan, dan dapat dimungkinkan dari luar DPRD�3)Kepala daerah adalah alat Pe-merintah Pusat sekaligus Peme-rintah Daerah�

PPKN934)Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantuoleh Badan Pemerintah Harian yang diangkat dari calon-calon yang diajukan dari DPRD (baik calon dari anggota DPRD maupun dari luar anggota DPRD)�b� DPRD-GR 1)Terdiri dari wakil golongan-golongan politik dan golongan-golongan karya�2)Anggota DPRD-GR diajukan oleh kepala daerah kepadainstansi atasan mereka masing-masing (golongan politik dan golongan karya)�3)Kepala daerah secara ex-officioadalah Ketua DPRD-GR (bukan anggota)�4Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965a� Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1)DPRD bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah�2)Pemerintah Daerah adalah DPRD dan kepala daerah�3)Komposisi keanggotaan adalah 40-75 orang untuk provinsi(Daerah Tingkat I), 25-40 orang untuk kabupaten/kotamadya (Daerah Tingkat II), dan 15-25 orang untuk kecamatan/kotapraja (Daerah Tingkat III)�

94Kelas XII SMA/MTsb� Kepala daerah, sebagai alat Pe-merintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam menjalankanpemerintahan sehari-hari dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH)�5Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974a� Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) b� Kepala Daerah1)Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur�2)Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah kepala wilayah kabupaten/kotamadya yang disebut bupati/walikotamadya�6Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999a� Kepala daerah provinsi (gubernur), kepala daerah kabupaten (bupati),kepala daerah kota (walikota) camat, lurah/kepala desa�b� Di daerah dibentuk DPRD (sebagai badan legislatif daerah) dan pemerintah daerah (sebagai badan eksekutif daerah)�c� Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah lainnya�d� DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahdaerah�e� Dalam menjalankan tugasnya, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi, bupati dan walikota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota�

PPKN957• Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004• Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005• Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008a� Pemerintahan Daerah 1)Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi�2)Pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota�b� Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah�c� DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah danberkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan(Sumber: BN. Marbun, 2010:203)c� Kewenangan pemerintahan daerah Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia� Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintahan daerah pun mempunyai kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan� Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara�Seiring dengan dinamisnya berbagai ketentuan mengenai pemerintahan daerah, kewenangan pemerintahan daerah pun dalam menyelenggarakan kekuasaan negara di daerah juga begitu dinamis� Sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang, kewenangan pemerintahan daerah terus mengalami perubahan seperti yang dapat kalian cermati dalam tabel di bawah ini�

96Kelas XII SMA/MTsTabel 3.2Perkembangan Kewenangan Pemerintahan Daerah di IndonesiaNoUndang-UndangKewenangan Pemerintahan DaerahUndang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945a� Membuat peraturan rumah tangga sendiri (peraturan daerah) selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat�b� Kepala daerah menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah�Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948Pemerintah Pusat berkewajiban menyerahkan sebanyak-banyaknya kewenangan dan aneka urusan pemerintahan pada daerah�Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1957a� Mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangganya dalam bentuk perda, kecuali urusan yang oleh undang-undang diserahkan kepada penguasa lain�b� Mengatur segala urusan yang belum diatur oleh Pemerintah Pusat di daerah tingkat atas�Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959a� Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerahbertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut�b� Menyelenggarakan koordinasi antar- jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di daerah, dan antarajawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah�c� Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan Pemerintah Pusat�Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965Daerah memiliki kewenangan dalam urusan otonomi dan tugas pembantuan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD�Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974Pemerintah daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri�

PPKN97Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999a� Kewenangan menjalankan semua urusan pemerintahan kecuali di bidang politik luarnegeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. b� Kewenangan wajib daerah adalah di bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan�tenaga kerja�c� Kewenangan provinsi adalah kewenangan otonom yang meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, kewenangan dalam bi-dang pemerintahan tertentu lainnya, dan kewenangan yang tidak atau belum dapatdilaksanakan kabupaten dan kota�• Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004• Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005• Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008a� Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan�b� Urusan otonom pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah, yakni politik luar negeri; pertahanan dan keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.c� Urusan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan urusan politik luar negeri,pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama..(Sumber: BN� Marbun, 2010:203)

98Kelas XII SMA/MTsTugas Mandiri 3.3Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah�Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh Pemerintah Pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dipilih langsung oleh rakyat� Berkaitan dengan hal tersebut, lakukanlah analisis terhadap kelebihan dan kelemahan ketiga sistem tersebut�Simpulkan sistem mana yang paling sesuai diterapkan di Indonesia�Tuliskan hasil analisis kalian dalam tabel di bawah ini dan komunikasikan kepada teman kalian yang lain�NoSistem Pemilihan/Pengangkatan Kepala DaerahKelebihanKelemahan1Penunjukan oleh Pemerintah Pusat��2Dipilih oleh DPRD��3Dipilih oleh rakyat��

PPKN99Kesimpulan :��2. Peran Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan NegaraPemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4� Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian cita-cita dan tujuan negara�Untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom mempunyai kewajiban sebagai berikut:a.melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;c.mengembangkan kehidupan demokrasi;d.mewujudkan keadilan dan pemerataan; e.meningkatkan pelayanan dasar Info KewarganegaraanAsas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah:a� asas kepastian hukum;b� asas tertib penyelenggara negara;c� asas kepentingan umum;d� asas keterbukaan;e� asas proporsionalitas;f� asas profesionalitas; g� asas akuntabilitas; h.asas efisiensi; dan i� asas efektivitas�

100Kelas XII SMA/MTspendidikan;f.menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;g.menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;h.mengembangkan sistem jaminan sosial;i.menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j.mengembangkan sumber daya produktif di daerah;k.melestarikan lingkungan hidup;l.mengelola administrasi kependudukan;m.melestarikan nilai sosial budaya;n.membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; o.kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan�Kemudian, selain mempunyai kewajiban, pemerintahan daerah juga mempunyai hak selaku pengelola daerah otonom, di antaranya adalah:a.mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b.memilih pimpinan daerah;c.mengelola aparatur daerah;d.mengelola kekayaan daerah; e.memungut pajak daerah dan retribusi daerah;f.mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;g.mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan�Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan�Di dalam rencana kerja inilah dapat dilihat berbagai macam program atau kegiatan untuk mencapai tujuan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah�

PPKN101Tugas Mandiri 3.4Carilah informasi melalui surat kabar, situs pemerintah daerah atau yang lainnya berkaitan dengan program kerja dari pemerintah kabupaten/kota tempat kalian tinggal� Kemudian lakukan analisis ketercapaian program-program tersebut berdasarkan bidang-bidang sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini�Kabupaten/Kota: ��NoBidangContoh Program Pemerintah Analisis Ketercapaian1Penyedian sarana dan prasarana umum��2Pendidikan��3Kesehatan��4Penanggulang-an masalah sosial (seperti kemiskinan)��

102Kelas XII SMA/MTs5Pengendalian lingkungan hidup��D. Pembagian Urusan PemerintahanKonsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah�Dengan kata lain, akan melahirkan suatu perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah�Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah� Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang-bidang berikut�1� Politik luar negeri2� Pertahanan dan keamanan3� Peradilan/yustisi, 4.Moneter dan fiskal nasional 5� Agama

PPKN103Sumber:http://www.artileri.org Gambar 3.4Pertahanan dan keamanan menjadi urusan pemerintah pusatSebagaimana telah kalian ketahui, bahwa pemerintahan daerah itu terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota�Berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan� Urusanwajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota� Hal ini dikarenakan ruanglingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini�Tabel 3�2Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2004Urusan Wajib Pemerintahan Daerah ProvinsiUrusan Wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaa.perencanaan dan pengendalian pembangunan;b.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; a.perencanaan dan pengendalian pembangunan;b.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

104Kelas XII SMA/MTsc.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;d.penyediaan sarana dan prasarana umum;e.penanganan bidang kesehatan;f.penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g.penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;h.pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;i.fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;j.pengendalian lingkungan hidup;k.pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;l.pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;n.pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;o.penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; danp.urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan�c.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;d.penyediaan sarana dan prasarana umum;e.penanganan bidang kesehatan;f.penyelenggaraan pendidikan; g.penanggulangan masalah sosial;h.pelayanan bidang ketenaga-kerjaan;i.fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;j.pengendalian lingkungan hidup;k.pelayanan pertanahan;l.pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;n.pelayanan administrasi penanaman modal;o.penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p.urusan wajib lainnya yang di-amanatkan oleh peraturan per-undang-undangan�Adapun, yang menjadi urusan pilihan pemerintahan daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata adadan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat� Hal ini dilakukansesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan�

PPKN105 Tugas Kelompok 3.31� Kepala daerah mempunyai kewenangan yang cukup besar untuk membangun daerah yang dipimpinnya�Apabila kewenangan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya, sudah pasti daerah yang dipimpinnya akan maju yang salah satu indikatornya adalah semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat�Akan tetapi, akhir-akhir ini kita sering melihat dan membaca berita mengenai oknum kepala daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lainnya yang merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan dan kewenangan�Berkaitan dengan hal tersebut, jawablah pertanyaan berikut�a.Coba kalian identifikasikan faktor penyebab dari munculnya kasus tersebut� ��b� Apa dampak dari kasus tersebut bagi upaya perwujudan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? ��c� Menurut pendapat kalian, bagaimana solusi untuk mencegah agar kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah atau pejabat daerah lainnya tidak terus terulang? ��

106Kelas XII SMA/MTsRefleksiSetelah kalian mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan negara kita, kalian semakin memahami bahwa partisipasi warga negara terhadap proses penyelanggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan mutlak diperlukan�Partisipasi tersebut dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga� Coba kalian renungkan bentuk partisipasi yang dapat kalian tampilkan di berbagai lingkungan kehidupan�NoBentuk Partisipasi terhadap Program PemerintahDi Lingkungan KeluargaDi Lingkungan SekolahDi Lingkungan MasyarakatRangkuman1� Kata KunciKata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah tujuan negara, kekuasaan, pemerintah pusat, pemerintahan daerah dan perimbangan kekuasaan�2� Intisari Materia�Tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya�b�Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila� Jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya,

PPKN107Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan�c�Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri�Pemerintah pusat yang tugas dan kewenangannya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya merupakan aktor utama dilaksanakannya fungsi Negara Republik Indonesia�d�Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas: 1) tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; 2) tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan 3) tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa�e�Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4�Penilaian Diri1� Penilaian SikapPenyelenggaraan pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia�Kalian sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita�Nah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (√) pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah� Ingat, kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya�

108Kelas XII SMA/MTsNoContoh PerilakuSelalu SeringKadang-kadangTidak PernahAlasan1�Mempelajari budaya daerah2�Memelihara fasilitas umum3�Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti4�Berdoa untuk keterlaksanaan seluruh program pemerintah5�Memberikan saran kepada pemerintah melalui media cetak atau media elektronik6�Mengamati perkembangan daerah asal melalui media cetak maupun media elektronik2� Pemahaman MateriDalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami� Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham

PPKN109NoSub-Materi PokokPaham SekaliPaham SebagianBelum Paham1�Tujuan Negara Republik Indonesiaa� Teori Tujuan Negara b� Rumusan Tujuan Negara Republik Indonesia 2�Perkembangan Pengelolaan Ke-kuasaan Negara di Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945a� Lembaga - lembaga Pemegang Kekuasaan Negarab� Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan Negara3�Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945a�Perkembangan Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesiab� Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan Negara4�Pembagian Urusan PemerintahanApabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sekali mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian�Apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sebagian dan belum paham cobalah bertanya kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap agar kalian cepat memahami materi pembelajaran pada bab ini�

110Kelas XII SMA/MTsProyek Kewarganegaraan Mari Mengamati LingkunganA� Persiapan1� Bentuklah kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang�2� Tentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan program kerja pemerintahan desa/kelurahan�3� Tentukan lokasi dan subjek penelitian (responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara)�4� Susunlah pedoman pengamatan atau wawancara�B� Pelaksanaan1� Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian�2.Lakukanlah identifikasi program kerja yang belum dilaksanakan.3.Lakukanlah identifikasi program kerja yang sudah dilakukan.4.Lakukanlah identifikasi terhadap tingkat kepuasan warga atas pelaksanaan program kerja pemerintah desa/kelurahan setempat�5� Catatlah setiap hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan�C� PelaporanUraikanlah hasil pengamatan kalian ke dalam format di bawah ini�Uraian singkat tentang program kerja desa/kelurahan �� (yang kalian amati)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PPKN111....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................��Program kerja yang sudah dilaksanakan................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................��Program kerja yang belum dilaksanakan................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................��Saran-saran untuk pemerintah desa/kelurahan................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................��

112Kelas XII SMA/MTsUji Kompetensi Bab 3Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat�1� Dari berbagai macam teori tujuan negara yang sudah kalian pelajari, teori dari siapakah yang paling relevan dengan kondisi Negara Republik Indonesia? Berikan alasannya�2� Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia�3� Jelaskan perkembangan pengelolaan negara di tingkat pusat�4� Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia�5� Jelaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Negara Republik Indonesia�